Hukum Perbankan di Indonesia: Suatu Pengantar

Pengertian Perbankan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya di lembaga perbankan. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.[1] Mengenai bagaimana sistem perbankan Indonesia, tentu segala sesuatunya dapat dicermati dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berikut ialah definisi atau pengertian dari beberapa istilah penting yang terkait dengan hukum perbankan berdasarkan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah tersebut:[2]

  1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
  2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
  3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
  4. Bank Syariah (BS) adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);[3]
  5. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.[4]
  6. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya;[5]
  7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;[6]
  8. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

istilahperbankan

gambar diambil dari http://danzierg.com/istilah-perbankan-dan-istilah-keuangan-lain-serta-pengertiannya/

 

Dasar Hukum

Sebagaimana yang diuangkapkan pemakalah dalam latar belakang di atas bahwa agar sektor perbankan dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik, maka diperlukan aturan hukum yang mengikat dan mengatur perbankan, sehingga dengan hukum tersebut, perbankan dapat menjalankan fungsinya secara sehat dan maju. Berikut ialah dasar hukum perbankan di Indonesia:

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
  5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
  7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
  8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
  9. Peraturan Bank Indonesia.
  10. Surat Edaran Bank Indonesia.
  11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
  13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.
  16. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai Hukum Jaminan dan Perjanjian.
  17. Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga.
  18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
  19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perbankan dan kegiatan usahanya.

 

Asas Perbankan

Untuk terciptanya sistem perbankan Indonesia yang sehat dalam kegiatan perbankan, maka berikut akan diuraikan asas hukum perbankan:[7]

  1. Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni yang bunyinya “dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

  1. Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Prinsip kerahasian bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan dikecualikan dalam hal-hal kepentingan perpajakan, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam hal perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi bank.

  1. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lebih lanjut Hermansyah dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh iktikad baik.

 

Legal Administratif Perbankan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diketahui bahwa Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah. Apabila berbentuk Perseroan Terbatas maka sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Apabila berbentuk Koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan peraturan mengenai perkoperasian yang berlaku. Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. Bentuk badan hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri ialah mengikuti bentuk badan hukum kantor pusatnya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 21 Ayat (3).

Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek. Akan tetapi, Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.[8] Meski badan hukum perbankan dapat berupa Perseroan Terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah, namun kebanyakan perbankan di Indonesia berbadan hukum perseroan terbatas. Pasal 7 Undang-undang Perbankan Syariah mengatur bahwa badan hukum perbankan syariah hanya perseroan terbatas. Lebih lanjut, pemakalah akan menjelaskan pengaturan atau ketentuan-ketentuan pokok perbankan sebagai berikut:

Pendirian Perbankan

Pertama perlu dicatat bahwa bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga setiap perbankan harus izin terlebih dahulu ke OJK sebelum perbankan tersebut berdiri dan menjalankan kegiatan usaha. Sebelum OJK didirikan, perbankan mesti memperoleh izin pendirian dari Bank Indonesia. Mengenai tata cara perizinan perbankan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk memperoleh izin ialah sebagai berikut:[9]

  1. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan berintegritas baik.
  2. Larangan adanya hubungan keluarga antara pengurus bank.
  3. Modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
  4. Batas maksimum kepemilikan saham dan kepengurusan.
  5. Kelayakan rencana kerja.
  6. Batas waktu pemberian izin pendirian bank.

Mengenai prosedur pendirian bank telah ada beberapa peraturan pelaksanaan[10] dari Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah, serta telah ada peraturan dari OJK mengenai hal ini.

           Bank Umum Konvensional

Modal disetor paling kurang sebesar Rp 3 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

  1. WNI dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  2. WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dari OJK, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Perbankan, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

  1. susunan organisasi dan kepengurusan;
  2. permodalan;
  3. kepemilikan;
  4. keahlian di bidang Perbankan; dan
  5. Kelayakan rencana kerja.

Selanjutnya menurut Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33 KEP/DIR tentang Bank Umum, ditentukan bahwa permohonan untuk memperoleh izin usaha wajib memenuhi persyaratan tertentu, serta melampirkan hal-hal berikut:

  1. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
  2. Data kepemilikan berupa: daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, sera daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi.
  3. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
  4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja termasuk susunan personalia.
  5. Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito.
  6. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa: daftar aktiva tetap dan inventaris, bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor, foto gedung kantor dan tata ruangan, contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank, NPWP Tanda Daftar Perusahaan.
  7. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasaan modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitaspembiayaan dalam bentuk apapun dari atau pihak lain di Indonesia, juga tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
  8. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan dari anggota Dewan Komisaris sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 1 bank lain atau sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat eksekutif lainnya pada perusahaan lain lebih dari 2 perusahaan.
  9. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan dari anggota Direksi sebagai anggota Komisaris, Direksi, atau Pejabat eksekutif lainnya pada lembag perbankan, perusahaan, atau lembaga lain.
  10. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk suami istri, menantu, dan ipar dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Surat pernyataan dari anggota Direksi berisi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak mempunyai saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.

