HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Khususnya di Perbankan)

Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum pada pengertian Perlindungan Konsumen tersebut adalah benteng yang bisa menghalangi kesewenang-wenangan dari berbagai pihak.

Kedudukan hukum perlindungan berada dalam kajian hukum ekonomi. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi dan cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia.[1]

 

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan tentang dasar hukum perlindungan konsumen yaitu segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen ialah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: Buku kesatu dan buku kedua KUHD mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari jasa perasuransi dan pelayaran. Aturan tentang hak-hak dan kewajiban jasa perasuransian dan pelayaran tersebut dibuat untuk memerhatikan kepentingan konsumen atau dengan kata lain untuk melindungi konsumen.
  4. Peraturan perundang-undangan yang tergolong hukum publik yaitu antara lain ketentuan administrasi negara dan hukum pidana yang mengatur tentang pencabutan izin usaha, izin praktik atau perizinan lain yang diberikan, serta penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pangan.
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
  7. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
  8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
  9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
  10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
  11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
  12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.
  13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
  14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

 

Tujuan Undang-undang Perlindungan Konsumen

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tidak hanya tindakan preventif tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memaparkan asas dan tujuan dari diberlakukannya hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan pada asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Sedangkan tujuannya ialah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
  2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
  3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntuk hak-haknya sebagai konsumen.
  4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
  5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
  6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Asas-asas hukum perlindungan konsumen dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan diseimbangkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Menurut Himawan hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.[2] Sedangkan sasaran akhir dari tujuan hukum perlindungan konsumen ialah pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.[3]

 

Istilah-istilahdalam Perlindungan Konsumen

Unsur yang paling penting dalam definisi di atas merupakan konsumen. Pengertian konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen adalah tiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Penulis mencermati bahwa Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas tidak hanya konsumen secara individu, tapi juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti misalnya binatang peliharaan. Konsumen pun tidak terbatas pada subjek hukum yang disebut “orang” atau “manusia” tapi subjek hukum lain yaitu badan hukum yang mengonsumsi barang dan/jasa serta tidak untuk diperdagangkan juga merupakan konsumen, seperti yayasan dan perseroan terbatas. Perluasan siapa yang termasuk konsumen hanya terbatas sampai itu, sedangkan individu pihak ketiga (bystander) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang dan/atau jasa bukan termasuk konsumen.

Syarat pengertian konsumen dalam Undang-undang yang sama ialah tidak untuk diperdagangkan, hal ini menunjukkan bahwa konsumen ialah konsumen akhir (end consumer), sekaligus juga membedakan antara konsumen dalam pengertian tersebut (konsumen akhir) dan konsumen antara (intermediate consumer).Konsumen antara tanpa memerhatikan besar kecilnya modal yang ditanamkan maupun instrumen-instrumen investasi yang digunakan, bukanlah konsumen, karena motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu berupa uang dan/atau yang dapat dipersamakan dengan uang tidak termasuk dalam kategori barang dan/atau jasa yang dimaksudkan dalam undang-undang perlindungan konsumen. Artinya konsumen antara tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan undang-undang ini. Singkatnya pengertian konsumen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni sebagai berikut:

  1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
  2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan atau komersial. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/jasa tersebut konsumen antara ini merupakan penguasaha, baik pengusaha perorangan atau badan hukum, baik penguasa swasta maupun perusahaan publik (perusahaan milik negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen atau penyedia produk akhir seperti supplier, distributor atau pedagang.
  3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan denga tujua untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Di samping konsumen, ada Pelaku Usaha yang juga merupakan unsur atau pihak yang terlibat dalam persoalan perlindungan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen mendefiniskan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang yang sama, tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap konsumen meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, yakni perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha. Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen memaparkan tentang perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha. Namun, pada intinya, Pasal 8 tersebut tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaskud. Larangan-larang itu, menurut Nurmadjito hakikatnya bertujuan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layar edar, layak asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi yang disampaikan baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.[4]

