Klausula Baku: Penyalahgunaan Keadaan, Peraturan, dan Analisis Contoh

Pengertian Klausula Baku

Perjanjian baku/standar (standardized contract) adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis.[1] Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Di dalam penyusunannya, perjanjian baku telah mencantumkan hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam bentuk baku (standar). Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membolehkan dilakukannya perjanjian dengan klausula baku. Dasar pemikiran dari dibolehkannya penerapan klausula baku ini adalah bahwa klausula baku amat dibutuhkan oleh para pengusaha untuk kegiatan ekonominya, sebab dalam bisnis, utamanya pengusaha yang mengelola kegiatan jasa, seperti perbankan, asuransi, gadai, transportasi, dan lain sebagainya, memerlukan transaksi yang cepat, efektif, dan efisien.

Dalam perjanjian baku, dikenal prinsip take it or leave it, artinya apabila konsumen sepakat dengan perjanjian yang sudah disiapkan oleh pelaku usaha, konsumen dapat menyepakatinya, sebaliknya apabila konsumen tidak sepakat, konsumen hanya perlu meninggalkan perjanjian itu atau tidak melakukan perjanjian. Menurut Sutan Remi Syahdeini, hampir seluruh klausul dalam perjanjian baku sudah dibakukan oleh pembuatnya dan pihak lain, sehingga tidak ada peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isi perjanjian baku tersebut.[2]

Gambar 1- Perkembangan Bentuk Kontrak

Negotiable contract
Digital contract
Standardized contract

Oleh karena klausula baku ini hanya ditetapkan secara sepihak, isu utama yang muncul adalah bahwa dalam perjanjian baku sering dijumpai klausul-klausul yang tidak wajar dan yang memberatkan salah satu pihak, khususnya konsumen. Klausul semacam itu dalam pustaka Inggris disebut exeneratie clausule, artinya klausula eksemsi atau klausula eksonerasi. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, istilah klausula eksonerasi disebut sebagai klausula baku.[3]

Dalam buku Aneka Hukum Bisnis[4] Rijken mengatakan, klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruh atau sebagiannya yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut cenderung merugikan konsumen, sebab beban yang seharusnya ditanggung produsen justru ditanggung oleh konsumen. Perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Isinnya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
  2. Debitur samasekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
  3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
  4. Bentuknya tertulis;
  5. Dipersiapkan dulu secara massal atau secara individual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa klausula baku adalah klausula eksonerasi. Klausula ini dibuat secara sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat, sehingga karena alasan tersebut, keseimbangan hak dan kewajiban dalam klausula baku antara pihak yang kuat (kreditur/pelaku usaha) dan pihak yang lemah (debitur/konsumen) patut dipertanyakan.

 

Analisa Klausula Baku dari Sudut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain:

  • Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  • Suatu pokok persoalan tertentu
  • Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sementara dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan (perjanjian).[5] Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Kemudian jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi salah satu pihak memiliki hak untuk menggugat atau meminta pembatalan atas perjanjian yang dibuat.

Sebagaimana yang tertulis di atas, syarat pertama suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Jika salah satu pihak tidak sepakat, pihak tersebut dapat meminta perjanjian atau perikatan yang telah dibuat menjadi batal. Kesepakatan ini merupakan penerapan dari salah satu asas perjanjian, yakni asas konsesualitas. Pada dasarnya, kesepakatan antara para pihak dapat tercapai manakala kedua belah pihak tersebut berada dalam kedudukan hukum yang seimbang. Dalam asas kesepakatan, setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan atau kehendaknya yang berkaitan dengan perjanjian yang akan ia buat. Seseorang dapat dianggap sepakat ketika orang tersebut tidak dalam keadaan khilaf, terpaksa, atau tertipu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kesepakatan mesti memerhatikan asas kebebasan berkontrak (asas perjanjian yang lainnya). Dengan asas kebebasan berkontrak tersebut, para pihak sesungguhnya tidak hanya dapat memilih dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, tetapi juga dapat menentukan isi dan ketentuan-ketentuan kontrak atau perjanjian yang ia buat, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Johannes Gunawan mengemukakan, bahwa secara historis sebenarnya asas kebebasan berkontrak meliputi lima macam kebebasan, yaitu: (a) kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak; (b) kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak; (c) kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak; (d) kebebasan para pihak menentukan isi kontrak; (e) kebebasan para pihak menentukan cara penutupan kontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, baik konsumen maupun produsen memiliki hak untuk merundingkan (bargaining) hal yang perjanjikan sebelum mereka mencapai kata sepakat.

