Review 5 Jurnal tentang (Tema Jurnal): Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

  1. Aji Damanuri, Kompetensi Pengadilan Agama (PA) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Telaah atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Justisia Islamica: Vol. 11, No. 2, Juli- Desember 2014.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, namun Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah telah mereduksi kompetensi pengadilan agama di bidang perbankan syariah. Jurnal ini merupakan penelitian hukum normatif dalam rangka mencari sinkronisasi perundang-undangan, metode penelitiannya ialah kualitatif.

Pasal 55 Undang-undang Perbankan Syariah ditafsirkan bahwa penyelesaian perkara perbankan syariah melalui jalur litigasi merupakan kompetensi absolut pengadilan agama, sedangkan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum diposisikan sebagai non-litigasi. Oleh karenanya, dalam Undang-undang Perbankan Syariah tersebut terdapat norma yang keliru (contradictio in terminis), sebab pengadilan umum merupakan lembaga litigasi.

Terjadinya dualisme kompetensi peradilan sengketa ekonomi tersebut juga dapat memberlakukan asas lex posterior derogate legi priori atau prinsip nasakh mansukh (peraturan yang baru menghapus peraturan yang lama), sehingga selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga menimbulkan batalnya kompetensi absolut pengadilan agama dalam perkara ekonomi syariah.

Aji Damanuri memberi saran melalui penelitiannya agar dikeluarkan keputusan hukum mengenai kompetensi absolut pengadilan agama dalam sengketa ekonomi syariah. Pemerintah perlu memberi mandat penuh kepada pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut, karena secara faktual dan normatif pengadilan agama dianggap lebih mampu dan kompeten dalam hal ekonomi syariah.

  1. Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.

Jurnal ini membahas mengenai preferensi masyarakat ekonomi syariah dalam memilih lembaga penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan mencari data dari masyarakat ekonomi syariah secara langsung. Tidak disebutkan dalam jurnal mengenai bagaimana penulis jurnal tersebut memperoleh datanya, namun di bagian pembahasan, terdapat data dalam bentuk tabel tentang: 1) daftar pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah responden; 2) pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh BMT; 3) pilihan responden berdasarkan kompetensi lembaga; 4) pilihan responden berdasarkan kompetensi para hakim dan arbiter; 5) pilihan responden terhadap efisiensi waktu berperkara di lembaga litigasi dan non-litigasi; 6) pilihan responden terhadap efisiensi biaya berperkara di lembaga litigasi dan non-litigasi. Tampaknya Nurhasanah dan Hotnidah menggunakan cara wawancara (interview) dengan memberikan kuesioner tertutup (daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh interviewer) kepada para responden.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa preferensi masyarakat ekonomi syariah dalam memilih lembaga penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor regulasi, asas kebebasan berkontrak, sumber daya manusia, kelembagaan, efisiensi waktu dan biaya berperkara.

Regulasi yang sebelumnya tidak jelas membuat masyarakat lebih memilih jalur non-litigasi daripada litigasi. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 mempertegas kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal ekonomi syariah, sedangkan aturan yang lebih baru yakni Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat 2 Pasal 55 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Umum tergantung kesepakatan yang tertuang dalam akad para pihak. Adanya dualisme kompetensi peradilan sengketa ekonomi syariah tersebut membuat masyarakat memilih pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Padahal Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ayat 2 Pasal 55 Undang-undang Perbankan Syariah tersebut dengan keputusan Nomor 93/PUU-X/2012, tetapi masih saja ditemukan  penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di pengadilan negeri.

Selanjutnya ialah faktor asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memuat asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda, melahirkan konsekuensi logis bahwa para pihak dapat menentukan pilihan hukum (choice of law), pilihan forum (choice of forum or jurisdiction) yaitu para pihak dapat menentukan pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa, dan pilihan domisili (choice of domicilie).

Faktor yang ketiga yakni sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas para legal di pengadilan agama serta forum non-litigasi memiliki latar belakang hukum umum. Oleh karenanya, diperlukan peningkatan kompetensi para legal tersebut di bidang hukum ekonomi syariah dan bisnis syariah. Faktor yang terakhir adalah efisiensi waktu dan biaya. Pengaruh dari faktor ini tidak terlalu dominan, sebab persoalan waktu dan biaya tersebut bersifat relatif. Berperkara di pengadilan bisa jadi lebih murah, jika putusan pengadilan tingkat pertama sudah dapat diterima atau jika tidak diteruskan ke tingkat banding dan kasasi. Berperkara di BASYARNAS juga bisa lebih mahal dari pengadilan agama, sebab BASYARNAS merupakan lembaga swasta. Namun dari segi waktu, berperkara melalui BASYARNAS memang lebih singkat dari pengadilan agama.

  1. Maskufa, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, al-Iqtishad: Vol. V, Nomor 1, Januari 2013.

Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan mencari, menelaah, dan mengkaji literatur (studi pustaka) baik literatur primer, yakni al-Quran, Hadis, dan Peraturan Perundang-undang (hukum positif) di Indonesia, maupun literatur sekunder. Maskufa juga menyajikan data dari Mahkamah Agung RI tentang Tabel Jenis Perkara yang Masuk dan Diputus Tahun 2007, 2008, dan 2009.