Istilah lain setelah konsumen dan pelaku usaha ialah produk cacat. Agnes M. Toar mengemukakan pengertian produk adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak. Sedangkan cacat pada produk ialah kekurangan pada produk yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.[5] Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produk, tapi barang. Barang diartikan sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.[6] Menurut Agnes M. Toar, tanggung jawab produk ialah tanggung jawab para pelaku usaha yang telah membawanya ke peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.[7]

Untuk mengetahui kapan suatu produk mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan, yaitu kesalahan produksi, cacat desain, dan informasi yang tidak memadai, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:[8]

  1. Kesalahan produksi, dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu pertama , kesalahan yang meliputi kegagalan proses produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin dan yang serupa dengan itu. Kedua, produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oeh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.
  2. Cacat desain, yakni terjadi pada tingkat persiapan produk atas desain, komposisi, dan/atau konstruksi.
  3. Informasi yang tidak memadai. Kecacatan atau kesalahan informasi ini bisa terjadi saat proses pemasaran suatu produk, misalnya kesalahan karena pelaku usaha tidak memberi informasi mengenai cara penggunaan produk, peringatan atas risiko tertentu, dan lain sebagainya.

 

Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen

Peraturan Perundang-undangan di atas mengatur pula persoalan konsumen dan permasalahan yang biasa timbul di lingkungan konsumen. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek sebagai berikut:[9]

  1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang disepakati.
  2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Cakupan hukum perlindungan konsumen di atas masih bersifat umum dan luas. Cakupan tersebut bisa terjadipada bidang-bidang hukum lain yang lebih khusus, seperti sebagai berikut:

  1. Bidang yang berkaitan dengan industri periklanan. Bidang ini sedang berkembang sangat pesat di Indonesia, perkembangan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri media masa khususnya televisi. Iklan-Iklan yang ditayangkan melalu televisi berdampak luas kepada penonton yang berstatus sebagai konsumen. Permasalahannya bisa terjadi ketika informasi dalam iklan ternyata tidak sama dengan pernyataan produk barang dan atau jasa yang dikonsumsi, sehingga muncul pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam hukum komunikasi atau hukum periklanan.
  2. Hukum lingkungan. Permasalahan yang terjadi misalnya tingkat polusi asap kendaraan yang membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat akan menyebabkan kerugian bagi konsumen atau masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut kasus lain yang berskala makro misalnya seperti ecolabeling, penipisan lapisan ozon dan terbatasnya sumber air bersih.
  3. Usaha-usaha pelayanan umum (public service) di Indonesia yang dijalankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal-hal yang rawan terhadap pelanggaran hak konsumen diantaranya ialah penyediaan listrik, air minum dan telepon, sebab biasanya banyak konsumen yang mengeluh tentang pelayan umum tersebut.
  4. Bidang hukum acara, khususnya dalam bidang pembuktian, juga mempunyai keterkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Sebab, konsumen kerap kali menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha melalui jalur litigasi, di mana jalur tersebut menggunakan hukum acara sebagai panduan dalam melakukan persidangan. Permasalahan yang bisa terjadi di sektor ini ialah hukum acara yang terlalu sulit dan mahal bagi konsumen, sehingga konsumen enggan menyelesaikan sengketa di peradilan tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan peradilan yang lebih memudahkan. Di Indonesia, dikenal Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai peradilan khusus untuk memudahkan proses penuntutan konsumen kepada produsen.
  5. Sektor jasa keuangan, pihak yang terlibat dalam sektor ini tentu pelaku usaha dan konsumen atau nasabah jasa keuangan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur persoalan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan ini, OJK menerapkan 5 (lima) prinsip perlindungan konsumen, yakni: transparansi, perlakuan yang adil, kehandalan, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Perlindungan konsumen di setor jasa keuangan ini akan dijelaskan libih rinci lagi di sub bab selanjutnya.