Setelah diajukannya permohonan izin usaha, maka OJK selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterimanya secara lengkap dituntut memberikan pernyataan disetujui atau ditolak. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan, OJK terlebih dahulu akan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen. Dalam hal terdapat pergantian atas calon yang diajukan, maka dilakukan wawancara dengan pemilik, anggota dewan komisaris dan direksi, namun bila tidak ada pergantian, maka tidak diperlukan wawancara kedua kali.

            Bank Umum Syariah

Modal disetor paling kurang sebesar Rp 1 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

  1. WNI dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  2. WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Perbankan Syariah, usaha Bank Syariah harus memenuhi beberapa persyaratan untuk memperoleh izin dari OJK, berikut ialah persyaratannya:

  1. susunan organisasi dan kepengurusan;
  2. permodalan;
  3. kepemilikan;
  4. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
  5. kelayakan usaha.

 

            Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Undang-undang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan di ibukota kabupaten atau kotamadya, sepanjang di ibukota kabupaten atau kotamadya dimaksud belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat. Sementara Modal disetor paling kurang sebesar:

  1. Zona 1 sebesar Rp 14 miliar;
  2. Zona 2 sebesar Rp 8 miliar;
  3. Zona 3 sebesar Rp 6 miliar; dan
  4. Zona 4 sebesar Rp 4 miliar.

Lebih lanjut aturan mengenai zona wilayah di atas dapat dilihat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat ini hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

  1. WNI;
  2. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI;
  3. Pemerintah Daerah; atau
  4. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2) dan 3).

 

             Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Modal disetor paling kurang sebesar:

  1. Rp 2 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
  2. Rp 1 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1);
  3. Rp 500 juta untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah angka 1) dan 2).

BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

  1. WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI;
  2. Pemerintah Daerah; atau
  3. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan 2).

 

Kepemilikan Saham Perbankan

Dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan, OJK menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada bank berdasarkan kategori pemegang saham dan keterkaitan antar pemegang saham sebagai berikut:

  1. Badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebesar 40% dari modal bank;
  2. Badan hukum bukan lembaga keuangan sebesar 30% dari modal bank; dan
  3. Pemegang saham perorangan sebesar 20% dari modal bank. Batas maksimum kepemilikan saham oleh perorangan di BUS adalah sebesar 25% dari modal bank.

                                                                                  

Kegiatan Usaha Perbankan

          Bank Umum Konvensional

Usaha Bank Umum yang dijabarkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ialah sebagai berikut:

  • menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  • memberikan kredit;
  • menerbitkan surat pengakuan hutang;
  • membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  • surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

kertas perbendaharaaa negara dan surat jaminan pemerintah;

Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

obligasi;

surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

  • memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  • menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  • menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  • menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  • melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  • membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
  • melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  • menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
  • melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Perbankan berikut ini:

  1. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  2. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  4. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

 

          Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

  1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang (dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
  10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
  11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
  12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
  13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
  14. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
  15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
  17. Melakukan kegiatan PMS untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
  18. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal;
  19. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
  20. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
  21. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah:

  1. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
  2. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
  3. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
  4. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
  5. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  6. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.

 

          Bank Perkreditan Rakyat

Usaha Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

  1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  2. Memberikan kredit;
  3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, jika itu bank syariah dan/atau unit usaha syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
  4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

 

Kegiatan Pendukung Usaha

Kegiatan Pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia (SDM), manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, Teknologi Informasi (TI), logistik dan pengamanan.

 

Dewan Pengawas Syariah

Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, maka diperlukan suatu badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memilki pengetahuan umum di bidang perbankan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah, dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penjelasan Pasal 6 huruf m UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa dalam suatu lembaga Perbankan Islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Menurut Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Integritas, yaitu:

  • Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  • Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
  • Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
  • Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
  • Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang:
  • Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
  • Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dicalonkan.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Sedangkan di BPRS berjumlah sekurang-kurangnya satu orang dan sebanyak-banyaknya tiga orang. Anggota DPS hanya bisa merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank. Sebanyak-banyaknya dua anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN).

Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 menguraikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS, yaitu antara lain meliputi:

  1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
  2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
  3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
  4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
  5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Pasal 31, 32, 33, PBI, No. 6/24/PBI/2004 mengatur mengenai tata cara penetapan DPS. Bank wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan DSN sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Permohonan untuk memperoleh persetujuan tersebut diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta. Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota DPS diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut, OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, dan wawancara terhadap calon anggota DPS.

Penetapan calon anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh penetapan tersebut wajib disampaikan oleh bank kepada Dewan Syariah Nasional dengan tembusan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional menetapkan calon Dewan Pengawas Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dewan Syariah Nasional belum mengeluarkan penetapan calon Dewan Pengawas Syariah, maka calon Dewan Pengawas Syariah dianggap efektif sebagai Dewan Pengawas Syariah. Kemudian, pengangkatan tersebut wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan efektif.

Menurut keputusan DSN No. 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS dan Lembaga Keuangan Syariah, tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Adapun fungsi utama DPS adalah:

  1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal ynag terkait dengan aspek syariah.
  2. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Sedangkan kewajiban DPS adalah:

  1. Mengikuti fatwa-fatwa DSN
  2. Mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
  3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS, maka diperlukan langkah pemberdayaan, baik dari sisi kopetensi, integritas maupun independensi. Langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dengan memerhatikan kondisi kesiapan bank dan sumber daya insani DPS.

Dalam pelaksanaan fatwa  di tingkat DPS, ketentuan yang dijelaskan oleh fatwa DSN bersifat umum. Oleh karena itu, seharusnya fatwa tersebut harus jelas dan dibuat petunjuk pelaksanaannya, agar tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan produk tersebut.

Keberadaan Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia yang beranggotakan ahli syariah, ahli ekonomi, ahli hukum, ahli perbankan dan ahli akuntansi dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk membuat petunjuk pelaksanaan yang jelas. Mereka dapat bekerja sama dengan DSN sebagai otoritas tertinggi regulasi sekaligus pengawasan syariah terhadap lembaga keuangan dan perbankan yang berdasarkan syariah.

Pelaksanaan produk perbankan Islam dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila ada akad yang belum difatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan darai DSN, akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karena itu harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran dan perbankan islam yang pesan.

Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad tersebut selesai. Ini berguna untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut dibuat, baik dari pihak maupun dari pelaksanaan isi akad.

Pemberdayaan dan pengembangan sistem pengawasan dan audit kepatuhan syariahdipelopori oleh accounting and auditing organization for islamic finacial institution (AAOIFI). Dalam standar DPS yang diterbitkan oleh AAOIFI ditentukan sebagai berikut:

  1. Setiap pelaporan bank islam harus mencantumkan pendapat DPS bank yang menjelasakn kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (opini syariah).
  2. Adanya proses pengawasan dan audit yang aktif dari pihak DPS terhadap suatu kegiatan usaha bank.

Menurut Setiawan Budi Utomo, standar AAOIFI sangat ideal bagi perbankan Islam saat ini namun harus dijalankan demi perbaikkan kinerja pengwasan audit DPS dan bank Islam yang dapat berkiprah secara internasional. Karna itu sudah sepatuhnya DPS diberi wewenang audit internal aspek syariah dan DSN diberi wewenang audit eksternal aspek syariah. Apabila SDM belum memenuhi standar ini maka bank dapat menggunakan audit syariah eksternal atau kantor akuntan publik yang komit dan paham terhadap prinsip syariah.

Posisi DPS adalah sejajar dengan dewan komisaris, karena harus mendapat persetujuan RUPS dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Jadi kedua sama-sama bertanggungjawab kepada RUPS. Selian itu perlu dipertimnbangkan honorarium para anggota DPS bila dianggap sejajar dengan anggota dewan komisaris, berarti imbalan yang diberikan seharusnya juga sama.

DSN tidak dapat membubarkan DPS tapi hanya mengajukan kepada RUPS untuk membubarkan DPS karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Apabila ada penyimpangan di DPS, BI-dalam hal ini direktur keptuhan-melaporkan kepada DSN dan kemudian DSN akan merekomendasikan kepada RUPS agar memberhentikan DPS. Berarti, direktur keptuhan juga harus menguasai prinsip-prinsip syariah dlam perbankan. BI dengan mekanisme pemeriksaannya secara periodik pasti dapat menemukan adanya penyimpangan syariah. Selain itu RUPS juga bisa memutusklan tanpa melalui sidang, yang penting ada tanda tangan dari pemegang saham utama, terutama terhadap bank-bank pemerintah.

