Kondusivitas Hukum Investasi

Kondusif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung.[1] Pemakalah pahami bahwa kondusivitas ini memiliki kesamaan makna dengan efektivitas, yaitu kefektifan atau dalam arti membawa hasil dan/atau berhasil guna.[2] Jadi, kondusivitas ialah kekondusifan, yakni suatu keadaan yang mampu memberi peluang pada hasil yang diinginkan, atau keadaan yang dapat memberikan gambaran mengenai peluang pencapaian hasil yang telah dicanangkan. Contoh, implementasi hukum investasi di Indonesia sudah berjalan dengan kondusif, maka bisa kita pahami bahwa implementasi hukum investasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik, sehingga apa yang diinginkan oleh Hukum Investasi atau Pasar Modal di Indonesia berpeluang untuk dapat dicapai.

Pemakalah akan belajar memahami kekondusifan hukum pasar modal dan penanaman modal di Indonesia dengan kajian pustaka seadanya dan kekondusifan penerapannya di Indonesia. Landasan yuridis atau hukum positif yang mengatur pasar modal dan penanaman modal di Indonesia ialah hukum yang akan pemakalah cermati kondusivitasnya. Sementara itu, pemakalah juga akan menelaah apakah penegakan hukum pasar modal dan penanaman modal tersebut sudah kondusif atau belum di Indonesia.

Kepercayaan dan kredibilitas pasar (public trust) merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan para pihak yang terlibat di pasar modal, utamanya investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan investor. Hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena jika tidak adil, hukum itu malah akan menjadi bumerang (counterproductive) bagi perkembangan penanaman modal (investasi) dan pasar modal itu sendiri. Karenanya, paling penting yang harus diperhatikan ialah hak-hak investor, perlindungan investor dan emiten (para konsumen di pasar modal), dan kegiatan pasar yang adil. Hukum atau aturan yang mengatur penanaman modal dan pasar modal perlu memerhatikan bangunan hukum yang mengacu pada tiga prinsip utama yaitu:[3]

  1. The protection of invetors;
  2. Ensuring that market are fair, efficient, and transparant;
  3. The reduction of systemic risk.

Sementara itu, muatan penegakan hukum (law inforcement) sarat dengan ketentuan-ketentuan berikut ini:[4]

  1. Kepastian hukum: asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal (investasi).
  2. Keterbukaan: asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memeroleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
  3. Akuntabilitas: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulata tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asala negara: asas perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanm modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
  5. Kebersamaan: asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
  6. Efisiensi berkeadilan: asas yang mendasari pelaksanaan pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
  7. Berkelanjutan: asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala asek kehidupan baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
  8. Berwawasan lingkungan: asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
  9. Kemandirian: asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
  10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional: asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Menurut David Kairupan,[5] untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, substansi suatu peraturan perundang-undangan juga harus bersifat mendukung dunia usaha atau sering dikenal dengan istilah proinvestasi atau produnia usaha (business friendly) dan bukan malah menghambat kegiatan penanaman modal itu sendiri. Perlu disadari bahwa substansi suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan refleksi dari suatu kebijakan (political will), yang ditindaklanjuti dengan proses pembuatan keputusan (policy making) dan proses pembuatan suatu ketentuan hukum (law-making process). Proses pembuatan suatu ketentuan hukum pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga perwakilan rakyat (legislatif), dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk peraturan daerah. Oleh karenanya para pembuat kebijakan (policy maker) dan pembuat peraturan perundang-undangan (law maker), baik di eksekutif maupun legislatif perlu memiliki pemahaman yang riil atas permasalahan dunia usaha, sehingga suatu peraturan hukum tidak hanya bersifat legalistik semata, tetapi juga bersifat kontekstual dengan dunia usaha (memiliki commercial sense).

Undang-undang Penanaman Modal akan disempurnakan melalui pembuatan rancangan Undang-undang (pembuatan Undang-undang baru), agar mampu memenuhi tuntutan zaman, memenuhi ketentuan bangunan hukum dengan tiga prinsipnya dan asas-asas hukum penanaman modal di atas. Dengan dibuatnya aturan baru tentang penanaman modal, diharapkan iklim penanaman modal di Indonesia bisa berjalan secara kondusif, sebab investor –utamanya investor asing- tidak akan melakukan investasi di tempat yang tidak memiliki kepastian hukum (legal certainty) yang dapat menimbulkan suatu risiko hukum (regulatory risk atau legal risk) yang sangat tinggi. Ketentuan-ketentuan pokok yang ada pada RUU Penanaman Modal antara lain:

  1. Pada prinsipnya semua bidang terbuka untuk penanaman modal (sisanya ada pada daftar negatif investasi).
  2. Memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap investor (tidak membedakan PMA dan PMDN).
  3. Dalam rangka perlindungan investasi, memberikan jaminan tidak ada nasionalisasi.
  4. Memberikan hak transfer dan repatriasi modal dalam valuta asing bagi investasi asing.
  5. Kelonggaraan dalam penggunaan tenaga ahli warga negara asing.
  6. Izin tinggal dan izin kerja permanen bagi investor asing dalam menanamkan modal dalam jumlah tertentu.
  7. Pembentukan dewan penanaman modal, dan lain-lain.

Undang-undang Pasar Modal (UUPM) adalah produk hukum yang dibuat berdasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah produk hukum modern yang mengakomodasi kebutuhan perkembangan industri pasar modal yang modern. Secara garis besar UUPM terdiri dari 18 bab dan 116 pasal. Ada beberapa aspek yang menonjol dalam UUPM dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (Undang-undang tentang Bursa). UUPM memberikan wewenang lebih besar kepada Bapepam yang sekarang digantikan oleh OJK sebagai otoritas Pasar Modal untuk melakukan tugas pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum. UUPM memberi kewenangan kepada Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal, serta menjatuhkan sanksi.[6] Kerangka dan batang tubuh dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 ialah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Umum
  2. Badan Pengawas Pasar Modal
  3. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
  4. Reksa Dana
  5. Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi
  6. Lembaga Penunjang Pasar Modal
  7. Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif
  8. Profesi Penunjang Pasar Modal
  9. Standar Akuntansi
  10. Emiten dan Perusahaan Publik
  11. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi
  12. Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam
  13. Pemeriksaan
  14. Penyidikan
  15. Sanksi Administratif
  16. Ketentuan Pidana
  17. Ketentuan Lain-lain
  18. Ketentuan Peralihan

Hukum-hukum positif yang mengatur pasar modal dan penanaman modal perlu ditegakkan, diimplemetasikan, dan diterapkan dengan tegas. Sebab penegakan hukum di Pasar Modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal dan menciptakan iklim investasi yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan di pasar modal. Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, emiten, dan pihak lainnya. Kepastian hukum tersebut tidak hanya berarti ketersediaan perangkat perundang-undangan yang dibutuhkan dalam kegiatan penanaman modal, tetapi juga terkait erat dengan penegakan atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut (law enforcement). Dengan demikian ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan yang komprehensif tidak serta-merta membuat suatu negara menjadi atraktif bagi penanam modal domestik atau asing. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah apakah peraturan perndangan-undangan yang ada sudah berlaku secara efektif dan apakah penerapannya berlangsung secara konsisten.

Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menanamkan kepercayaan masyarakat, sehingga kepastian hukum (yang juga termasuk penegakan hukum) dapat membangun pulic trust yang menjadi modal utama bagi perkembangan pasar modal di Indonesia. Penegakan hukum pasar modal yang mampu menentukan hidup matinya pasar modal bergantung pada profesionalitas dan indepedensi pihak-pihak yang terlibat di pasar modal itu sendiri. Oleh karena itu, jika bertanya mengenai seberapa kondusif penegakan hukum pasar modal? Jawaban sementara yang pemakalah dapatkan ialah kondusivitas penerapan hukum pasar modal bergantung pada integritas, profesionalitas, dan independensi para pihak yang menjalankan kegiatan pasar modal.

Salah satu bentuk penegakan hukum ialah proses penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal, apakah sengketa di bidang ini dapat diselesaikan dengan kondusif, efektif, dan adil. Penyelesaian sengketa (settlement of dispute) di bidang penanaman modal dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengadilan, arbitrase, dan melalui cara-cara penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution). Sejak didirikannya Otoritas Jasa Kuangan (OJK), proses penyelesaian sengeketa di bidang penanaman modal –khususnya pasar modal- dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di OJK, yakni Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[3] Indra Safitri. 2006. Penegakan Hukum Katalisator Perkembangan Pasar Modal Indonesia. Jurnal Hukum dan Pasar Modal. Volume II/Edisi 3 April-Juli 2006. Jakarta: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)., hlm. 7-8.

[4] David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 4-5.

[5] David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 6-7.

[6] Irsan Nasarudin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 46.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s