Ketika ada konsumen yang dirugikan berdasarkan ruang lingkup atau cakupan perlindungan konsumen di atas, maka Pelaku Usaha mesti mengganti kerugian yang dialami konsumen tersebut. Ada dua kategori kerugian yaitu ganti rugi berdasarkan wanprestasi dan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi berdasarkan wanprestasi ditimbulkan oleh suatu perjanjian antara tergugat (Pelaku Usaha) dan penggugat (Konsumen), sedangkan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum disebabkan karena melanggar hak orang lain, melanggar Undang-undang yang berlaku, berlawanan dengan kesusilaan yang baik, berlawanan dengan nilai moral atau standar perilaku yang berlaku di masyarakat.

 

Hak dan Kewajiban Konsumen

Salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan perlindungan produsen adalah dengan menegakkan hak-hak konsumen. Hak-hak yang merupakan hak dasar konsumen, untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:[10]

  1. Hak memperoleh keamanan;
  2. hak memilih;
  3. hak mendapat informasi;
  4. hak untuk didengar.

Rancangan akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan mengemukakan hak-hak konsumen, yaitu empat hak dasar yang disebut di atas, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut. Denga demikian, secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 (sepuluh) macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:[11]

  1. Hak memperoleh keamanandan keselamatan, hak ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa.
  2. Hak memilih, yakni hak yang dapat memberikan konsumen kebebasan untuk memilih produk. Hak ini berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, misalnya persaingan usaha dengan raktek memaksa konsumen untuk membeli produk yang bukan pilihannya.
  3. Hak mendapat informasi, yakni hak agar konsumen memperoleh gambaran yang benar mengenai barang dan/atau jasa yang sedang dikonsumsi.
  4. Hak untuk didengar, misalnya ialah hak konsumen untuk bertanya mengenai kualifikasi produk, melakukan pengaduan atas kerugian yang dialami konsumen dari pemakaian suatu produk, atau memberi pendapat atau protes atas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
  5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, hak ini merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap manusia dan makhluk hidup lainnya.
  6. Hak untuk memperoleh ganti rugi, yaitu hak untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak.
  7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. Hak ini berfungsi untuk memberi konsumen edukasi, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk dan menjadi lebih teliti dan kritis dalam memilih produk yang dibutuhkan.
  8. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hak ini dan hak memperoleh informasi tentang lingkungan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, hak ini penting bagi setiap konsumen.
  9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya. Hak ini tentu sangat penting, sebab jika tidak, konsumen akan menjadi sasaran empuk bagi pelaku usaha. Pelaku usaha tidak dapat menetapkan harga semaunya dengan adanya hak ini, sehingga konsumen bisa terhindar dari permainan harga yang tidak wajar yang dilakukan para pelaku usaha.
  10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. Hak ini dimaksudkan untuk mempermudah konsumen dalam menyelesaikan permasalahannya dengan pelaku usaha.

Secara garis besar, hak bagi konsumen dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: pertama, hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan. Kedua, hak untuk memeroleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar. Ketiga, hak untuk memeroleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.[12]

Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang kewajiban konsumen, antara lain sebagai berikut.

  1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau kemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
  2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
  3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
  4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya peraturan tentang kewajiban konsumen di atas bertujuan untuk melindungi konsumen itu sendiri dan melindungi pula para pelaku usaha. Misalnya, kewajiban konsumen untuk mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian atau kemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, dibuat untuk keamanan dan keselamatan konsumen. Sering kali para pelaku usaha sudah menyampaikan secara jelas peringatan produk pada label suatu produk, namun konsumen tidak teliti atau tidak membaca peringatan tersebut, sehingga bukan pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kelalaian konsumen itu, tapi konsumen itu sendiri yang seharusnya lebih memerhatikan kewajibannya dalam Pasal 5 ayat 1 tersebut. Singkatnya, keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pelaku usaha harus diperhatikan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen ini.

