Suatu Pengantar: Akad-akad Ekonomi Syariah (Kontrak Bisnis Islam)

Sebelumnya, teman-teman perlu download fatwa DSN-MUI, semua fatwa yang sudah dipublish di website DSN-MUI.

Wadhiah (Depostory)

Secara etimologi kata wadhiah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan,[1] yakni meninggalkan suatu barang yang diletakkan pada bukan pemiliknya untuk tujuan menjaganya. Menurut pengertian tersebut, wadhiah adalah barang yang diletakkan pada orang selain pemiliknya agar orang itu memeliharanya.[2]

Kata wadhiah berasal dari kata wada’a asy-syari’ jika ia meninggalkan pada orang yang menerima titipan. Kadang pula dikatakan auda’ahu maala “اَوْدَعَهُ مَلًا” yang berarti ia menyerahkan harta atau braang kepada seseorang agar harta itu menjadi titipannya.

Dalam kamus istilah fikih disebutkan, bahwa wadhiah adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya.[3] Menurut ulama fikih, pengertian wadhiah adalah sebagai berikut:

  • Ulama Hanafiah mendefinisikan, wadhiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dalam ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat, misalnya seseorang berkata pada orang lain: “saya titipkan uang ini pada anda”. Lalu orang itu menjawab “saya terima”, maka sempurnalah akad wadhiah. Bisa saja orang yang dititipkan diam saja tanda bahwa ia setuju.
  • Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mendefiniskan bahwa wadhiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.[4]

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio bahwa dalam fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan al-wadhiah. Al-wadhiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.[5]

Wadhiah adalah akad transaksi sosial, bukan akad jual beli ataupun komersiil. Sehingga dapat dipahami pula bahwa wadhiah tidak menggunakan teori pertukaran ataupun pencampuran, namun wadhiah merupakan akad antara pihak yang menitipkan barang dengan pihak yang dititipkan tanpa adanya imbalan yang diberikan oleh orang yang menitipkan barang. Dalam praktiknya di Bank Syariah, barang yang dititipkan biasanya berupa uang. Uang titipan tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank untuk keperluan bank, namun ketika bank memperoleh keuntungan dari hasil pemanfaatan tersebut maka bank tidak boleh membagikan keuntungannya kepada nasabah yang menitipkan uang. Bank hanya boleh memberikan insentif atau bonus tanpa ada kesepakatan di awal. Mengenai praktik wadhiah di Bank Syariah ini akan kami jelaskan pada pembahasan selanjutnya.

 

Produk Wadhiah di Bank Syariah

Secara umum terdapat dua jenis wadhiah, yaitu wadhiah yad al- amanah dan wadhiah yad adh-dhamanah.

Karakteristik wadhiah yad al-amanah ialah sebagai berikut:

  1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
  2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
  3. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
  4. Mengingat barang atau harta yag dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.
  5. Karakteristik wadhiah yad adh-dhamanah ialah sebagai berikut:
  6. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
  7. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.

Produk Bank Syariah yang menggunakan akad wadhiah adalah sebagai berikut:

  1. Current Account (giro)
  2. Saving Account (tabungan wadhiah)

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan.[1] Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadhiah dan mudharabah.[2]

Bank Syariah menerapkan prinsip yad adh-dhamanah dalam produk giro ini. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa karakteristik atau konsep yad adh-dhamanah ialah harta yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh Bank Syariah. Dengan menggunakan konsep ini maka implikasi hukumnya sama dengan qard, yakni nasabah sebagai pihak yang meminjami uang sedangkan bank sebagai yang dipinjami. Oleh karenanya, bank tidak dibolehkan untuk memberikan imbalan atas pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.[3]

Contoh giro wadhiah: Tn Seron Sidik memeiliki rekening giro wadhiah di Bank Syariah Pangkal Pinang dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2003 adalah Rp. 1.000.000,-. Bonus yang diberikan Bank Syariah Pangkal Pinang kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp. 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadhiah di Bank Syariaih Pangkal Pinang adalah Rp. 1000.000.000,-. Pendapatan Bank Syariah Pangkal Pinang dari penggunaan giro wadhiah adalah Rp. 100.000.000,-.