Meski konsumen tidak mungkin merundingkan isi klausula baku, konsumen masih memiliki hak atau kebebasan untuk menerima atau menolak klausula baku itu, hal ini sesuai dengan asas kontrak perjanjian baku bagi konsumen, yakni asas freedom of entrance. Kebebasan yang masih ada di dalam kontrak baku hanyalah ada 2 (dua) macam kebebasan, yakni kebebasan menutup atau tidak menutup kontrak, serta kebebasan menentukan dengan siapa akan melakukan kontrak. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, karenanya suatu permasalahan akan terjadi tatkala konsumen tidak punya pilihan lain selain sepakat dengan klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha, padahal ia tidak begitu sepakat dengan isi kontraknya. Misalnya, nasabah bank yang terpaksa meminjam uang untuk biaya operasi, meski ia kurang setuju dengan ketentuan dalam klausula baku, secara terpaksa ia menyepakati klausula itu karena kebutuhannya yang mendesak. Keadaan yang demikian disebut pula sebagai penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan keadaan ini akan dipaparkan pada subbab berikutnya.

 

Penyalahgunaan Keadaan

Istilah penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah misbruik van omstandigheden dan undue influence.[6] Dalam system common law, selain undue influence dikenal pula unconscionability, yang keduanya berbeda, meskipun memiliki kesamaan yakni keduanya didasarkan pada adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Bila kontrak terbentuk atas dasar ketidakpatutan atau ketidakadilan yang terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang, maka hal itu dinamakan undue influence (hubungan yang berat sebelah), namun bila ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan, maka hal ini dinamakan unconscionability (keadaan yang berat sebelah). Dalam putusan kasus Commercial Bank of Australia v Amadio (1983) 151 CLR 447, Deane J. menyatakan bahwa doktrin undue influence dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesepakatan/kontrak dari pihak yang dipengaruhi, sedang unconscionability dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah, apakah sesuai dengan kepatutan.[7] Artinya unconscionability dapat dipahami sebagai tindakan pemaksaan, sedangkan undue influence ialah kontrak yang klausulnya menguntungkan pihak yang lebih kuat dan merugikan pihak yang lemah. Undue influence (penyalahgunaan keadaan) merupakan tindakan untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan memanfaatkan keadaan bahaya atau keadaan lemah dari pihak lain. Undue influence terjadi tatkala pihak yang lebih kuat memanfaatkan keadaan pihak yang lebih lemah, sehingga pihak yang lebih lemah bersedia menyepakati kontrak yang tidak seimbang (berat sebelah) yang dibuat oleh pihak yang lebih kuat.  

Van Dunne membagi penyalahgunaan keadaan menjadi tiga bagian, yaitu:[8] 1) Penyalahgunaan keunggulan ekonomis; 2) Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan; dan 3) Penyalahgunaan keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud diatas memiliki arti yang luas. Keadaan tersebut tidak hanya meliputi adanya sesuatu hal yang mengancam kesehatan, jiwa, kehormatan, atau kebebasan, tetapi juga kerugian yang mengancam milik/harta, reputasi pribadi, dan/atau kebendaan. Namun pada dasarnya, penyalahgunaan keadaan darurat ini digolongkan ke dalam kategori penyalahgunaan keunggulan ekonomis. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi selalu terkait dengan bargaining power, inti penyalahgunaan keunggulan ekonomis ini terletak pada adanya inequality of bargaining power yang harus dihadapi oleh pihak yang lemah tanpa dapat dihindari.[9] Menurut Maria Darus Badrulzaman, secara umum ada dua macam penyalahgunaan keadaan yaitu: 1) Di mana seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian di mana sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya; 2) Di mana seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain untuk melakukan suatu transaksi.[10]

