Perbedaan antara Ijarah Muntahya Bi al-Tamlik (IMBT) dan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Ijarah

Penyusun akan membahas terlebih dahulu akad ijarah sebelum membahas ijarah muntahiyya bittamlik (IMBT). IMBT merupakan turunan dari akad ijarah, oleh karenanya, IMBT pastilah mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam akadijarah sebagai induk akadnya.Pada dasarnya, prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, perbedaannya hanya terletak pada objek transaksinya.Ijarah menurut Sayyid Sabiq ialah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[1] Secara etimologi, ijarah bermakna bai’ al-manfaat (jual beli manfaat).[2]Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (ganti).[3]Ijarah didefinisikan juga sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan imbalan tertentu.[4] Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[5] Jadi, tidak ada perpindahan kepemilikan dalam akad ijarah, tetapi hanya perpindahan hak guna (manfaat) dari yang menyewakan kepada penyewa. Berikut merupakan dasar hukum akad ijarah:[6]

  1. Firman Allah s.w.t.., antara lain:

al-Ma`idah [5]: 1:

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ أمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ …

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…”

al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَآأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ اْلأَمِيْنُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.”

al-Kahfi [18]: 77:

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً

Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.”

al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

al-Nisa’ [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

  1. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam, antara lain:

Hadis Qudsi riwayat Imam al-Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah dari Abu Hurairah (teks al-Bukhari), Nabi bersabda:

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيامة: رَجُلٌ أَعْطَى بِى (أي حَلَفَ بِاسْمِى) ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ولَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

“Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Ada tiga kelompok yang Aku memusuhi mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu ia meminta pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan ia tidak membayarkan upahnya.”

Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

Hadits riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni dari Sa`d Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud), ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي اْلأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيْ مِنَ الزَّرْعِ وَمَاسَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

Rukun akad Ijarah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XI tentang ijarah Pasal 295 ialah sebagai berikut.

  1. Musta’jir berarti pihak yang menyewa. Ketika benda yang disewa oleh pihak yang menyewa ini menjadi milik pihak yang menyewa, akad ijarah berakhir dengan sendirinya.
  2. Mu’ajir berarti pihak yang menyewakan. Mu’ajir tersebut haruslah sebagai pemilik, wakil, atau pengampu dari benda yang disewakan.
  3. Ma’jur berarti benda yang diijarahkan, penggunaannya harus dicantumkan dalam akad atau kontrak perjanjian Namun, jika penggunaan benda yang disewakan tersebut tidak dicantumkan dengan jelas dan pasti dalam akad atau kontrak perjanjian, penggunaannya disesuaikan dengan kebiasaan atau aturan umum yang berlaku.
  4. Akad, akad ijarah ini dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau dengan isyarat. Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan hanya karena ada penawaran lebih dari pihak ketiga.

 

Sewa Guna Usaha (Leasing)

Lease atau leasing berarti sewa-menyewa, namun dalam dunia modern sekarang ini, leasing dipahami sebagai sewa guna usaha. Sewa guna usaha dan sewa menyewa memiliki prinsip yang berbeda baik dalam hal teori, apalagi praktiknya. The Equipment Leasing Associatoin di London, Inggris sebagaimana disitir oleh Amin Widjadja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal memberikan definisi leasing yakni suatu perjanjian (kontrak) antara lessor dan lesse untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh lesse. Hak atas pemilikan barang modal tersebut ada pada lessor, adapun lesse hanya menggunakan barang modal berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka tertentu[7]. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122, No. 32, No. 30 Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan, atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Adapun dalam Pasal 1 angka (9) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan, bahwa perusahaan sewa guna usaha (leasing company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Berkaitan dengan leasing sebagai suatu kegiatan yang timbul dari perjanjian, maka setiap perjanjian harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUPerdata berikut:

  1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian (agreement)
  2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian (capacity)
  3. Mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms)
  4. Sebab yang halal (considerations)

 

Dasar Hukum Sewa Guna Usaha (Leasing)

Sewa guna usaha atau leasing diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, yakni sebagai berikut:

  1. Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor Peng-307/DJM/III.1/7/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing.
  2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122, No. 32, No. 30 Tahun 1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
  3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 649 Tahun 1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
  4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 650 Tahun 1974 tanggal 6 Mei 1974.
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/MK/IV/1972 tentang Lembaga Keuangan, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Nomor 562/KMK.011/1982.
  6. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa.
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/89.
  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.013/90 tentang Pengadaan Barang Modal dan Fasilitas Perusahaan Leasing.
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/91 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha atau Leasing.
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
  12. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

 

Macam-macam Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha dibedakan menjadi dua, yaitu financial lease dan operating lease. Berikut merupakan karakteristik sewa guna usaha jenis financial lease:[8]

  1. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak yang berumur muksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut.
  2. Barang modal tetap milik lessor sampai berlakunya hak opsi.
  3. Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran per bulan meliputi biaya perolehan barang ditambah biaya-biaya lain dan keuntungan yang diharapkan lessor, termasuk bunga.
  4. Besarnya harga sewa dan hak opsi harus menutupi harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan
  5. Jangka waktu berlakunya kontrak leasing relatif panjang.
  6. Risiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh
  7. Kontrak sewa guna usaha tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh
  8. Pada masa akhir kontrak, lessee diberi hak opsi untuk mengembalikan, membeli barang modal tersebut, atau memperpanjang masa kontraknya.

Operating lease disebut juga service lease merupakan jenis sewa guna usaha di mana lessor hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh lessee dengan tanpa adanya hak opsi di akhir masa kontrak. Oleh karena itu, dalam menghitung jumlah angsuran tidak termasuk jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut.[9]

 

Kontrak Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha memberlakukan jangka waktu perjanjian di dalamnya. Jangka waktu perjanjian ini dimulai sejak saat lessee menerima barang modal sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Jika terjadi kelalaian yang disebabkan oleh lessee, lessor berhak mengakhiri perjanjian sewa guna usaha tersebut. Lesse boleh mengakhiri perjanjian sewa guna usaha dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya lessee sudah melunasi semua jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha tersebut, selain dari ada itu, lessee tidak bisa mengakhiri perjanjian sewa guna usaha.

Sebagai lembaga bisnis, sewa guna usaha tidak terlepas dari adanya risiko. Oleh karenanya, dalam transaksi sewa guna usaha, lessor menetapkan beberapa persyaratan dan prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh lessee. Selanjutnya transaksi tersebut diikat oleh suatu perjanjian tertulis yang disebut lease agreement. Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 menentukan hal-hal apa sajakah yang minimal harus dimuat dalam perjanjian sewa guna usaha, yakni sebagai berikut:

  1. Jenis transaksi sewa guna usaha.
  2. Nama dan alamat masing-masing pihak.
  3. Nama, jenis, dan lokasi penggunaan barang modal.
  4. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewakan.
  5. Masa sewa menyewa.
  6. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang disewakan dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun.
  7. Opsi bagi penyewa dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi.
  8. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewakan.

 

Ketentuan mengenai Objek Sewa Guna Usaha

Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor Peng-307/DJM/III.1/7/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing memberikan pembatasan terhadap barang-barang yang dapat dijadikan objek leasing yaitu:

  1. Barang yang dapat disewa pada prinsipnya harus dimiliki oleh perusahaan leasing di Indonesia dan diambil dari produksi dalam negeri, pengecualian hanya dapat dilakukan dengan Persetujuan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Departemen Teknis yang bersangkutan.
  2. Dalam hal barang-barang yang dilease itu didatangkan dari luar negeri, apabila dianggap perlu, barang tersebut oleh perusahaan leasing yang bersangkutan dapat diekspor kembali setelah jangka waktu berakhir dengan syarat-syarat tersendiri.