Pertanyaan: berapa bonus yang diterima oleh Tn. Seron Sidik pada akhir bulan Mei 2003.

Jawab:

Bonus yang diterima  × Rp. 100.000.000,- × 30% = Rp. 30.000,-

(sebelum dipotong pajak)

 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[4] Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan umum tabungan wadhiah sebagai berikut[5]:

  1. Tabunngan wadhiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
  2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
  3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

 

Qard (Soft and Benevolent Loan)

Dalam skema akad tabarru’ di atas, qard termasuk akad tabarru’ meminjamkan harta. Perlu diketahui bahwa akad tabarru’ ialah segala macam perjanjian yang menyangkut non profit transaction (transaksi nirlaba). Jadi qard ialah pinjaman  yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.[1]

Secara etimologis qard merupakan bentuk mashdar dari qaradha asy-syai’-yaqridhu, yang berarti dia memutuskanya. Dikatakan pula dengan istilah qaradhu asy-syai’ bil miqradh yang artinya dia meutus sesutau dengan gunting.

Secara terminologis, Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar mengartikan qard ialah memberikan hata kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.[2] Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qard adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[3] Dalam fatwa DSN-MUI tentang al-qardh dijelaskan bahwa qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Syafi’i Antonio juga memberikan definisi yakni qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, atau dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hutangnya.[4]

Jadi, dapat dipahami bahwa qard ialah akad tabarru’ antara pihak yang meminjamkan dana dan pihak yang meminjam dana di mana pihak yang meminjam dana akan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang bermanfaat seperti usaha kecil (UMKM) dan keperluan sosial, dan dana yang pinjamkan dapat ditagih atau akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu baik secara tunai maupun cicilan.

 

Aplikasi Qard di Bank Syariah

Berikut al-qardh dalam aplikasi perbankan syariah:

  • Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitsnya dan bondifidistasnya yang memutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebutakan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjami itu.
  • Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.[5]
  • Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Untuk aplikasi yang satu ini, bank syariah akan menggunakan produk khusus yaitu qardhul hasan.[6]

 

Wakalah/Amanat (Deputyship)

Dalam skema akad tabarru’, wakalah termasuk ke dalam akad tabarru’ meminjamkan diri kita (Lending Yourself) atau meminjamkan jasa.  Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni jasa, keahlian, keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama wakalah.[1] Secara etimologis wakalah atau wakilah merupakan isim mashdar yang berasal dari kata taukil yang berarti menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga.

Dalam praktiknya di Bank Syariah, Bank sebagai pihak yang memberikan jasa wakalah atau yang menerima mandat, dan nasabah sebagai muwakkil atau pihak yang menyerahkan, mewakilkan, dan memberi mandat kepada Bank Syariah untuk melakukan sesuatu (taukil). Bank akan menerima upah atau biaya administrasi atas jasa tersebut. Wakalah ini biasanya disebut wakalah bil ujrah yakni wakalah yang disertai upah atau fee dalam bentuk nominal untuk pihak yang menjadi wakil.

 

Aplikasi Wakalah di Bank Syariah

Contoh: Bank dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telepon kepada perusahaan listrik atau telepon. Contoh lain, bank mewakili sekolah atau universitas sebagai penerima biaya SPP dari para pelajar untuk biaya studi.[2] Prinsip wakalah juga diterapkan untuk pengiriman uang atau transfer, penagihan (collection/inkaso), dan letter of credit (L/C).[3]

 

Kafalah (Guaranty)

Kafalah termasuk ke dalam akad tabarru’ yakni dalam meminjamkan jasa. Kafalah ialah wakalah bersyarat (wakalah contingent), dalam artian bahwa orang yang meminjamkan jasa bersedia meminjamkan jasanya jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi. Contohnya, seorang dosen menyatakan kepada asistennya demikian: “Anda adalah asisten saya. Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhakangan.” Dalam kasus ini, yang terjadi adalah wakalah bersyarat yakni asisten hanya bertugas mengajar atau menjadi wakil dosen tersebut bila dosennya berhalangan atau bila sesuatu terjadi.[1] Jadi, asisten tidak secara otomatis menjadi wakil dosen.