 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang disingkat BPKN diadakan dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen.[13] Istilah mengembangkan yang digunakan di dalam rumusan pasal tersebut, menunjukan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen yang sudah diatur dalam Pasal lain, khususnya tentang pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengaturan larangan-larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan bisnisnya, pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, dan pengaturan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Kedudukan BPKN ada di Ibu Kota Negara dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta tidak dapat diintervensi oleh pihak departemen seperti Departemen Perdagangan dan Perindustrian di dalam pelaksanaan tugasnya. Kedudukannya yang independen tersebut dinilai oleh beberapa ahli seperti Ahmadi Miru baik bagi kepentingan perlindungan konsumen.[14] Sebelumnya posisi BPKN diemban oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang bertujuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang penelitian, bidang pendidikan, bidang penerbitan, warta konsumen, dan perpustakaan; bidang pengaduan; serta bidang umum dan keuangan.

Fungsi BPKN ialah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalan upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.[15] Tugas BPKN berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat dilihat pada rincian berikut ini:

  1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
  2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
  3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
  4. Mendorong berkembangnya lemabaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
  5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
  6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha.
  7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, merupakan bentuk perlindungan dari arus atas (“top down”), sedangkan arus bawah (”bottom up”) dalam hal ini diperankan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Contoh kategori arus bawah ialah LPKSM yang akan dibahas pada uraian berikutnya.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dibentuk berdasarkan tujuan yang sama dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Hanya saja, lembaga ini tidak bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tapi tugas-tugas yang diembannya diatur dengan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah. Berikut ialah Pasal 44 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur LPKSM.

  1. Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat.
  2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
  3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi:
    • menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
    • Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
    • Berkerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
    • Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
    • Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) yang bunyinya: Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen. Oleh karenanya, syarat mutlak yang pertama kali harus dipenuhi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ialah mendaftarkan lembaganya ke Pemerintah agar mendapat pengakuan. Meski demikian, pendaftaran tersebut hanya berupa pencatatan bukan perizinan, serta pendaftaran atau pencatatan ini cukup dilakukan pada salah satu Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

 

Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen

Pemakalah hanya akan membahas sedikit tentang penyelesaian sengketa konsumen ini, pemakalah mengutip Pasal 45 Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

  1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
  2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
  3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian Pasal 45 di atas, penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dapat dilakukan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, serta di lembaga lain yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen tersebut ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kemudian pada Pasal 47 Undang-undang yang sama dijelaskan pula tentang upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi), sehingga bisa dipahami bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi (pengadilan).

Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Undang-undang Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam yaitu arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.[16]Konsiliasi diartikan sebagai: an independent person (conciliator) brings the parties together and encourages a mutually acceptable resolution of the dispute by faciliating communication between the parties.[17]Terakhir, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator, yang memudahkan negosiasi antara pihak atau membantu mereka mencapai kompromi atau kesepakatan.

 

Perlindungan Konsumen pada Sektor Jasa Keuangan[18]

Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan merupakan bagian dari penyelenggaraan perlindungan konsumen itu sendiri. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013, didapatkan 4 lapisan masyarakat diukur dari tingkat pengetahuan dan keyakinan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, yakni well literate, sufficient literate, less literate, dan not literate. Well literate sebanyak 21,84% ialah masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Sufficient literate sebanyak 75,69% ialah masyarakat yang tidak jauh berbeda dengan lapis pertama, namun tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk jasa keuangan. Less literate sebanyak 2,06% merupakan masyarakat yang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk, dan jasa lembaga keuangan. Terakhir, not literate sebanyak 0,41% merupakan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan.

