Landasan Hukum Produk Musyarakah Mutanaqishah pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia

Apresiasi masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah utamanya perbankan syariah nampaknya cukup bagus. Perbankan syariah dari tahun pertama didirikan atau dikonsep (1992) sampai saat ini bisa berkembang dengan baik, meski awalnya pesat, salah satunya ialah karena apresiasi dan kepercayaan dari masyarakat. Seiring perkembangan tersebut, ada beberapa akad derivatif dibentuk, kemudian diimplementasikan pada perbankan syariah, misalnya yang paling sukses ialah akad murabahah paralel. Dibentuknya banyak akad derivatif merupakan tuntutan dari keinginan masyarakat akan akad yang variatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.

Masyarakat merupakan salah satu pelaku ekonomi (konsumen) di lingkungan bisnis jasa keuangan syariah, juga sebagai pasar. Tuntutan dari masyarakat dan lingkungan perbankan yang kompetitif ialah alasan mengapa akad-akad derivatif dikreasikan oleh para ulama. Fakta menunjukan bahwa perkembangan produk sebagai sarana inti bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan untuk bersaing dengan perbankan konvensional, belum berjalan secara optimal, terlebih akad yang basisnya kerjasama (kemitraan), seperti mudharabah dan musyarakah.

Produk mudharabah dan musyarakah sebagai produk kemitraan perbankan syariah sebenarnya ialah produk yang menjadi khas, ciri, dan unggulan kompetitif bagi perbankan syariah itu sendiri. Era pertama munculnya perbankan syariah, “slogan” dari perbankan syariah saat itu ialah “Bank Bagi Hasil”, artinya akad mudharabah dan musyarakah merupakan dua akad “Bagi Hasil” yang paling laris dijual dan kompetitif. Berbanding terbalik dengan keadaan saat ini, perbankan syariah telah bergantung kepada akad pendapatan tetap (fixed income) seperti murabahah paralel, yang cenderung berjangka waktu pendek dan menengah, tidak kepada akad “Bagi Hasil” lagi. Meskipun pasar lebih memilih akad dengan fixed income ketimbang akad bagi hasil, selama perbankan syariah bisa berkembang, hal tersebut bukan suatu masalah.

Bahasan esensial dan pokok yang akan diangkat pada makalah ini ialah mengenai pengembangan produk dengan akad derivatif yang berlandaskan hukum syariah (Fiqih Muamalah) dan mudah diimplementasikan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan perbankan syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat menunjukan performa yang lebih baik dan mampu bersaing dengan perbankan konvensional dengan pengembangan produk derivatif tersebut.

 

Musyarakah

Musyarakah adalah Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip profit loss sharing berupa penyatuan modal para pihak dengan tujuan memiliki aset, usaha atau proyek tertentu lalu dikelola hingga memperoleh keuntungan dan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati dalam akad. Musyarakah dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam berbagai bentuk produk pembiayaan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif untuk tujuan modal kerja usaha, investasi maupun konsumsi. Ada beberapa istilah yang terkait dengan akad ini, yaitu sebagai berikut:

  1. Plafond Pembiayaan adalah nilai nominal dana pembiayaan yang akan diberikan Bank kepada Nasabah.
  2. Denda (Ta’zir) adalah Sanksi berupa pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan Nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada Bank (menunggak). Perolehan denda akan dimasukkan ke dalam rekening dana social (Qardhul Hasan).
  3. Ganti rugi (Ta’widh) adalah penggantian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam proses memperoleh pembayaran dari Nasabah akibat penyimpangan yang dilakukan oleh Nasabah (wanprestasi), termasuk namun tidak terbatas pada saat Nasabah menunggak pembayaran angsuran. Perolehan ta’widh akan diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan Bank.
  4. Asuransi, diperlukan dalam rangka mitigasi risiko. Pihak Bank dapat meminta Nasabah untuk menjaminkan harta benda yang dimiliki atas pembiayaan Musyarakah yang diberikan oleh Bank kepadanya.
  5. Jaminan (secondary source repayment), dapat berupa jaminan materiil (agunan) atau pun non-materiil. Jaminan dapat diminta oleh pihak Bank kepada Nasabah/pengelola dana/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran atau hal yang telah disepakati bersama.
  6. Force Majeur adalah Keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Nasabah yang berdampak secara langsung dan materiil sehingga Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti gempa bumi, badai, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, peperangan, embargo, pemogokan umum, huruhara, peledakan dan pemberontakan.