Secara etimologis kafalah, dhaman, za’amah, hawalah memiliki arti yang sama yaitu jaminan. Dalam fatwa DSN-MUI tentang kafalah, kafalah didefiniskan sebagai akad pemberian jaminan yang dilakukan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil).[2]

Ketentuan umum Kafalah:

  1. Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
  2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
  3. Kafalah imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Agar lebih memahami lagi akad kafalah ini, maka penulis mengutip rukun dan syarat kafalah dari fatwa DSN-MUI tentang kafalah. Sebagai berikut:

  1. Pihak penjamin (Kafiil)
  2. Pihak orang yang berutang (Ashil, Makfuul ‘anhu)
  3. Pihak orang yang berpiutang (Makfuul lahu)
  4. Objek penjaminan (Makfuul bihi)

Jadi dari penjabaran pengenai kafalah di atas, dapat dipahami bahwa kafalah ialah akad jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin kepada pihak yang berpiutang untuk menjamin utang pihak yang berutang dengan suatu objek jaminan, pihak penjamin sebagai pihak yang meminjamkan jasannya dapat menerima upah (fee) atas jasanya tersebut. Objek jaminan dapat berupa uang, benda, nama baik, maupun pekerjaan. Jenis objek jaminan ini menentukan pula jenis kafalah yang akan dilakukan.

 

Aplikasi Kafalah di Bank Syariah

Jenis-jenis kafalah dan aplikasinya di Bank Syariah:

  1. Kafalah bin nafs: merupakan akad memberikan jaminan atas diri (personal guarantee). Sebagai contoh, seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memerima apapun, tetapi bank memberi kepercayaan kepada tokoh untuk dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayainya mengalami kesulitan.
  2. Kafalah bim maal: merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
  3. Kafalah bit taslim: merupakan jaminan pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir.
  4. Kafalah al munjazah: merupakan jaminan mutlak uang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Contohnya, pemberian jaminan dalam bentuk performance bonds atau “jaminan prestasi”.
  5. Kafalah al muthlaqah: merupakan penyederhanaan dari kafalah al munjazah.[3]

Dalam aplikasi kafalah di Bank Syariah, kafalah biasanya digunakan untuk instrumen letter of credit (L/C) yang dikeluarkan oleh bank untuk membantu kelancaran perdagangan antar bangsa (eksport dan import). Dalam hal ini instrumen letter of credit mempunyai peranan sebagai penghubung, pengambilalihan risiko bagi masing-masing Negara yang melakukan transaksi, sehingga dapat merasa aman dalam perdagangan.

Penerbitan instrumen letter of credit oleh bank merupakan permohonan dari pembeli melalui jual beli kontrak yang telah disetujui oleh pembeli dan penjual. Bank bukan mewakili importir tetapi bank memberi jaminan terhadap kelangsungan bisnis pembeli. Melalui instrumen letter of credit pihak penjual merasa aman untuk mengirim barang yang diperlukan pembeli. Pembayaran akan dilakukan setelah penjual memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang ditetapkan dalam instrumen letter of credit.[4]

Skim kafalah pada perbankan secara luas telah diterapkan pada produk bank yang memberi jaminan, namun AAOIFI yang berkedudukan di Bahrain belum mengeluarkan standar syariah yang berkakitan dengan produk ini. Bank Muamalat Indonesia sebenarnya telah mempersiapkan pedoman untuk produk ini, tetapi pedoman tersebut belum dipadukan.[5]

 

Hawalah/Pengalihan Hutang (Transfer Service)

Secara etimologis hawalah atau hiwalah berasal dari kata hala asy-syai’ haulan yang berarti berpindah. Tahawwala min maqanihi artinya berpindah dari tempatnya. Adapun hawalah secara terminologis, adalah memindahkan utang dari tanggungan muhil (orang yang memindahkan) kepada tanggungan mhal ‘alaih (orang yang berutang kepada muhil.[1] Hawalah menurut Pasal 20 ayat (13) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengalihan hutang dari muhil al-ashil kepada muhal ‘alaih.

