Bank Syariah juga Berhak Menyimpan Dana Pajak

image

Transaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami perkembangan. Kegiatan usaha ini meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi atau surat utang syariah (sukuk), instrumen pasar modal syariah, reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lain yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perekonomian  berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip syariah tersebut mesti menerapkan ekonomi Islam secara kafah. Hukum ekonomi Islam (fiqh muamalat) itu sendiri sudah dikompilasi dan dikodifikasi di Indonesia. Bahkan dalam mengawasi lembaga-lembaga yang berlandaskan pada ekonomi Islam agar tetap berada dalam koridor syariah, MUI telah membentuk sebuah lembaga khusus yang berwenang mengawasi dan menetapkan fatwa di bidang ekonomi Islam, lembaga itu disebut DSN (Dewan Syariah Nasional).

Hukum ekonomi Islam baik yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam atau dalam Fatwa DSN ialah hukum yang dianggap sudah sesuai dengan maqashid syariah. Maqashid syariah itu sendiri menghendaki diciptakannya kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat dan dihapuskannya kedzaliman.

Dalam perkembangannya, lembaga keuangan Islam khususnya Bank Islam mengalami kesulitan. Salah satu sebabnya karena minim pembiayaan dan kas. Padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga peluang Bank Islam untuk berkembang dengan optimal pun besar.

Di antara faktor yang mampu membantu Bank Islam dalam memaksimalkan pembiayaan dan kasnya ialah pajak. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1946 tentang kewajiban menyimpan uang di Bank, dana pajak yang dihimpun dari masyarakat akan disimpan di Bank konvensional. Sedangkan Bank Syariah tidak dilibatkan dalam penyimpanan dana pajak tersebut. Padahal, usaha yang berkembang di Indonesia ada yang tidak berbasis syariah dan ada yang berbasis syariah. Maka seharusnya pajak yang dihimpun dari usaha yang berbasis syariah disimpan di bank syariah bukan di bank konvensional. Sehingga, dana pajak dari usaha syariah tersebut dapat dikelola dengan mekanisme sesuai syariah.

Biarbagaimanapun, usaha yang berbasis syariah dengan usaha konvensional memiliki perbedaan prinsip dalam pengelolaan usahanya. Usaha yang berbasis syariah tidak menerapkan riba, memperhatikan kehalalan produk, menghendaki kemaslahatan bersama, dan menghindari spekulasi. Perbedaan tersebut berimplikasi pada perlakuan perpajakan yang berbeda. Perlakuan perpajakan yang diterapkan atas usaha konvensional tidak akan sesuai jika diberlakukan pula pada usaha dengan basis syariah. Oleh karenanya, usaha yang berbasis syariah selain memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda, penyimpanan dana pajak dari usaha ini pun harus dikelola secara berbeda pula yaitu dengan berlandaskan pada prinsip syariah. 

Praktik penghimpunan dana pajak yang bertentangan dengan hukum ekonomi Islam mesti ditemukan solusinya. Namun, harus dikenali dan dipahami terlebih dahulu masalahnya.

Merujuk pada UU No. 18 Tahun. 1946, dalam Undang-undang ini tidak disebutkan mengenai kriteria bank yang dapat dijadikan sebagai penyimpan dana pajak. Maka tidak menutup kemungkinan, bank Islam juga berwenang untuk itu.

Perhatikan Pasal 16 berikut.
“Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan di Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara.”

Didefinisikan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan berikut:
“Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan. Dalam hal kewajiban pelimpahan secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara mengatur pelimpahan secara berkala.”

“Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dapat membuka rekening pengeluaran di Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dalam rangka pelaksanaan pengeluaran.”

Pasal 17
Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral menetapkan kriteria dan persyaratan untuk memilih Bank Umum yang dapat melayani penerimaan dan/atau pengeluaran baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara pusat menunjuk Bank Umum yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melayani penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pusat.

Akhir kata: ide ini muncul dari teman saya Wahyu Fahmi Rizaldy. Kami belum bahas secara mendalam, tulisan ini baru pendahuluan. Karenanya, teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan nasib pajak usaha syariah bisa cari atau teliti masing-masing.
But remember: sebagai pendahuluan, tulisan ini hanya memaparkan permasalahan, sedangkan keabsahan masalah tersebut masih belum diuji.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s