 

Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah mutanaqishah merupakan produk pengembangan dari akad musyarakah. Sebagai sebuah produk baru, didapati ada banyak perdebatan, perbedaan pendapat, permasalahan, bahkan pertentangan baik pada konsep maupun –apalagi implementasinya. Oleh karenanya, pertama yang perlu diperhatikan adalah apa masalah yang terkait dengan akad Musyarakah Mutanaqishah? Pemakalah akan membahas salah satu dari permasalahan/isu musyarakah mutanaqishah yang ada pada tabel di bawah ini.[1]

Isu Syariah Isu Legal Isu Operasional
Prinsip “dua akad dalam satu barang” ketika akad sewa dan beli disepakati dalam waktu yang sama). Perbedaan aturan fiqih dengan hukum positif Indonesia terkait pencatatan sertifikat kepemilikan. Isu independensi harga ketika pembiayaan musyarakah yang disertai pengalihan kepemilikan
Muncul ta’alluq (keterkaitan, connecting aqad) jika ijarah yang diterapkan pada akad kedua setelah musyarakah dikondisikan (ta’alluq). Lemahnya posisi hukum bank syariah tidak dapat menggunakan surat pengakuan hutang, maupun meletakan hak tanggungan (APHT) atas pengalihan kepemilikan. Bank cenderung serta merta mengeksekusi agunan disebabkan nasabah gagal memenuhi kewajiban sewa tanpa persetujuan dari nasabah
Obyek/barang musyarakah maupun musyarakah mutanaqishah dijadikan agunan. Fatwa DSN dan PBI atau SEBI belum cukup lengkap mengatur substansi perjanjian perbankan syariah yang diperlukan oleh Notaris maupun Bank syariah. Pelimpahan semua kewajiban pembayaran atas biaya yang muncul kepada nasabah telah menyimpang dari standar AOIFI dan Fatwa DSN No.73/DSNMUI/XI/2008
Obyek sewa belum tangible ketika akad. Kewajiban nasabah untuk membeli keseluruhan objek ketika terjadi event of default telah menyimpang dari prinsip profit loss sharing Musyarakah. Belum terdapat standar akuntansi khusus terkait Musyarakah Mutanaqishah.
Keberlanjutan pembiayaan apabila dilakukan penjualan share oleh nasabah kepada bank dan sebaliknya. Beberapa klausula perjanjian masih mengacu secara penuh konsep perbankan konvensional. Kewajiban Nasabah untuk tetap melakukan pembayaran bagi hasil sesuai jadwal angsuran pada pelunasan dipercepat mirip mekanisme bunga bank konvensional.
Biaya maintenance dan asuransi aset yang sepenuhnya dibebankan kepada pihak Nasabah.

Musyarakah mutanaqishah (MMQ) adalah Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syirkah ‘inan, dimana porsi (hishshah) modal salah satu syarik (Bank) berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (naqlul hishshah bil ‘iwadh mutanaqishah) kepada syarik yang lain (Nasabah).