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhalalaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Secara sederhana hal ini dapat dijelaskan bahwa A (muhal) memberi pinjaman pada B (muhil). Sedangkan B masih mempunyai piutang pada C (muhalalaih). Begitu B tidak mampu membayar hutangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban hutang tersebut pada C. Dengan demikian C yang harus membayar hutang B kepada A. Sedangkan hutang C sebelumnya kepada B dianggap lunas.[2]

Hawalah dibagi menjadi dua bagian, yakni:

  1. Pemindahan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua, yang disebut hawalah muqayyadah (pemindahan bersyarat).
  2. pemindahan hutang yang itdak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hawalah muthlaqah (pemindahan mutlak).[3]

 

Aplikasi Hawalah di Bank Syariah

Aplikasi hawalah dalam perbankan ialah sebagai berikut:

  1. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
  2. Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
  3. Bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya, dalam bill discounting, nasabah membayar fee, sementara pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah.[4]

Dalam sumber lain, fee dalam kontrak atau akad hawalah ini diberlakukan. Contohnya aplikasi pada perbankan saat proses pemindahan hutang (debt transfer). Pemindahan hutang dapat dilakukan karena:[5] 1) dianggap sebagai nasabah, 2) dianggap sebagai bank, 3) dianggap sebagai mira usaha nasabah. Ilustrasinya: hutang A dialihkan kepada C berupa transaksi yang harus dilunasi akibat bisnis atau perdagangan. Demikian juga hutang B kepada A adalah deposito nasabah di bank atas permintaan A, maka B dapat melakukan pemindahbukuan kepada C.

Adapula pembiayaan take over yakni suatu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Jasa hiwalah hanya akan diaplikasikan untuk hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja atau tanpa bunga, karena hiwalah tidak bisa diaplikasikan untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.[6]

 

Rahn/Gadai (Mortgage)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.[1]

Ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad rahn ialah sebagai berikut:

  1. Akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
  2. Marhun bih (pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang di-rahn-kan tersebut. Serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
  3. Marhun (barang yang di-rahn-kan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
  4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidas barang yang di-rahn-kan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
  5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, penyimpanan, keamanan, dan pengelolaan serta administrasi.

Dari penjelasan mengenai rahn di atas, dapat dipahami bahwa rahn adalah akad tabarru’ dalam hal meminjamkan uang dengan menahan barang sebagai jaminan, di mana uang yang dipinjamkan mesti seimbang dengan nilai barang yang menjadi jaminan. Jaminan (marhun)  tetap menjadi hak milik pihak yang dipinjamkan uang (rahin) dan pihak yang meminjamkan uang (murtahin) tidak diperkenankan untuk memanfaatkan jaminan tersebut kecuali atas seizin rahin. Pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin pun tidak boleh sampai mengurangi nilai marhun atau secara berlebih-lebihan. Pemanfaatan hanya boleh dilakukan untuk mengganti biaya perawatan dan pemeliharaannya.