Dari data di atas, ternyata masih ada konsumen yang tidak mengetahui dan meyakini produk di sektor jasa keuangan. Padahal berdasarkan uraian sebelumnya mengenai kewajiban konsumen dan hak-hak konsumen, konsumen perlu memeroleh pemahaman dan/atau edukasi mengenai produk yang akan dikonsumsinya. Produk pada sektor jasa keuangan merupakan produk yang melekat dengan kehidupan masyarakat modern sekarang ini, kecuali masyarakat yang hidup di kawasan yang benar-benar tidak terjangkau sektor ini, barulah wajar jika masyarakat itu tidak mengetahui produk-produk yang ada di sektor jasa keuangan.

Istilah yang digunakan di sektor ini tidak jauh berbeda dengan istilah pada Undang-undang Perlindungan Konsumen, yakni Konsumen, pelaku usaha, dan barang atau produk. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwaKonsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) ialah Bank Umum, Bank Pengkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Di samping pelaku usaha, ada pula istilah Direksi bagi sektor jasa keuangan yang berbadan hukum perseroan terbatas dan Pengurus bagi yang berbadan hukum koperasi, yang merupakan pempinan usaha atau pelaku usaha secara khusus di suatu perusahaan.

Istilah lain dalam perlindungan konsumen adalah klausula baku atau perjanjian baku. OJK mendefinisikan perjanjian baku sebagai kontrak antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen yang isinya dirancang, dirumuskan, digandakan, dan ditawarkan, secara sepihak oleh PUJK tanpa berunding dengan konsumen. Oleh karenanya, konsumen tidak bebas memilih isi kontrak, bentuk kontrak, dan cara penutupan kontrak. Konsumen hanya bebas memilih 2 (hal), yakni membuat atau tidak membuat perjanjian dan bebas memilih pihak dalam kontrak.

Asas kontrak perjanjian baku adalah freedom of entrance, di mana jika konsumen tidak setuju dengan isi kontrak dan pihak dalam kontrak, konsumen hanya bebas untuk melakukan atau tidak melakukan kontrak. Perjanjian ini bisa dibuat dalam bentuk tulisan atau digital, persoalan perjanjian baku diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berikut pemakalah cantumkan contoh perjanjian baku yang dibolehkan dan yang dilarang berdasarkan aturan tersebut.

Contoh klausula atau perjanjian baku yang dilarang: Pemegang kartu membebaskan Penerbit Kartu Kredit dari tanggung jawab dan pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun yang mungkin timbul dari keluhan atau gugatan yang diajukan oleh pemegang kartu atau kuasanya (sesuai penjelasan POJK Pasal 22 ayat 3).

Contoh klausula atau perjanjian baku yang diperkenankan: Pemegang kartu membebaskan Penerbit Kartu Kredit dari tanggung jawab dan pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun yang mungkin timbul dari keluhan atau gugatan yang diajukan oleh pemegang kartu atau kuasanya, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari PUJK.

OJK membantu PUJK dan meningkatkan pelayanan perlindungan konsumen dengan membuat sebuah sistem yang diberi nama Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan. OJK juga menyiapkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. OJK menetapkan kebijakan bahwa apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, LAPS yang digunakan adalah LAPS yang dimuat dalam daftar LAPS di sektor jasa keuangan yang ditetapkan OJK. Lembaga Penyelesaian Sengketa ini dibentuk dengan memerhatikan hak-hak konsumen agar dapat memeroleh penyelesaian hukum yang patut.

Beralih ke pembahasan selanjutnya, yakni cakupan atau ruang lingkup perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan.Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan meliputi pengaduan konsumen atas kerugian dan/atau potensi kerugian finansial. Pengaduan itu berupa ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan lembaga keuangan. Secara lebih rinci sebab dari adanya ungkapan ketidakpuasan konsumen diuraikan sebagai berikut.

  1. Adanya kerugian
  2. Adanya potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pengaduan ini ialah bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan konsumen sebelum pengaduan tersebut disampaikan pada pihak lain, menindak lanjuti pengaduan yang disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya dua hari kerja dan tertulis sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang.