Secara umum pelaksanaan, tahapan prosedur, dan mekanisme perjanjian leasing yang dijalankan sebelum objek leasing digunakan atau dimanfaatkan oleh lesse dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Lessee memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran, dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud.
  2. Lessee mengisi formulir permohonan lessee disertai dokumen-dokumen atau bukti legalitas secara lengkap.
  3. Evaluasi kelayakan kredit oleh lessor untuk memutuskan pemberian fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui oleh para pihak, setelah itu diikuti dengan penandatanganan perjanjian
  4. Pada saat yang bersamaan dapat disepakati penandatanganan perjanjian penanggungan risiko kerugian (asuransi) akibat kehilangan, kerusakan, atau kecelakaan objek
  5. Pembelian peralatan objek leasing oleh lessor dari
  6. Pengiriman barang kepada lessee oleh perusahaan leasing atau supplier ke lokasi Supplier akan menandatangani perjanjian purna jual dengan lessor untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut.
  7. Penerimaan barang oleh lessee disertai penandatanganan serah terima barang yang diserahkan kepada
  8. Supplier menyerahkan tanda terima, bukti kepemilikan, dan pemindahan kepemilikan kepada
  9. Pembayaran harga peralatan yang disewa oleh lessor kepada
  10. Lessee membayar sewa secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

 

Perbedaan Sewa Guna Usaha dan Kontrak Lain yang Mirip

Sewa guna usaha berbeda dengan kontrak sewa menyewa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, perbedaan antara keduanya ialah sebagai berikut:[10]

No. Sewa Guna Usaha Sewa-menyewa
1. Merupakan suatu metode pembayaran Bukan merupakan suatu metode pembayaran.
2. Lessor berstatus perusahaan, dan menjadi pemilik barang yang disewagunausahakan. Tidak ada pembatasasn statur bagi lessor, dan lessor bisa pemilik atau bukan pemilik dari barang yang disewakan.
3. Objek merupakan barang modal yang biasanya berupa alat-alat produksi Objek berupa segala jenis barang, dapat berupa alat-alat produksi atau barang lain yang tidak habis pakai.
4. Risiko terjadi pada objek sewa guna usaha seluruhnya ada pada lesse. Pada umumnya pemeliharaan pun menjadi kewajiban lesse.  Risiko yang terjadi pada objek sewa menyewa ada pada lessor. Demikian juga masalah pemeliharaan, menjadi kewajiban lessor.
5. Imbalan jasa yang diterima lessor berupa pembayaran secara berkala terhadap harga perolehan barang. Imbalan jasa yang diterima lessor adalah berupa uang sewa.
6. Jangka waktu sewa guna usaha (umur pemakaian barang modal) ditentukan atau (diutamakan). Jangka waktu sewa menyewa bisa terbatas atau tidak terbatas (tidak dipersoalkan).
7. Kewajiban lesse untuk membayar imbalan jasa tidak berhenti atau berkurang walaupun barang yang menjadi objek perjanjian musnah ataupun lessee belum menikmati kegunaan barang modal tersebut. Kewajiban lessee hanya ada jika lessee bisa menikmati barang yang disewa. Apabila barang yang disewa musnah, maka sudah barang tentu lessee sudah tidak lagi membayar sewa atas barang yang disewa tersebut.

 

Penyusun memahami poin nomor tujuh di atas sebagai metode pembayaran pada leasing. Artinya bahwa, pembayaran leasing tidak tergantung pada kinerja objek sewa, tetapi tergantung pada lamanya waktu sewa. Adiwarman dalam bukunya menyebut Metode sebagai non continent to performance.[11]

Jenis perjanjian lainnya yang mirip dengan sewa guna usaha (leasing)adalah sewa beli (hire/lease purchase), yakni kontrak sewa sekaligus beli. Kontrak sewa beli berkembang pada masa sekarang, serta merupakan variasi dari sewa guna usaha (leasing). Perkembangannya diperlukan karena kebutuhan di dalam praktik. Pada prinsipnya sewa beli ialah jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran dilakukan secara angsuran. Dalam kontrak sewa beli ini, perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Bila kontrak sewa beli dibatalkan, hak milik barang terbagi antara milik penyewa dan milik yang menyewakan. Berikut perbedaan antara sewa guna usaha dan sewa beli.[12]