MMQ telah diterapkan oleh beberapa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam rangka memberikan pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil kepada masyarakat untuk memiliki suatu aset tertentu yang pada akhir perjanjian seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik nasabah. Cara yang dilakukan Bank dan Nasabah dalam memindahkan hak milik aset sepenuhnya kepada Nasabah adalah dengan pengambilan-alihan (pembelian) porsi modal (hishshah) dari Bank oleh Nasabah secara angsuran selama periode waktu tertentu berdasarkan kesepakatan di awal akad. Dengan pengambil-alihan (pembelian) porsi modal (hishshah) tersebut, modal Bank atas aset bersama akan menurun dari masa ke masa sampai pada akhirnya habis, sehingga pada akhir masa (akad), aset bersama tersebut akan menjadi hak milik nasabah sepenuhnya. Oleh karena itu, akad kerjasama atau kemitraan cabang dari syirkah inan ini disebut musyarakah mutanaqishah (diminishing musharakah). Aset yang dibiayai oleh Bank dan Nasabah dengan akad MMQ biasanya rumah tinggal, rumah susun (rusun), rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), apartemen, kondominium, dan kendaraan baik baru maupun lama.

Struktur akad MMQ dirancang secara multi akad, yang terdiri dari akad ijarah (leasing), ijarah mawsufah fi zimmah (advance/forward lease), ba’i al-musawamah (penjualan), dan akad istisna’ (manufaktur).[2] Fatwa DSN yang mengatur akad MMQ ialah Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XII/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, Keputusan Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan, Pernyataan Kesesuian Syariah DSN-MUI No.U-257/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Penjelasan butir 6 huruf a dalam Keputusan DSN No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam produk pembiayaan.

Perlu diperhatikan bahwa akad MMQ mengharuskan adanya bagi hasil antara para pihak yang berserikat. Bagi hasil antara Bank dan Nasabah dalam pembiayaan MMQ diperoleh dari keuntungan penggunaan aset bersama secara komersial –misalnya Bank dan Nasabah menggunakan aset mereka untuk kegiatan sewa-menyewa/disewakan (ijarah), sehingga keuntungan dari penyewaan aset tersebut dapat dibagi dua antara Bank dan Nasabah. Oleh karena itu, tujuan dari dilaksanakannya akad MMQ ada dua, yaitu kepemilikan aset secara bersama dan penyewaan aset untuk memeroleh keuntungan. Tujuan akad MMQ tersebut harus dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian (kontrak) akad MMQ. Pada praktiknya, Bank dan Nasabah bertindak sebagai penyerta modal (shahibul maal) dan pemilik aset yang akan disewakan, namun Nasabah dapat pula bertindak sebagai penyewa dari aset yang dimiliki bersama tersebut.

Berikut tabel standar pelaksanaan MMQ:[3]

Tahapan Pelaksanaan
Tahap I Pengajuan Pembiayaan
  1. Calon Nasabah mengisi lengkap Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan atau mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan
  2. Calon Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan lain yang diminta oleh LKS
Tahap II Verfikasi Dokumen Calon Nasabah 1.      Pihak LKS akan melakukan verifikasi terhadap data diri Nasabah

2.     Pihak LKS akan melakukan analisa terhadap hal-hal sebagai berikut:

  • Profil Nasabah
  • Melakukan Analisa Yuridis dan Analisa Kontrak

3.      Pihak LKS akan melakukan penilaian jaminan yang diberikan Nasabah guna dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusannya

4.      Pihak LKS akan membuat Usulan Pembiayaan berdasarkan analisa dan verifikasi terhadap dokumen Calon Nasabah

Tahap III Persetujuan Pengajuan Pembiayaan
  1. Pihak LKS akan memberi keputusan perihal layak/tidaknya calon Nasabah diberikan pembiayaan
  2. Apabila Calon Nasabah dinyatakan layak, pihak LKS memberikan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan kepada Calon Nasabah
  3. Apabila Nasabah dinyatakan tidak layak, maka Pihak LKS akan segera mengkonfirmasi dan memberikan Surat Penolakan Pembiayaan kepada Nasabah
Tahap IV Pengikatan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan
  1. Apabila Nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, Nasabah diminta datang ke LKS untuk melakukan pengikatan
  2. Pihak LKS akan mengecek keaslian dokumen jaminan
  3. Nasabah akan melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan yang dilakukan dan dibuat oleh Notaris rekanan LKS
  4. Setelah pengikatan dilakukan, LKS menyimpan asli dokumen pengikatan pembiayaan dan jaminan
Tahap V Pembayaran Biaya-biaya Sebelum Pencairan
  1. Sebelum setting Fasilitas Pembiayaan, Nasabah dan Pihak LKS akan menyepakati seluruh biaya-biaya yang timbul
  2. Biaya yang mungkin akan timbul antara lain:
  • Biaya administrasi
  • Biaya Asuransi Jiwa (bila disyaratkan)
  • Asuransi Kebakaran
  • Asuransi Pembiayaan (bila disyaratkan)
  • Biaya Notaris
  • Biaya Penilaian Jaminan, dan
  • Biaya Materai
Tahap VI Setting Fasilitas Pembiayaan Musyarakah
  1. Setelah seluruh biaya yang timbul didebet oleh Pihak LKS maka Bank akan melakukan setting pada rekening giro sehingga Nasabah dapat menggunakan dana dari rekening Nasabah
  2. Nasabah wajib menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan sesuai yang diajukan
Tahap VII Pembayaran Bagi Hasil
  1. Nasabah membayar sesuai dengan tanggal pembayaran bagi hasil yang telah disepakati
  2. Pembayaran pengembalian modal LKS dilakukan otomatis ketika terdapat dana di rekening giro Nasabah
Tahap VIII Pelunasan Pembiayaan
  1. Fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas apabila: i) Lunas sesuai jangka waktu pembiayaan, ii) Nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan
  2. Nasabah melakukan pelunasan melalui penyetoran dana sesuai dengan sisa dana bagi hasil
  3. Setelah seluruh kewajiban Nasabah lunas maka pihak LKS akan melakukan pelepasan jaminan dan penghentian permintaan bagi hasil

Nasabah dapat menggunakan bagi hasil yang menjadi haknya sebagai pembayaran kepada Bank untuk membeli atau mengalihkan hishshah (porsi) Bank atas aset yang dimiliki bersama. Misalnya, Nasabah mengajukan pembiayaan KPR selama 3 tahun. Harga KPR senilai 500 juta, Bank menyertakan modal pokok sebesar 360 juta dan nasabah 140 juta. KPR itu disewakan kepada nasabah dengan harga 10 juta per bulan, sehingga keuntungan yang didapat dari ijarah KPR tersebut senilai 10 juta per bulan. Nasabah berhak mendapatkan keuntungan 40% dari ijarah tersebut berdasarkan nisbah bagi hasil Bank 60% dan Nasabah 40% (60:40). Dengan bergitu, Nasabah hanya perlu membayar bagian Bank senilai 6 juta dari hasil sewa 10 juta. Di samping membayar bagi hasil, Nasabah juga mesti membayar angsuran pokok sebesar Rp 10 juta (360 juta rupiah dibagi 36 bulan) untuk pengambilalihan porsi modal (hishshah) bank sampai pada berakhirnya masa perjanjian pembiayaan MMQ, di mana seluruh aset MMQ menjadi milik penuh nasabah. Jadi, Nasabah membayar 16 juta per bulan kepada Bank.

 

Simpulan

Akad musyarakah mutanaqishah merupakan akad derivatif dari akad syirkah ‘inan sebagai akad kerjasama bagi hasil. Rukun dan syarat musyarakah mutanaqishah ditetapkan berdasarkan rukun dan syarat syirkah ‘inan. Salah satu syarat syirkah ‘inan ialah adanya bagi hasil (nisbah) yang dinyatakan dalam presentasi dan disepakati bersama di awal akad. Oleh karena itu, objek musyarakah mutanaqishah mesti dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. Akad ini sudah diatur dalam Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XII/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Lebih lanjut, pahami makalah Pak Hasanudin tentang Multi akad.

[1]http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah/Buku%20Standar%20Produk%20Musyarakah%20dan%20Musyarakah%20Mutanaqishah.pdf  hlm. 5-6 diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.

[2] Ibid., hlm. 115-116

[3] Ibid., hlm. 159-160

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s