Penulis menguraikan contoh materi pengaduan di sektor perbankan agar sebab-sebab diajukannya pengaduan oleh nasabah di sektor ini bisa dipahami secara lebih spesifik. Berikut contohnya.

  1. Transparansi informasi atas hak, kewajiban, bunga, biaya dan denda dalam hal tidak disampaikannya perjanjian kredit atau polis asuransi oleh Bank (Bancassurance).
  2. Permintaan restrukturisasi kredit oleh debitur.
  3. Keberatan konsumen atas lelang jaminan karena tunggakan kredit.
  4. Penggunaan kartu kredit oleh orang lain dikarenakan bank penerbit kartu kredit mengirimkan dalam keadaan aktif atau diterima oleh orang lain yang tidak diberi kuasa oleh pemegang kartu kredit.
  5. Penggelapan dana oleh petugas bank (Tipibank).
  6. Keberatan atas kenaikan tingkat suku bunga.
  7. Pengaduan sistem pembayaran yang merupakan kewenangan Bank Indonesia:
  8. Pencurian kartu debit/ATM/kartu kredit.
  9. Transaksi menggunakan kartu yang masih menggunakan magnetic stripe (biasanya di luar negeri) dan tanpa permintaan PIN.
  10. Penggunaan identitas orang lain untuk penerbitan kartu kredit (fraud application).
  11. Pengkinian status kolektibilitas pada SID.
  12. Hacking RTGS.
  13. Pendebetan premi asuransi oleh bank melalui kartu kredit tanpa persetujuan konsumen.

Dari uraian di atas, ilustrasi sengketa bisa digambarkan misalnya: Bank membebani biaya transfer, Rp 50.000 biaya RTGS, lebih besar dari ketentuan bank yang di published di media massa atau counter bank, Rp 30.000 per transaksi RTGS. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi unsur sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa penjelasan mengenai produk dan/atau pemanfaatan layanan yang tidak sesuai yang disertai dengan bukti-bukti.
  2. Permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya produk atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian.
  3. Permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa.
  4. Ganti kerugian hanya yang berdampak langsung kepada konsumen dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami konsumen.

Mengingat hak untuk didengarkan dan hak memperoleh penyelesaian hukum yang patut yang dimiliki oleh konsumen, maka OJK mengatur bahwa PUJK harus mempunyai prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan (SOP). Aturan tentang pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan ini, pemakalah pahami sebagai salah satu cara bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketanya dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. SOP penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan ini sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

  1. Penerapan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektifitas.
  2. Pelaksanaan penerimaan pengaduan konsumen melalui berbagai cara antara lain tatap muka, telepon, email, dan surat namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media (media sosial dan media massa).
  3. Akses konsumen untuk menyampaikan pengaduannya wajib dipublikasi oleh PUJK untuk mempermudah konsumen untuk menyampaikan pengaduannya.
  4. Setiap pengaduan yang disampaikan oleh konsumen wajib dicatat dan diregisterasi oleh PUJK dan tanda terima pencatatan registrasi pengaduan konsumen tersebut diberikan kepada konsumen untuk memberikan akses kepada konsumen untuk mengetahui proses penyelesaian pengaduannya.
  5. PUJK dapat membuat service level agreement (SLA) kepada unit kerja terkait lainnya di internal untuk mengatur dan mempercepat proses penyelesaian pengaduan kepada konsumen.
  6. Tata cara komunikasi kepada konsumen paling kurang mencakup:
  7. Prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan dalam format yang mudah dimengerti dan mudah diakses oleh konsumen (dipublikasi bersamaan dengan sarana akses konsumen dalam menyampaikan pengaduannya).
  8. Penawaran penyelesaian jika dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh PUJK terjadinya pengaduan disebabkan kesalahan dari PUJK.
  9. Merahasiakan informasi mengenai konsumen yang melakukan pengaduan kepada pihak manapun, kecuali:
  10. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  11. Dalam rangka penyelesaian pengaduan.
  12. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  13. Atas persetujuan konsumen.
  14. PUJK wajib memberikan pelayanan dan penyelesaian pengaduan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Memberikan perlakuan yang seimbang dan objektif kepada setiap pengaduan (tidak membedakan strata konsumen).