Jika terjadi kasus penyalahgunaan keadaan, maka penggugat (pihak yang lebih lemah) harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki. Dalil yang dapat diutarakan penggugat atau faktor yang memberi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan atau kesepakatan suatu kontrak adalah:[11] 1) Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (unfair contract terms); 2) nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan; 3) adanya keadaan di mana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian tersebut dengan syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian, yang memberatkan; 4) ternyata kedudukan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak dinilai sangat tidak seimbang. Pada intinya, dalam kasus undue influence, pihak yang lemah harus dapat membuktikan bahwa telah ada suatu bentuk/kasus eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat atas dirinya.

 

Analisa Klausula Baku dari Sudut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Berdasarkan UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen memiliki asas-asas yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan diseimbangkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Menurut Himawan hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.[12] Salah satu asas perlindungan konsumen adalah asas keadilan, maksud dari asas ini ialah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Adanya UUPK membuat konsumen dapat memperjuangkan hak-haknya. Hak-hak konsumen yang tertuang dalam UUPK antara lain ialah:

  1. Hak untuk mendapatkan keamanan;
  2. Hak untuk mendapatkan informasi;
  3. Hak untuk memilih;
  4. Hak untuk didengar.

Isi klausula baku yang ditetapkan oleh salah satu pihak, lazimnya pihak tersebut adalah pelaku usaha, dapat menyebabkan isi perjanjian baku tersebut lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi konsumen. Hal ini menimbulkan kesan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan kedudukan, hak, serta kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian yang menggunakan klausula baku. Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa larangan terkait pencatuman klausula baku, larangan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan atau menyetarakan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. Berikut ketentuan Pasal 18 UUPK:

  1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, apabila:
  2. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  4. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  5. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
  6. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  7. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  8. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  9. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
  10. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  11. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.
  12. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Diharapkan dengan adanya aturan mengenai klausula baku dalam UUPK tersebut, prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen dapat diwujudkan, serta klausula baku yang disusun dapat mendukung transaksi yang cepat, efektif, efisien, serta tercipta kepastian hukum. Klausula baku dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen, utamanya konsumen pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), seperti perbankan, asuransi, dan gadai. Jika sektor jasa keuangan tersebut tidak membuat klausula baku (standardized contract), maka para nasabah di sektor jasa keuangan tersebut akan memiliki beragam bentuk kontrak dengan produk PUJK yang sama. Hal ini tentu akan membingungkan nasabah dan merepotkan PUJK itu sendiri, kepastian hukum pun akan menjadi tidak pasti. Oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri bahwa klausula baku merupakan kebutuhan para pelaku usaha di era ini.

UUPK juga mengatur sanksi bagi pihak yang melanggar aturan mengenai larangan-larangan pelaku usaha secara umum dan aturan tentang klausula baku secara khusus. Bagi pihak yang melanggar Pasal 62 ayat (1) UUPK, yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf (a) huruf (b) huruf (c) huruf (e), ayat (2), dan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian Pasal 63 UUPK menegaskan, terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 62, dapat dijatuhi hukum tambahan berupa:

  1. Perampasan barang tertentu;
  2. Pengumuman keputusan hakim;
  3. Pembayaran ganti rugi;
  4. Perintah kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
  5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
  6. Pencabutan izin usaha.

Pasal 6 mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, yaitu sebagai berikut:

  1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Pasal 11 melarang pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, melakukan pengelabuan atau menyesatkan konsumen dengan;

  1. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
  2. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
  3. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
  4. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
  5. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
  6. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Isi dari Pasal 13 ayat (2) ialah bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 15 melarang pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa, melakukan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 17 ayat (1) dan (2) mengatur hal-hal sebagai berikut:

  1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
    • mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
    • mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
    • memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
    • tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
    • mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

 

Klausula Baku di Sektor Jasa Keuangan[13]

Ada perjanjian baku yang dilarang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur persoalan klausula baku dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yakni sebagai berikut:

– Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

– Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

– Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

  • menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
  • menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
  • menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
  • memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
  • menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
  • menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Berikut implementasi ketentuan POJK yang disebutkan di atas di perbankan:

  1. Contoh klausula baku yang dilarang:

Pemegang kartu membebaskan penerbit kartu kredit dari tanggung jawab dan pemberian ganti rugi dalam bentuk apa pun yang mungkin timbul dari keluhan atau gugatan yang diajukan oleh pemegang kartu atau kuasanya (sesuai penjelasan POJK Pasal 22 ayat 3.a).

