Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Analisis terhadap Bentuk-bentuk Korupsi

Negara kita menghadapi banyak sekali persoalan. Di tengah bertumpuknya persoalan negara tersebut, salah satu yang paling menjadi sorotan adalah korupsi. Berdasarkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang dibuka dan ditandatangani pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko, menyatakan bahwa “corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that effects all societies and economies….”. Korupsi bukan lagi menjadi bagian dari kejahatan yang merugikan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, melainkan juga merupakan kejahatan dan masalah internasional yang mengundang perhatian dari berbagai negara di dunia. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) tersebut memberikan petunjuk mengenai apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi, yakni:

  1. Penyuapan pejabat publik;
  2. Penyuapan pejabat publik asing dan organisasi publik internasional;
  3. Penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan kekayaan oleh pejabat publik;
  4. Perdagangan pengaruh;
  5. Penyalahgunaan kewenangan;
  6. Perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum;
  7. Penyuapan di sektor swasta;
  8. Penggelapan kekayaan di sektor swasta;
  9. Pencucian hasil kejahatan;
  10. Penyembunyian hasil kejahatan;
  11. Perbuatan menghalangi proses peradilan;
  12. Korupsi korporasi;
  13. Penyertaan dan percobaan korupsi.

Indonesia mempunyai Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menjadi payung hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut membagi korupsi ke dalam dua kelompok. Pertama, kejahatan korupsi itu sendiri. Kedua, kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Korupsi kelompok pertama dibagi menjadi tujuh bagian, yakni:

  1. Merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara;
  2. Suap-menyuap;
  3. Penggelapan dalam jabatan;
  4. Pemerasan;
  5. Perbuatan curang;
  6. Penggelapan dalam jabatan;
  7. Gratifikasi.

Tindak pidana korupsi yang disebutkan di atas memiliki unsur yang harus dipenuhi untuk menyebut apakah tindak pidana di atas merupakan pidana korupsi atau bukan. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan juga setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Dalam arti bahwa unsur tindak pidana korupsi adalah setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, mengalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menambahkan kategori perbuatan yang termasuk korupsi, yakni setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kelompok kedua tindak pidana korupsi yakni tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri dari:

  1. Merintangi proses pemeriksaan perkara;
  2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar;
  3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka korupsi;
  4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
  5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
  6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Unsur tindak pidana korupsi kelompok kedua ini antara lain ialah setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi.

Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk korupsi yang kategorikan oleh PBB dalam UNCAC, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dinilai belum mampu mengakomodasi bentuk-bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi yang ada. Salah satu yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah perdagangan pengaruh, penyuapan di sektor swasta, penggelapan kekayaan di sektor swasta, dan korupsi korporasi.

Perdagangan pengaruh merupakan penyalahgunaan pengaruh untuk memperoleh keuntungan yang melibatkan hubungan antara tiga pelaku (trilateral relationship). Pelaku pertama adalah pemohon kepentingan, biasanya dari swasta, pelaku kedua adalah pemilik pengaruh yang biasanya berasal dari penyelenggara negara atau bukan, misalnya seorang ketua partai politik atau ketua organisasi kemasyarakatan, dan pelaku ketiga adalah pembuat kebijakan yang dapat terlibat karena desakan dari pemilik pengaruh (Lakpesdam PBNU 2016, 44).

Pada intinya, hukum di Indonesia mengenai pemberantasan pidana korupsi masih lemah. Sebab hukum tentang tindak pidana korupsi tersebut belum dapat mengakomodasi semua bentuk korupsi dan belum menjangkau sektor swasta. Undang-undang Pemberantasan Korupsi Indonesia harus mempertegas posisinya dalam usaha pemberantasan korupsi dengan menempatkan korupsi bentuk baru dalam hukum nasional Indonesia.

Lebih lanjut, teman-teman bisa membaca buku di bawah ini:


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s