 

Aplikasi Rahn di Bank Syariah

Aplikasi rahn dalam perbankan:

  1. Sebagai prinsip, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan ba’i al murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
  2. Sebagai produk. Di beberapa negara Islam akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga tetap, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.[2]

 

Al-Bai’/Jual Beli

Al-bai’ secara etimologis berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai’ dalam terminologi fikih terkadang dipakai unutk pengertian lawannya, yaitu lafal asy-syira yang berarti membeli. Dengan demikian lafal al bai’ mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al bai’) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (al bai’) yaitu tukaar menukar harta dengan harta pula dalam benutk pemindahan milik dan kepemilikan.[1] Dan, menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al bai’ adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Singkatnya, al bai’ adalah akad tukar menukar barang. Kegiatan tukar menukar ini secara sederhana sudah dilakukan sejak zaman primitif. Masyarakat dahulu masih menukarkakn barang dengan barang bukan barang dengan uang. Pertuakaran barang dengan barang ini disebut barter. Dalam  masyarakat modern sekarang ini telah dilakukan transaksi pertukaran (bai’) antara uang dengan uang.

Ada lima macam akad al-bai’ jika dilihat dari sisi serah terima, yakni[2]:

  1. Al-Bai’ Naqdan
  2. Al-Bai’ Muajjal
  3. Al-bai’ Taqsith
  4. Salam
  5. Istishna’.

Al-bai’ naqdan adalah akad jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. (al bai’ berarti jual beli sedangkan naqdan artinya tunai). Dalam artian bahwa barang beserta uang diserahkan secara bersamaan di awal transaksi (tunai).

Al-bai’ muajjal adalah adalah jual beli di mana barang diserahkan di awal transaksi sedangkan uang diserahkan kemudian atau diakhir periode (waktu yang telah ditentukan) secara sekaligus (lump-sum).

Al-bai’ taqsith adalah akad jual beli di mana barang diserahkan di awal periode sedangkan uang dibayarkan secara cicilan selama periode utang.

 

Ditinjau dari sisi objek akad bai’, bai’ dibagi lagi menjadi:

  1. Tukar menukar uang dengan barang.
  2. Tukar menukar barang dengan barang, disebut sebagai bai’ muqayyadah (barter).
  3. Tukar menukar uang dengan uang, disebut sebagai sharf.

Ditinjau dari cara menetapkan harga, al-bai’ dibagi menjadi:

Bai’ Musawamah (jual beli dengan cara tawa menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

Bai’ Amanah, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Bai’ jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

  • Bai’ Murabahah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.

Misalnya: pihak penjual mengatakan, “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.”

Pengertian Murabahah adalah

sember gambar: http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-murabahah-rukun-dan-syarat.html

  • Bai’ al-Wadhi’iyyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya penjual berkata: “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.”
  • bbaBai’ Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya penjual berkata, “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 10.000,- atau saya jaul sama dengan harga pokok.”[1]

 

Aplikasi Bai’ Sharf di Bank Syariah

Dalam aplikasinya, bank syariah menerapkan bai’ murabahah, salam, istishna’, dan sharf. Namun, penulis hanya akan menjelaskan aplikasi sharf di Bank Syariah, sedangkan salam dan istishna’ akan dijelaskan di bagian berikutnya.

Menurut Fatwa DSN-MUI transaksi jual beli mata uang asing (valas) yang dibolehkan harus memenuhi kriteria berikut:

  1. Ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga
  2. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Tidak ada unsur spekulasi (maysir). Jadi sharf harus terbebas dari unsur riba dan spekulasi.
  3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh), misalnya Rp. 100.000 harus ditukar dengan Rp. 100.000 juga.
  4. Tidak unsur gharar (ketidak jelasan, manipulasi, dan penipuan).

Berdasarkan Fatwa di atas maka transaksi sharf yang dibolehkan hanya transaksi spot, yakni transaksi pembelian dan penjualan valuta asing secara naqdan (over the counter). Dalam transaksi spot, paling lambat pelaksanaannya ialah selama dua hari. Waktu dua hari tersebut dianggap wajar dan tidak bisa dihindari, berhubung transaksi ini merupakan transaksi internasional.

Contoh praktik yang menggunakan akad bai’ sharf ini ialah praktik money changer. Dalam praktiknya bank sebagai money changer menawarkan jasa money changer tersebut kepada nasabah yang ingin menukarkan mata uangnya. Dan atas jasanya ini, bank berhak mendapatkan fee.