No. Sewa Guna Usaha Sewa Beli
1. Merupakan kegiatan lembaga pembiayaan. Bukan merupakan kegiatan lembaga pembiayaan.
2. Masa sewa guna usaha ditentukan sesuai dengan umur ekonomis barang modal. Masa sewa beli tidak memperhatikan umur ekonomis atas barang yang diperjualbelikan.
3. Lessee menjadi pemilik barang modal hanya jika hak opsinya digunakan pada akhir masa kontrak. Lesse otomatis menjadi pemilik barang setelah angsuran terakhir dibayar lunas (diakhir masa kontrak).
4. Bentuk perusahaan ialah badan hukum. Bentuk perusahaan bukan badan hukum, misalnya hanya supplier.
5. Biaya bunga ialah bunga ditambah margin. Biaya bunga tinggi.
6. Objek barang leasing barang bergerak dan tidak bergerak. Objek barang hanya barang bergerak
7. Besarnya pembiayaan bisa mencapai 100% Besarnya pembiayaan paling tinggi sebesar 80%.

Selain dipersamakan dengan sewa-menyewa dan sewa beli, sewa guna usaha atau leasing juga dipersamakan dengan ijarah. Hal ini dikarenakan dalam leasing mengandung unsur sewa menyewa, begitu pun dalam akad ijarah. Padahal leasing dan ijarah jelas berbeda. Salah satu perbedaan yang mencolok ialah dari segi objek sewa, pada ijarah objek sewa bisa berupa manfaat tenaga kerja manusia, sedangkan pada leasing, objek sewa hanya terbatas pada barang. Perbedaan antara keduanya, secara lebih rinci, bisa dilihat dalam bagan berikut ini.[13]

No. Sewa Guna Usaha Ijarah
1. Objek: barang saja Objek: barang dan jasa.
2. Methods of payment: not contingent to performance. Methods of payment: contingent to performance and not contingent to performance.
3. Perpindahan kepemilikan (transfer of title)

Operating lease: no transfer of title.

Financial lease: option to buy or not to buy at the end of period.

Perpindahan kepemilikan(transfer of title):

Ijarah: no transfer of title.

IMBT: promise to sell or hibah at the beginning of period.

4. Hire/lease purchase (sewa beli) Ok. Hire/lease purchase (sewa beli): bentuk leasing seperti ini haram karena akadnya gharar. 

 

Objek Sewa Beli

Objek sewa beli memang terbatas, sebagaimana Pemerintah juga memberikan batasan terhadap barang-barang yang dapat menjadi objek perjanjian sewa belimelalui Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa beli (hire/lease purchase), jual beli dengan angsuran, dan sewa (renting), Pasal 2 menyatakan:

  1. Barang-barang yang boleh disewabelikan dan dijualbelikan dengan angsuran adalah semua barang niaga tahan lama yang baru dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari produksi sendiri ataupun perakitan (assembling) lainnya di dalam negeri kecuali apabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu.
  2. Barang-barang yang boleh disewakan (renting) adalah semua barang niaga tahan lama dan yang tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari produksi sendiri ataupun perakitan (assembling) lainnya di dalam negeri kecuali apabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu.
  3. Pengecualian hanya dapat dilakukan oleh persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

 

Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)

Dewasa ini, masyarakat banyak melakukan kontrak sewa beli (hire/lease purchase), sedangkan kontrak ini diharamkan oleh Islam. Karenanya, dibuatlah akad baru sebagai solusi yang diharapkan mampu menggantikan posisi kontrak sewa beli tersebut bagi umat Islam secara khusus, akad baru itu ialah akad ijarah muntahya bit tamlik (IMBT). IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. IMBT bisa juga dibilang sebagai akad sewa beli yang sesuai dengan prinsip syariah.  Pengertian IMBT secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Penjelasan Pasal 19 huruf f, akad Ijarah Muntahyah Bit Tamlik adalah akad penyertaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
  2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berdasarkan Pasal 279 yaitu “dalam akad Ijarah Muntahyah Bit Tamlik, suatu benda antara Mu’jir/pihak yang menyewakan dengan musta’jir/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian ma’jur/objek ijarah oleh musta’jir/pihak penyewa.
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dalam Penjelasan Pasal 3 diatur Ijarah Muntahyah Bit Tamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

Adapun dasar hukum ijarah mutahya bit tamlik tidak berbeda dengan dasar hukum akad ijarah yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis menambahkannya beberapa saja, yakni sebagai berikut.[14]

  1. Surat al-Baqarah ayat 233:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberi pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Maksud ayat di atas bahwa bukan air susu yang dibeli dari ibu yang menyusukan, melainkan jasa memberikan air susu kepada si anak yang dijadikan dasar manfaat dari perbuatan menyusukan itu.