Bagi bank Islam maupun BPRS yang berada di pelosok daerah dan DSN kurang mempunyai informasi calon anggota DPS, maka DSN harus meminta rekomendasi dari MUI setempat dan bisa menerima masukan dari Majelis Ulama Provinsi, Majelis Ulama Kabupaten/Kota, bank Islam atau BPR syariah yang bersangkutan. Ada baiknya mengambil ulama setempat sebagai anggota DSN, karena ulama tersebut. Selain itu, keberadaan bank Islam di wilayah tersebut di mata masyarakat. Adapun mekanisme pemilihannya tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

 

Kebanksentralan (Bank Indonesia)

  1. Sejarah Bank Indonesia

Sejarah Bank Indonesia diawali pada 1828 De Javasche Bank yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kemudian pada tahun 1953 Bank Indonesia mengalami perubahan nama dari De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia yang memiliki tiga tugas penting di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran juga melanjutkan tugas bank secara komersil dari De Javasche Bank terdahulu.

Kemudian pada tahun 1968 Bank Indonesia mengalami perubahan legi dengan mengeluarkan Undang-undang Bank Sentral yang berfungsi mengatur semua bank di Indonesia, melayani semua masyarakat dan memperlancar produksi.

Pada tahun 2004, Undang-undang Bank Indonesia (UU-BI) diamandemen kembali dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguat pemerintah.

Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global.

  1. Pengertian Bank Sentral dan Bank Indonesia

Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini yang berkedudukan di Ibukota Negara.

  1. Tujuan dan Tugas

Dalam Undang-undang Bank Indonesia diatur bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, artinya Bank Indonesia harus menjaga agar nilai mata uang atas barang dan jasa tetap stabil. Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah:

  • Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yag dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.
  • Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan perkembangan nulai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia di atas, maka Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan 3 bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu:[11]

  • menetapkan dan melaksanakan kebiijakan moneter;
  • mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
  • mengatur dan mengawasi Bank.

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang:

  • menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;
  • melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    • operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
    • penetapan tingkat diskonto;
    • penetapan cadangan wajib minimum;
    • pengaturan kredit atau pembiayaan.

Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan perizinan dan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kewajiban menyampaikan laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran, agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran.[12]

Dalam mengatur dan mengawasi Bank, Bank Indonesia menetepkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan atas Bank, dan memberikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[13]

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Bank Indonesia memiliki wewenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga  dapat memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegitan usaha tertentu. Pengawasan oleh Bank dilakukan secara langsung, maupun tidak langsung. Adapun pengawasan yang dilakukan secara langsung berupa pemeriksaaan yang dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

  1. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  • Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundangan.
  • Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
  • Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas tentang masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang menjadi kewenangannya.
  • Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancanagan anggaran pendapatan dan belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
  • Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat kemudian dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara tersebut.
  • Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Jika Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.
  • Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Apabila anggota internasional atau lembaga multilateral adalah Negara maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.

Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaaan tugas Bank Indonesia maupun Pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Bank Indonesia menjalin kerjasama internasional dalam bidang-bidang sebagai berikut:

  • Investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing.
  • Penyelesaian transaksi lintas negara.
  • Hubungan koresponden.
  • Tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral.
  • Pelatihan/penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran.

Hubungan utama antara pemerintah dan Bank Indonesia adalah Bank Indonesia berperan atau bertindak sebagai kas pemerintah. Di samping itu, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Bank Indonesia dipimpin oleh seorang Dewan Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputi Gubernur. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Rapat Dewan Gubernur merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi.[14]

  1. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam Bidang Keuangan

Dalam hal hubungan keuangan dengan Pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menetapkan surat-surat utang negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat utang negara tersebut. Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir Pemerintah yang menatausahakan rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman dari luar negeri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia. Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benat terfokus serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemeberian kredit kepada Pemerintah guna mengatasi defisit spending-yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang yang lama, saat ini tidak dapat dilakukan lagi oleh Bank Indonesia.

  1. Akuntabilitas dan Anggaran

Menurut Undang-undang Bank Indonesia Pasal 58, akuntabilitas dan anggaran Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun yang memuat:

Evaluasi terhadap pelaksanann kebijakan moneter pada tahun sebelumnya.

Rencana kebijakan moneter dan pemetaan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan ekonomi dan keuangan.

  • Informasi kepada media massa disampaikan juga tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 bulan.
  • Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Otoritas Jasa Keuangan

Seperti halnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Bank Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Bank Indonesia berfungsi untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi Bank, kini Bank Indonesia hanya memiliki fungsi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Fungsi mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi Bank kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, antara lain sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Dalam hal melaksanakan tugas pengaturan, OJK berwenang menerapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sementara untuk melakukan pengawasan, OJK berwenang melakukan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.[15] Wewenang OJK yang lain meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, serta melakukan pemeriksaan bank.