 

Bai’ Salam (In Front Payment Sale)

Bai’ salam adalah menjual sesuatu yang hanya ditentukan oleh sifat, karena masih di dalam tanggungan orang yang dipesan/penjual, pembayaran diberikan duluan, sedangkan barang yang dibeli/dipesan akan diserahkan di kemudian hari oleh si penjual. Contohnya: si penjual berkata kepada si pembeli, bahwa ia menjual sebuah meja tulis dari jati ukurannya 140 × 100 cm, tingginya 75 cm, 5 laci, dengan harga Rp. 4000.000.,- kemudian pembeli berkata, bahwa ia membeli meja dengan sifat dan harga tersebut dan menyerahkan harga barang pada waktu akad, tetapi mejanya belum ada, masih disebutkan sifatnya oleh penjual. Dengan demikian, maka salam tersebut adalah jual beli utang dari penjual dan kontan dari pihak pembeli, karena ia telah menyerahkan uang sebagai bayaran barang yang dipesan.[1]

Secara etimologis salam sinonim dengan salaf. Dikatakan aslama ats-tsauba lil khiyath, artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya. Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, secara terminologis salam adalah akad terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.[2]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.[3]

Jadi, dapat dipahami bahwa salam adalah akad jual beli pesanan dengan uang diserahkan di awal transaksi yakni bersamaan dengan pemesanan barang, sedangkan barang diserahkan di akhir periode atau pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Saat pemesanan, si penjual hanya akan menjelaskan tentang sifat-sifat barang yang dipesan secara spesifik dan jelas.

 

Aplikasi Salam di Bank Syariah

Bai’ salam biasanya digunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank, seperti jagung dan cabai, bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventory, maka dilakukan akad bai’ salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan dikenal sebagai salam paralel.

Bai’ salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut akan diantarkan kepada rekanan. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.[4]

Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari supplier ditambah keuntungan. Jika bank menjualnya secara tunai, maka biasanya disebut pembiayaan talangan (bridging financing). Jika bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati maka tidak dapat berubah selama berlakunya akad.[5]

 

Istishna’ (Purchase by Order or Manufacture)

Istishna’ secara etimologis berarti perpimtaan untuk dibuatkan sesuatu.[1] Menurut isilah dalam fikih, istishna’ adalah akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang.[2] Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir: Pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.[3]

Menurut zumhur ulama, bai’ istishna’ merupakan suatu jenis khusus dari akad bai’ salam. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan bai’ istishna’ mengikuti ketentuan dan aturan bai’ salam.[4]

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’).

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa hukum bai’ istishna’ ialah sah menurut qiyas dan aturan umum syariah, karena bai’ istishna’ merupakan jual beli biasa yang mengharuskan si penjual mengadakan barang yang dipesan pada saat penyerahan (waktu yang telah ditentukan).[5] Spesifikasi, misalnya seperti ukuran barang dan bahan material pembuatan barang mesti dicantumkan secara jelas dan terperinci agar tidak terjadi perselisihan di anatara keduanya. Prinsip suka sama suka dalam akad ini jelas sangat diperhatikan.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa istishna’ ialah akad jual beli pesanan biasanya dalam bidang manufaktur atau untuk barang-barang yang dibuat. Pembayarannya dapat dilakukan di muka, dengan cicilan, ataupun sekaligus (lump-sum) di akhir periode. Sama halnya dengan akad salam, akad istishna’ juga mensyaratkan si penjual untuk memberitahukan spesifikasi barang yang dipesan secara jelas dan benar.