Koreksi: pemegang kartu membebaskan penerbit kartu kredit dari tanggung jawab dan pemberian ganti rugi dalam bentuk apa pun yang mungkin timbul dari keluhan atau gugatan yang diajukan oleh pemegang kartu atau kuasanya, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PUJK.

Keterangan: risiko atas kelalaian atau kesalahan pemegang kartu dalam membubuhkan tanda tangan di belakang kartu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

  1. Klausula baku yang dilarang: bank berhak tanpa pemberitahuan, menutup rekening tabungan setiap saat berdasarkan pertimbangan bank semata-mata (melanggar POJK No. 01/D.07/2013 Pasal 22 ayat (3).

Koreksi: bank dengan alasan tertentu berhak menutup rekening tabungan dan memberitahukan alasannya kepada nasabah.

Keterangan: selama pemegang kartu masih memiliki kewajiban kepada bank terkait dengan penggunaan kartu utama, kartu tambahan, dan/atau kewajiban lain, pemegang kartu utama dan pemegang kartu tambahan dengan ini memberikan kuasa kepada bank untuk memblokir dan/atau mendebet rekening milik pemegang kartu utama dan/atau pemegang kartu tambahan di bank, dan menggunakan dana hasil pendebetan tersebut untuk pembayaran seluruh utang dan kewajiban pemegang kartu kepada bank. Debitur dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada kreditur untuk mengkreditkan dana fasilitas kredit pegawai ke rekening dan mendebet dana di rekening untuk pembayaran biaya kredit sebagaimana tercantum dalam dokumen kredit. Debitur menerima dan menyetujui segala tindakan kreditur atas rekening debitur tersebut.

  1. Klausula baku yang dilarang: dalam suatu tuntutan, gugatan, atau perkara lainnya di mana PUJK menyatakan bahwa suatu kerusakan atau kerugian secara langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan diatur dalam ketentuan ini, maka merupakan kewajiban konsumen untuk membuktikan sebaliknya (melanggar POJK Nomor 01/D.07/2013 Pasal 22 ayat 3.d).

Koreksi: apabila terdapat perbedaan antara saldo dan buku tabungan dan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan bank maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Keterangan: dalam hal ini yang perlu diperhatikan yakni bank memberikan kesempatan pembuktian kepada nasabah.

  1. Klausula baku yang dilarang: bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh nasabah untuk mendebet rekening nasabah guna pembayaran biaya yang berhubungan dengan layanan bank dan denda (biaya administratif, biaya materai, biaya sehubungan fasilitas yang dikehendaki nasabah, biaya telex/faksimili, provinsi, biaya penutupan rekening, denda, penalti, dll).

Jumlah pendebetan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh bank dan tanpa kewajiban bagi bank untuk menginformasikan terlebih dahulu kepada nasabah.

Koreksi: bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh nasabah untuk mendebet rekening nasabah guna pembayaran biaya yang berhubungan dengan layanan bank dan denda (biaya administratif, biaya materai, biaya sehubungan fasilitas yang dikehendaki nasabah, biaya telex/faksimili, provinsi, biaya penutupan rekening, denda, penalti, dll).

Jumlah pendebetan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh bank.

Informasi mengenai biaya bank serta rinciannya dapat diketahui nasabah melalui daftar biaya bank yang tersedia di setiap kantor cabang bank dan media komunikasi lainnya.

  1. Klausula baku yang dilarang: Penabung menyatakan tunduk pada segala ketentuan yang berlaku di bank, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

Koreksi: Dengan membuka rekening tabungan maka penabung tunduk dan menyetujui ketentuan-ketentuan tabungan ini. Bank berhak sewaktu-waktu mengubah ketentuan-ketentuan terkait rekening tabungan yang akan diberitahukan oleh bank melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

  1. Klausula Baku yang dilarang: bank berhak mengubah ketentuan umum dan persyaratan pembukuan rekening ini termasuk ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan umum dan persyaratan pembukuan rekening ini.