Meski terdapat pembagian tugas dan fungsi antara Bank Indonesia dan OJK tersebut, namun kedua Lembaga Negara ini dituntut untuk selalu melakukan kordinasi dan kerjasama. Guna memperlancar dan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia dan OJK tersebut, maka telah dibentuk beberapa hal sebagai acuan koordinasi yaitu Keputusan Bersama BI dan OJK, Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial (FKMM), Petunjuk Pelaksanaan Bersama Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi BI dan OJK (Juklak Mekor), dan Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP).

  1. Keputusan Bersama BI dan OJK Koordinasi BI-OJK secara khusus telah tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 39, yaitu terkait koordinasi antara BI dan OJK dalam membuat peraturan pengawasan perbankan. Sebagai pelaksanaan UU tersebut, telah disepakati Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas BI dan OJK dalam bentuk Keputusan Bersama BI dan OJK Nomor 15/1/KEP. GBI/2013 dan Nomor PRJ-11/D.01/2013 tanggal 18 Oktober 2013. Dalam Keputusan Bersama tersebut, pelaksanaan koordinasi didasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:
    • Bersifat kolaboratif;
    • Meningkatkan efisiensi dan efektifitas;
    • Menghindari duplikasi;
    • Melengkapi pengaturan sektor keuangan; dan
    • Memastikan kelancaran pelaksanaan tugas BI dan OJK;

Adapun ruang lingkup Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi BI dan OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Bersama BI dan OJK tanggal 18 Oktober 2013 meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:

  1. Kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing;
  2. Pertukaran informasi LJK serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK;
  3. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki atau digunakan BI dan OJK; dan
  4. Pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.
  5. Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial FKMM adalah forum yang dibentuk untuk memperlancar dan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang BI dan OJK. Forum ini membahas isu-isu koordinasi BI dan OJK yang bersifat prinsipil dan strategis yang memerlukan kesepakatan dan tindak lanjut bersama dari kedua lembaga atau oleh salah satu lembaga sesuai kewenangan masing-masing. Kebijakan prinsipil dan strategis (strategic policy) adalah kebijakan lembaga, baik dalam bentuk pernyataan kebijakan (policy statement) maupun dalam bentuk pengaturan atau penetapan, yang menyangkut pelaksanaan tugas lembaga dan mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun ke luar lembaga.
  6. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Bersama Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi BI dan OJK Juklak Mekor mencakup 8 (delapan) area yaitu:
    • Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Hasil Pengawasan LJK dan Macro-Surveillance;
    • Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan Bank;
    • Koordinasi dan Kerjasama dibidang Sistem Pembayaran;
    • Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Penyusunan Kajian dan/atau Penelitian Bersama;
    • Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Stance Indonesia atas isu-isu Fora Internasional;
    • Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat,
    • Koordinasi Dalam Pengelolaan Rekening OJK di BI; dan
    • Koordinasi Kantor Perwakilan Dalam Negeri BI dengan Kantor Regional/Kantor OJK.
  7. Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan, dilakukan dalam rangka mendukung peralihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK. Kedua lembaga ini membentuk FKPISP sebagai sarana harmonisasi, kolaborasi dan komunikasi dalam melaksanakan pertukaran informasi serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan.

 

                [1] Hermansyah, S.H., S.Hum., Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 7

                [2] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

                [3] Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia 2016, diakses tanggal 20 April 2017

http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan indonesia/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2016.aspx, hlm. 13

                [4] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

                [5] Ibid.

                [6] Ibid.

                [7] Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.H., Hukum Perbankan, https://abdul-hakim-siagian.com/tag/hukum-perbankan/ diakses pada hari Jumat tanggal 21 April 2017.

                [8] Brian A Prastyo, SH., MLI, Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Bank Syariah, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 3, Nomor 1, April 2005, hlm. 45.

                [9] Hermansyah, S.H., S.Hum., Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 26

                [10] Di antaranya ialah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat.

                [11] Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

                [12] Bab V Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

                [13] Bab VI Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

                [14] http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/dewan-gubernur/Contents/Default.aspx diakses pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017

                [15] BAB III Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Klik file di bawah ini

HUKUM PERBANKAN

Saya harap teman-teman tidak copy paste dari tulisan ini ya.. boleh saja ATM (Amati Tiru Modifikasi), tapi tidak untuk plagiat 🙂

Semoga bermanfaat … 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s