Simpulan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU/XIII/2015

Putusan MK Nomor 130 PUU/XIII/2015 tersebut ialah judicial review (pengujian undang-undang), yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Republik Indonesia. Landasan pemikiran dari judicial review ini ialah sebagai berikut:

  1. Lembaga prapenuntutan yang berkewajiban melakukan prapenuntutan telah terbukti tidak mampu mencapai tujuannya. Hal ini menyebabkan penyidik melakukan kesalahan dalam proses penyidikannya, seperti salah menetapkan tersangka atau salah dalam menilai bukti-bukti.
  2. Tidak efisiennya fungsi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum karena terbatasnya peran aktif penuntut umum dalam penyidikan. Hal ini dapat menimbulkan tidak tercapainya harapan dan kebutuhan penuntut umum, serta proses penanganan perkara pun menjadi lambat.
  3. Penyidikan dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan penuntut umum bila Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak diterbitkan.
  4. Jika SPDP tidak disampaikan tepat waktu, maka akan mengakibatkan cacat prosedural dalam tahapan penyidikan, penyidik tidak transparan, dan tidak adanya pengawasan dari penuntut umum terhadap penyidik.
  5. Ketidakjelasan prosedur prapenuntutan, seperti ketidakjelasan proses bolak-balik berkas dari penyidik ke penuntut umum dan tidak adanya jangka waktu yang pasti mengenai apakah berkas perkara layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, ketidakjelasan prosedur tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
  6. Terbatasnya kewenangan pemeriksaan tambahan telah membatasi peran aktif penuntut umum sebagai pengendali penuntutan.

Amar putusan dari perkara ini di antaranya ialah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Dengan demikian, akibat hukum dari putusan MK tersebut di atas ialah penyidik kini wajib menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Putusan ini dapat membuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi semakin kuat, serta penuntut umum dapat berperan aktif dalam menangani suatu perkara pidana. Oleh karena itu, kekeliruan penyidik dalam menetapkan tersangka dan menilai bukti-bukti yang sering kali terjadi dapat diminimalisir melalui pengawasan penuntut umum terhadap penyidik dan melalui kerjasama di antara kedua lembaga penegak hukum tersebut.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s