Koreksi: bank dapat sewaktu-waktu merubah KPUPR ini maupun ketentuan khusus yang berlaku untuk setiap jenis rekening. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi atau pengumuman yang lazim digunakan bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor bank atau melalui media lain yang mudah diakses nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Di bawah ini merupakan contoh kontrak klausula baku di lembaga asuransi:

  1. Contoh pasal dalam polis yang keliru:

Pasal 6 ayat (4)

Pilihan jenis investasi dan alokasi dana investasi atau nilai investasi

Kami berhak menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia dengan pemberitahuan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya kepada anda. Dalam hal kami menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia anda diberi kesempatan untuk menarik atau mengalihkan nilai investasi dari jenis investasi tersebut ke jenis investasi lain. Apabila anda tidak menggunakan kesempatan tersebut dalam batas waktu yang telah kami tentukan, maka kami akan mengalokasikan dana yang terkait ke jenis investasi sesuai dengan pilihan kami (melanggar Pasal 22 POJK No. 01/D.07/2013 ayat (3) poin a).

Koreksi: kami berhak menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia dengan pemberitahuan secara tertulis kepada anda 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya penambahan atau penutupan. 

Dalam hal kami menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif penutupan, anda wajib untuk menarik atau mengalihkan dana investasi dari jenis investasi tersebut ke jenis investasi lain. Apabila anda tidak menarik atau mengalihkan dana investasi anda dalam jangka waktu tersebut, maka kami akan mengalokasikan dana investasi ke jenis investasi yang sesuai dengan atau mendekati profil risiko anda yang tercatat pada kami (sesuai dengan tujuan investasi anda).

  1. Contoh pasal dalam polis yang keliru: Definisi: Dana investasi: 1 alokasi aset ditentukan oleh penanggung dan dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan kebijakan penanggung, dengan tetap memerhatikan tujuan investasi.

Koreksi: alokasi aset ditentukan oleh pemilik polis kecuali diatur secara lain dalam polis ini dengan tetap memerhatikan tujuan investasi.

  1. Contoh pasal dalam polis yang keliru: Dana investasi: Kami memiliki hak untuk setiap saat: Mengakhiri/menutup setiap jenis dana investasi yang ada dengan pemberitahuan tertulis kepada anda sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. Dalam hal akan dilakukan pengakhiran/penutupan suatu jenis dana investasi yang anda ikuti, kami akan memberikan kesempatan kepada anda untuk memilih melakukan penarikan investasi atau melakukan pengalihan investasi ke dalam satu atau lebih jenis dana investasi lainnya. Dalam hal anda tidak menggunakan kesempatan untuk menentukan pilihan dalam batas waktu yang telah kami tentukan, kami akan menentukan pilihan tersebut atas tanggungan, risiko, dan tanggung jawab anda.

Koreksi: kami memiliki hak untuk setiap saat: Mengakhiri/menutup setiap jenis dana investasi yang ada dengan pemberitahuan tertulis kepada anda 3 (tiga) bulan sebelum efektif pengakhiran/penutupan. Dalam hal kami menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif penutupan, anda wajib untuk melakukan penarikan investasi atau pengalihan investasi ke dalam satu atau lebih jenis dana investasi atau melakukan pengalihan investasi ke dalam satu atau lebih jenis dana investasi lainnya. Apabila anda tidak melakukan penarikan atau pengalihan dana investasi anda dalam jangka waktu tersebut di atas, maka kami akan mengalihkan investasi anda ke jenis investasi yang sesuai dengan atau mendekati profil risiko anda yang tercatat pada kami (atau dengan tetap memerhatikan tujuan investasi).

  1. Contoh pasal dalam polis yang keliru: DEFINISI: Dasar Pertanggungan: Apabila kekeliruan ketidakbenaran atau persembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan suatu asuransi tambahan saja, maka asuransi tambahan tersebut dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan kami tidak berkewajiban membayar apapun sedangkan asuransi dasar serta asuransi tambahan lainnya tetap berlaku.