  1. Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (Hadist Riwayat Bukhari Muslim).

  1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peraturan ini mengatur akad ijarah secara garis besarnya.
  3. Fatwa DSN-MUI yang mengatur soal IMBT dan produk lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad IMBT di antaranya ialah:
    • Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
    • Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 90/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
    • Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar.
    • Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur persoalan ijarah muntahya bit tamlik (IMBT) tersebut dalam Pasal 322 sampai Pasal 329. Aturan tersebut diawali dengan aturan bahwa rukun IMBT sama saja dengan rukun yang diterapkan pada akad ijarah. KHES juga megatur bahwa harga ijarah dan pembelian objek akad IMBT harus ditetapkan dalam akad, serta akad akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa IMBT berakhir. Dengan demikian, pada akhir akad IMBT pastilah terjadi pemindahan kepemilikan dari pihak yang menyewakan menjadi milik penyewa.

Pada Pasal 327 sampai Pasal 329 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas diatur tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang menyewakan dan penyewa, yakni apabila penyewa tidak bisa melunasi pembiayaan sesuai tenggat waktu yang sudah disepakati, keduanya bisa menyelesaikan hal tersebut melalui shulh atau perdamaian dan/atau pengadilan. Pengadilan dapat menentukan untuk menjual benda yang menjadi objek IMBT dengan harga pasar untuk melunasi utang penyewa. Jika harga barang melebihi sisa utang, sisanya itu harus dikembalikan kepada penyewa, serta apabila harga barang tidak cukup untuk melunasi sisa utang, penyewa tetap harus melunasi sisa utang tersebut, atau pihak yang menyewakan bisa membebaskan utang penyewa tersebut.

Pemindahan hak milik dalam ijarah bisa dilakukan dengan sala satu dari dua cara, dengan cara pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir masa sewa atau dengan pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan di akhir masa sewa. Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai periode akhir masa sewa belum mencukupi harga beli barang sewa dan margin laba yang ditetapkan oleh pihak yang menyewakan (misalnya penyewa ialah bank atau lembaga pembiayaan). Pilihan untuk menghibahkan biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena itu, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditentukan oleh pihak yang menyewakan. Dengan demikian, pihak yang menyewakan dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.[15] Ada beberapa pelaksanaan IMBT pada bank syariah berdasarkan kompilasi SOP, yakni sebagai berikut:[16]

  1. Adanya permintaan untuk menyewa barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah.
  2. Wa’ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
  3. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah.
  4. Bank syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang.
  5. Bank syariah membayar sewa di muka secara penuh.
  6. Barang diserahterimakan dari pemilik barang kepada bank syariah.
  7. Akad antara bank dan nasabah untuk sewa.
  8. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran.
  9. Barang diserahterimakan dari bank syariah kepada nasabah.
  10. Pada akhir periode, barang diserahterimakan kembali dari nasabah kepada bank syariah, yang selanjutnya akan diserahterimakan ke pemilik barang.

Aplikasi di beberapa bank syariah, komitmen untuk membeli barang pada akhir periode yang dituangkan dalam wa’ad cenderung bersifat keharusan atau wajib bagi nasabah.