Memberikan kesempatan yang memadai kepada konsumen untuk menjelaskan materi pengaduan (konsumen tidak dibatasi waktu bicara).

Memberikan kesempatan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap pengaduan, untuk memberikan penjelasan dalam penyelesaian pengaduan (jika ada). (diperlukannya saksi dan/atau ahli pihak ketiga dalam pengaduan.

  1. PUJK dilarang memungut biaya atas pelayanan dan penyelesaian pengadilan.
  2. PUJK wajib mengadministrasikan pelayanan dan penyelesaian pengaduan. Pengadministrasian wajib memuat informasi paling kurang identitas konsumen, materi pengaduan, dan tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan pengaduan.
  3. PUJK menyediakan informasi mengenai status pengaduan konsumen melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh PUJK antara lain melalui website, surat, email, atau telepon (konsumen dapat memantau perkembangan proses pengaduannya).
  4. PUJK dan konsumen dapat memantau perkembangan status penanganan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen kepada OJK melalui Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan. (sistem yang disediakan oleh OJK).
  5. PUJK dapat mengambil-alih pengaduan yang dicatatkan/disampaikan konsumen kepada OJK melalui Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan dan kemudian menyelesaikan secara internal PUJK dan konsumen serta kemudian menginformasikan hasil penyelesaian pengaduan konsumen tersebut kepada OJK kembali melalui Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan.
  6. OJK dapat meminta atau mengakses status perkembangan penahanan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen kepada PUJK.
  7. Seluruh pengaduan konsumen yang dicatat atau diregistrasi oleh PUJK wajib dilaporkan kepada OJK setiap triwulanan yaitu sebelum tanggal 10 di bulan Maret, Juni, September, dan Desember dengan menggunakan format laporan yang terlampir pada Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014.
  8. OJK dapat mengenakan sanksi kepada PUJK pada setiap keterlambatan pelaporan penanganan penyelesaian pengaduan konsumen.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, bahwa cacat suatu produk bisa dilihat dari tiga aspek yang salah satunya ialah disebabkan karena informasi yang tidak memadai. Oleh karenanya, OJK juga mengatur tentang Informasi Produk dan/atau Pelayanan Jasa Keuangan untuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yakni sebagai berikut.