Koreksi: Dasar Pertanggungan: Apabila kekeliruan ketidakbenaran atau persembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan suatu asuransi tambahan saja, maka asuransi tambahan tersebut dengan sendirinya batal serta harus diangap tidak pernah berlaku dan kami hanya akan mengembalikan premi asuransi tambahan ini dikurangi dengan biaya administrasi dan manfaat asuransi tambahan yang telah dibayarkan, jika ada, sedangkan asuransi dasar serta asuransi tambahan lainnya tetap berlaku.

  1. Contoh pasal dalam polis yang keliru: PASAL 9 AYAT 3: PENARIKAN DAN PENEBUSAN: Kami sepenuhnya berhak dari waktu ke waktu menetapkan dan merubah ketentuan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) di atas dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Anda.

Koreksi: Kami sepenuhnya berhak dari waktu ke waktu menetapkan dan merubah ketentuan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) di atas dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif perubahan ketentuan penarikan tersebut.

  1. Contoh pasal dalam polis yang keliru: PASAL 10 AYAT 2: PENGALIHAN: Kami sepenuhnya berhak dari waktu ke waktu menetapkan dan merubah ketentuan pengalihan Nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) di atas dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Anda.

Koreksi: Kami sepenuhnya berhak dari waktu ke waktu menetapkan dan merubah ketentuan pengalihan Nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) di atas dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif perubahan ketentuan pengalihan tersebut.

  1. Contoh pasal dalam polis yang keliru: Dalam hal tertentu kami dapat memberitahukan informasi kepada anda dengan cara lain.

Dalam hal tertentu kami dapat memberitahukan informasi kepada anda dengan cara lain dengan tetap memenuhi ketentuan mengenai pasal pemberitahuan.

  1. Contoh pasal dalam polis yang keliru: HAL PENTING LAINNYA: Manfaat Asuransi dibayarkan setelah dikurangi dengan hutang/kewajiban Anda kepada Kami, kecuali apabila ditentukan lain.

Koreksi: Manfaat Asuransi dibayarkan setelah dikurangi dengan hutang/kewajiban Anda kepada Kami kecuali apabila ditentukan lain didalam Polis.

  1. Contoh pasal dalam polis yang keliru: PENEBUSAN POLIS: Apabila Polis hendak ditebus, maka Anda wajib menyampaikan Polis asli beserta dokumen lainnya yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kami.

Apabila Polis hendak ditebus, maka Anda wajib menyampaikan Polis asli serta dokumen lain yang terkait dengan penebusan polis.

  1. Contoh pasal dalam polis yang keliru: KETENTUAN KHUSUS ASURANSI DASAR: Syarat-syarat permohonan klaim: dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh kami.

dokumen-dokumen lain yang terkait dengan klaim manfaat asuransi yang diajukan.

Demikian yang dapat pemakalah paparkan mengenai contoh klausula baku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia. Tentang apakah aturan/hukum positif tersebut sudah dapat paripurna, adil, seimbang, serta memenuhi asas perlindungan konsumen, hal tersebut tidak menjadi fokus penulisan pemakalah.

[1]Gatoto Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 19.

[2]Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm 95.

[3] Kingkin Wahyuningdiyah, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen melalui Larangan Pencantuman Klausula Baku”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 2, Mei-Agustus 2007, hlm. 214.

[4]Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47.

[5]Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1990), hlm. 17

[6] Fatmah Paparang, “Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak”, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 22, Nomor 6, Juli 2016, hlm 48

[7] Ibid., hlm 48-49

[8] Fani Martiawan, “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak,” Yuridika: Volume 30 Nomor 2, Mei-Agustus 2015, 203.

[9] Ibid., 203.

[10] Ibid., 204.

[11] Muhammad Arifin, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas      Kebebasan Berkontrak,” Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14, Nomor 2, September 2011, hlm. 291

[12] Himawan, Ch., Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan. No. 5 Tahun XXI, Oktober 1991, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 435, dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 33

[13] Disadur dari Otoritas Jasa Keuangan, “Modul Workshop Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan”, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s