Contoh aplikasi[17]: Bapak Ali hendak menyewa sebuah ruko selama satu tahun mulai dari tanggal 3 Agustus 2002 sampai 1 Agustus 2003 dan bermaksud membelinya di akhir masa sewa. Pemilik ruko menginginkan pembayaran sewa secara tunai di muka sebesar 2 miliar (tanggal 1 Agustus) dan 2 miliar akhir masa sewa (1 Agustus 2003) untuk membeli ruko tersebut. Dengan pola pembayaran seperti di atas, kemampuan keuangan Bapak Ali tidak memungkinkan. Bapak Ali hanya dapat membayar sewa secara cicilan Rp 300 juta,- per bulan dan membeli ruko di akhir masa sewa. Oleh karena itu Bapak Ali meminta pembiayaan dari Bank Syariah sebesar 2 miliar di awal masa sewa (1 Agustus 2002) dan 2 miliar di akhir masa sewa (1 Agustus 2003). Bank Syariah menginginkan presentase keuntungan sebesar 20% per tahun dari pembiayaan yang diberikan.

 

Kebutuhan nasabah                             : nasabah ingin menyewa ruko selama satu tahun dan kemudian memilikinya di akhir masa sewa.

Kemampuan keuangan nasabah          : Bapak Ali hanya mampu membayar sewa secara cicilan Rp 300 juta,- per bulan dan membeli ruko di akhir masa sewa.

Syarat pembayaran                              : Pembayaran dilakukan secara tunai sebesar 2 miliar di awal masa sewa (1 Agustus 2002) dan 2 miliar di akhir masa sewa (1 Agustus 2003).

Berikut analisis bank:

Harga barang:

Harga sewa satu tahun tunai di muka               : Rp 2.000.000.000,-

Harga ruko (di akhir masa sewa                          : Rp 2.000.000.000,-

Keuntungan bank                                                     : Rp    800.000.000,-

Total harga barang                                                     : Rp 4.800.000.000,-

Kemampuan membayar nasabah

Pembayaran sewa cicilan Rp 300 juta per bulan     : Rp 3.600.000.000,-

Pembelian ruko di akhir masa sewa                            : Rp 1.200.000.000,-

Total kemampuan membayar                                               : Rp 4.800.000.000,-

Dengan analisis tersebut di atas, maka bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada Bapak Ali adalah IMBT dengan janji untuk menjual barang tersebut di akhir masa sewa.

Akad I: IMBT

Pelaku yang bertindak dalam hal ini ialah Bank sebagai penyewa sekaligus pembeli di akhir masa sewa dan pemilik barang sebagai pemberi sewa. Bentuk transaksinya, Bank menyewa barang kepada pemilik barang dengan pembayaran sewa di muka selama 12 bulan. Dengan kondisi tersebut, Bank mengeluarkan uang (cash out) sebesar 2 miliar sebagai pembayaran seluruh uang sewa di muka selama 12 bulan, bank dapat memanfaatkan barang tersebut selama 12 bulan, dan di akhir masa sewa Bank mengeluarkan uang sebesar 2 miliar untuk membeli barang, sehingga bank sejak saat itu menjadi pemilik barang.

Akad II: IMBT

Pelaku yang bertindak dalam hal ini ialah Bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Bentuk transaksinya, Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran sewa secara bulanan selama 12 periode sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. Dengan kondisi tersebut, Bank menyerahkan hak pemanfaatan barang selama 12 bulan kepada nasabah, Bank menerima pembayaran (cash in) sebesar Rp 300 juta setiap bulannya selama 12 periode yang disepakati dari nasabah, dan di akhir masa sewa Bank menerima uang sebesar pembelian barang dari nasabah, sehingga nasabah menjadi pemilik barang.

[1]Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1983), Jilid 3, hlm. 177. Dikutip dari Isnawati Rais dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 155

[2]Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), Juz IV, hlm. 731. Dikutip dari dari Isnawati Rais dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 155.

[3]H.R Daeng Naja, Akad Bank Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 38.

[4](Saraksi, al-Mabsut, 15:74; al-Umm, 3:250). Sebagaimna dikutip juga dalam Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138

[5]Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

[6]Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

[7]Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cetakan ketiga, hlm. 47

[8]Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cetakan ketiga, hlm. 56

[9]Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cetakan ketiga, hlm. 70

[10]Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cetakan ketiga, hlm. 67

[11]Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 141.

[12]Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cetakan ketiga, hlm. 68

[13]Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 140.

[14]H. R Daeng Naja, Akad Bank Syariah, hlm. 38

[15]Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 149

[16]Ismail, Perbankan Syariah, hlm. 334-335.

[17]Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 167-170.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s