 

Aplikasi Istishna’ di Bank Syariah

Pembiayaan istishna’ contohnya pada pemesanan barang investasi dan renovasi. Dan berikut tahapan akad istishna’ dan istishna’ paralel menurut SOP Bank Syariah:[6]

  1. Adanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah pembeli kepada bank syariah sebagai mustashni’.
  2. Wa’ad nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu tangguh pengiriman barang yang disepakati.
  3. Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang dimaksud (sesuai batas waktu yang disepakati dengan haraga yang lebih rendah).
  4. Pengikatan I antara bank dan nasabah untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
  5. Pembayaran oleh nasabah dilakukan sebagian di awal akad dan sisanya sebelum barang diterima (atau sisanya disepakati untuk diangsur).
  6. Pengikatan II antara bank dan produsen untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
  7. Pembayaran dilakukan secara bertahap oleh bank kepada produsen setelah pengikatan dilakukan.
  8. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh produsen kepada nasabah.

 

[1] Majma al-Lughah al-Arabiyyah, al Mu’jam al Wasith, Jilid I, hal. 525

[2] Wahbah al-Zuhaily, al Fiqh al-Islamy wa Adilatuh, Jilid IV, hal. 631

[3] Ibid., hal. 631

[4] Al-Kasany, Bada’i al Shana’i, Jilid V, hal. 209

[5] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, hal. 116

[6] Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah, (Jakarata: Rajawali Pers, 2007), hal. 227

[1] Syarif Hidayatullah, Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer: Muamalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu’ashirah, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hal. 148

[2] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, Ensiklopedia Muamalah, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 137

[3] Pasal 20 ayat (34)

[4] Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, hal. 157, 158.

[5] Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 99

[1] Yusuf al-Subailiy, Fiqh Perbankan: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern, Penerjemah: Erwandi Tarmidzi (Saudi Arabia: Darul Ilmi, t.th), hal 4-5.

[1] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 101

[2] Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 72-73

[1] Muhammad Syafii Antonio, Op. Cit., hal. 213

[2] Muhammad Syafii Antonio, Op. Cit., hal.  218

[1] Ibnu Muflih, al-mughni fi Syarhi al-Muqni, Juz IV, hal. 270

[2] Muhammad Syafii Antonio, Op. Cit., hal. 201

[3] Nasroen Haroen, Perdagangan Saham di Bursa Efek, Tinjauan Hukum Islam, (Jakarta: Yayasan Kalimah, Cet I, 2000), hal. 223.

[4] Muhammad Syafii Antonio, Op. Cit., 209

[5] Konsep hawalah merujuk pada pemindahan atau pengiriman uang atau hutang dari rekening pemilik deposito atau peminjam kepada rekening penerima atau pemberi hutang, yang mana komisi atau upah dikenakan sebagai imbalan jasa. AB Mumin AB Ghani, Sistem keuangan Islam dan pelaksanaannya di Malaysia, hal 282-283.

[6] Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 248

[1] Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 68

[2] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah

[3] Muhammad Syafii Antonio, Op. Cit., hal. 125

[4] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), hal 245-246

[5] Adiwarman, Ekonomi Islam Kontemporer, hal 107-108

[1] Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 68

[2] Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 164

[3] Dokumen atau surat jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank (bank penerbit) atas permintaan pemohon untuk menjamin suatu pembayaran kepada penerima (beneficiary) apabila pemohon gagal memenuhi kewajibanya.

[1]Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 68

[2] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, Loc.Cit., hal. 153

[3] Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

[4] Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan, hal. 152

[5] Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan, hal. 133

[6] Ibid., hal. 226

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

[2] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/V/2000 Tentang Giro.

[3] Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 351

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

[5] Adiwarman Kariem, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 352

[1] Atabi Ali Ahmad Zuhdi Mudhor, Kamus Kontemporer, (t.t: Multi Karya Grafika, 1996), hal. 2007.

[2] Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, al mu’jam al wasith, (Mesir: Daar al-Maarif, 1393 H/1973), cet II, hal. 1021.

[3] M. Abdul Mujib, et.al, Kamus Istilah Fikih, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal. 410.

[4] Wahbah Zuhailiy, Fiqh al-Islamy wa Adilatuha, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1984), Jilid V, hal. 38

[5] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (t.t: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1420/1999 M), cet. I, hal. 12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s