Kesimpulan yang diperoleh ialah bahwa penyelesaian sengketa muamalah dalam tradisi Islam sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur shulh, fatwa, tahkim, mazhalim, dan hisbah atau yang lebih dikenal dengan istilah non-litigasi. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah khusus yang berlaku pada saat ini hampir sama dengan yang berlaku pada masa tradisi Islam di zaman Rasulullah SAW.

Qadha (peradilan) di masa Rasulullah SAW dapat dipersamakan dengan pengadilan (lembaga litigasi). Jalur non-litigasi melalui alternative dispute resolution (ADR) dikenal dalam fiqih dengan istilah shulh (perdamaian), serta arbitrase dikenal dengan istilah tahkim. Fatwa di Indonesia ialah DSN-MUI, yakni lembaga yang bertugas memberi fatwa terkait lalu lintas bisnis syariah. Wilayah al-Mazhalim mirip dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah. Wilayah al-Hisbah memiliki kemiripan dengan Lembaga Penuntut Umum, polisi, dan satpol PP. Wilayah al-Hisbah memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.

  1. Nurul Ichsan, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015.

Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan menelaah, mengkaji, menganalisis, dan menguraikan sumber-sumber pustaka. Kesimpulannya bahwa Islam memberikan tuntutan bagi yang mengalami perselisihan untuk saling berdamai, bermusyawarah untuk mufakat. Apabila tidak disepakati, maka diambil atau ditunjuk seorang wasit untuk menyelesaikan perkara tersebut. Wasit disebut pula badan arbitrase. Ada dua jenis wasit, yaitu pertama wasit ad hoc yakni wasit yang bekerja secara insidental karena diminta atau ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, kedua wasit permanen (badan arbitrase institusional) yakni wasit yang bersifat melembaga dan bekerjasama secara tetap. Kemudian apabila dengan penunjukan wasit (dengan melalui arbitrase) tersebut belum juga didapat jalan keluarnya, maka Islam mengajarkan untuk membawa perkara ke pengadilan yang adil.

Dikaitkan dengan asas personalitas keislaman yang melekat pada peradilan agama, hal ini berarti seorang nonmuslim yang melakukan transaksi pada suatu lembaga ekonomi syariah berarti ia telah menundukan diri secara sukarela pada ketentuan hukum Islam. Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri secara sukarela pada hukum Islam.

Adapun mengenai hubungan antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan pengadilan agama adalah: 1) pengadilan agama wajib menolak perkara di bidang ekonomi syariah, jika dalam kontrak para pihak yang bersangkutan terdapat klausula arbitrase. Sebab dengan adanya klausula yang menyatakan bahwa segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui BASYARNAS, maka BASYARNAS memiliki kompetensi absolut terhadap perkara yang bersangkutan; 2) pengadilan agama dapat memberikan fiat eksekusi bagi putusan BASYARNAS.

  1. Erna Widjaja, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah, Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015.

Jurnal ini menggunanakan metode kualitatif dengan mempelajari dan menganalisis kasus (studi kasus). Kasus yang dipilih yaitu perkara kepailitan dengan register Nomor 7/pailit/2011/PN.Niaga.Jakarta.Pusat, tertanggal 31 Januari 2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh para pihak bank yang tunduk pada Undang-undang Perbankan Syariah. Sengketa terjadi sebab perusahaan Perseroan Terbatas di bidang telekomunikasi yang bertransaksi (akad pembiayaan) dengan Perbankan Syariah telah wanprestasi (pembayarannya tidak berjalan lancar), sehingga pihak bank syariah mengajukan pemailitan PT yang bersangkutan kepada Pengadilan Niaga.

Termohon pailit mengajukan kasus ini sampai tingkat kasasi. Salah satu keberatan yang diajukan termohon adalah bahwa pengadilan niaga tidak berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Namun Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Kepailitan Nomor 7/Pailit/2001/PN. Niaga.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan hukum acara khusus yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, begitu pula Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Perkara Nomor 346 K/PDT.SUS/2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga.

Oleh karenanya, terdapat permasalahan hukum dalam kasus tersebut, yakni: 1) apakah pengadilan niaga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepailitan yang hubungan hukum para pihaknya tunduk pada hukum ekonomi syariah? 2) apakah pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dalam memutus perkara kepailitan yang para pihaknya tunduk pada hukum ekonomi syariah?

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pengadilan niaga tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa kepailitan antara pihak-pihak yang tunduk pada hukum ekonomi syariah. Oleh karena, penyelesaian perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 1 ayat (1) KHES mengatur bahwa hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, menggunakan KHES sebagai pedoman dalam memutus perkara ekonomi syariah.

Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara kepailitan yang bersangkut dinilai tidaklah tepat.

 

Terimakasih sudah berkunjung ke blog ini 🙂 …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s