  1. Kewajiban menyampaikan informasi yang akurat. PUJK wajib menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat berdasarkan kejelasan referensi yang digunakan. Contoh: pada saat menyampaikan atau menyebutkan bahwa produk dan/atau layanan yang dibeli memberikan keuntungan seperti tingkat hasil keuntungan bunga yang tinggi dan kompetitif dibandingkan produk lainnya, maka harus ditampilkan perbandingan dan diberi penjelasan atas perbandingan ang dimaksud.
  2. Kewajiban menyediakan informasi yang jujur. PUJK wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jujur berdasarkan informasi yang sebenarnya tentang manfaat, biaya, dan risiko dari setiap produk dan/atau layanan termasuk apabila terjadi perubahan ketika konsumen menggunakan dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang diberikan oleh PUJK. Contoh: brosur suatu produk menampilkan informasi biaya, risiko, manfaat seperti informasi tentang seluruh biaya administrasi awal, biaya komisi, dan biaya provisi (untuk produk kredit), biaya notaris (untuk biaya yang dikenakan apabila menggunakan jasa notaris), biaya tidak aktifnya rekening (apabila ternyata dikenakan biaya apabila rekening tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu), biaya administrasi bulanan.
  3. Kewajiban menyampaikan informasi yang jujur. PUJK wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas berdasarkan informasi secara lengkap mengenai manfaat, biaya, dan risiko termasuk melakukan konfirmasi kepada konsumen dan/atau masyarakat atas penjelasan yang diberikan. Konfirmasi konsumen dapat dilakukan dengan menandatangani surat pernyataan atau menyatakan persetujuan konfirmasi antara konsumen dan PUJK, termasuk apabila terkait harus memerhatikan ketentuan yang berdasarkan prinsip syariah. Contoh: seluruh manfaat, risiko, biaya terkait produk dan atau layanan dipaparkan dalam surat pernyataan yang dapat berisikan klausula yang menyatakan bahwa konsumen mengerti akan manfaat, risiko dan biaya-biaya yang dikenakan atas produk dan/atau layanan yang diambil oleh konsumen atau dapat dilakukan melalui button click setuju apabila disampaikan melalui media online seperti website atau dapat juga disampaikan pernyataan setuju melalui telepon yang direkam yang dapat dibuktikan hasil cetakan rekaman apabila dibutuhkan untuk kepentingan audit.
  4. Kewajiban menyediakan dan/atau menyampaikan informasi yang tidak menyesatkan. Seperti apabila diadakan undian untuk suatu pembelian produk dengan memberikan hanya sejumlah tertentu suatu hadiah dan/atau dengan periode tertentu harus memunculkan informasi berapa banyak jumlah unit hadiah (atau besaran nominalnya apabila dalam bentuk nominal) yang diberikan kepada konsumen dalam hal terjadi pembelian produk yang dimaksudkan dan/atau memunculkan batas periode dimana hadiah yang bisa didapatkan untuk pembelian produk dan/atau layanan tertentu.
  5. Kewajiban menyediakan ringkasan informasi (dalam rangka meringankan konsumen untuk dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat). PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi tentang produk dan atau layanan, kegiatan pemasaran, dan iklan serta hal lain yang dapat dipersamakan dengan hal itu. Contoh: Selembaran yang berisikan informasi ringkas tentang suatu produk mulai dari manfaat, biaya, dan risiko produk dan/atau layanan lainnya.

PUJK wajib menyampaikan informasi realisasi produk dan/atau layanan yang memerlukan persetujuan OJK. PUJK wajib menyampaikan pelaporan realisasi produk dan/atau pelayanan yang ditujukan atau pada pengawas dan ditembuskan ke Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK melalui surat dan melalui email. Contoh: pelaporan realisasi atas telah diluncurkannya produk asuransi terbaru atau layanan mobile banking terbaru sebagai aktivitas atau kegiatan baru dari PUJK.

[1]Sunaryati Hartono, dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 2

[2]Himawan, Ch., Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan. No. 5 Tahun XXI, Oktober 1991, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 435, dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 33

[3]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 34

[4]Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, dalam Husni dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 18. Dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 65

[5]Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara, Makalah, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dan Indonesia – Proyek Hukum Perdata, Ujungpandang: 1989, hlm. 3, dikutip dari Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 25

[6]Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

[7]Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara, Makalah, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dan Indonesia – Proyek Hukum Perdata, Ujungpandang: 1989, hlm. 2-3, dikutip dari Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 31

[8]H. Duintjer Tebbens, International Product Liability, A Study of Comparative and International Legal Aspect of Product Liability, (Netherlands: Sijthoff & Noordhof International Publisher, 1980), hlm. 7-9, dikutip dari Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 26

[9]Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 152

[10] Meriam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku, dimuat dalam Hasil Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN, Bina Cipta Jakarta, 1986, hlm. 61, dikutip dari Hondisius, Konsumentenrecht, Praeadvis in Nederlanse Vareniging voor Rechtsverlijking, Kluwer-Deventer, 1972, hlm 14, 26, 131 dst, dikutip dari Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 102-103

[11]Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.104

[12]Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 140.

[13]Pasal 31 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

[14]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 196

[15]Pasal 33 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

[16]Pengertian arbitrase berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[17]Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 162

[18]Disadur dari Otoritas Jasa Keuangan, “Modul Workshop Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan”, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s