Melihat Kontrak Akad Musyarakah di Bank

Saya belajar menganalisis kontrak Musyarakah, kontraknya pun kami cari sendiri. Bersyukur, saya dapat kontrak Musyarakah yang asli atau pernah dibuat untuk transaksi asli. Berikut saya lampirkan kontraknya, namun pihak-pihak yang terlibat dirahasiakan. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok 🙂

akad musyarakah (2)

contractgambar disadur dari http://evinn68.blogspot.co.id/2016/12/perancangan-kontrak-contract-drafting.html

Kami menilai bahwa kontrak yang kami teliti sudah cukup lengkap. Hanya perlu untuk ditambahkan beberapa hal saja, yakni antara lain sebagai berikut:

  1. Pasal 5: Nisbah dan Tata Cara Perhitungan Bagi Hasil

Mengenai nisbah bagi hasil, dalam fatwa diatur bahwa keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Kemudian yang paling penting ialah sistem kuantifikasi keuntungan harus dituangkan dengan jelas dalam akad.

Kontrak ini mengatur nisbah dalam Pasal 5 tentang Nisbah dan Tata Cara Perhitungan Bagi Hasil. Pasal ini sudah menjelaskan dengan cukup lengkap mengenai bagaimana nisbah tersebut didapat, sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa.

  1. Pasal 6: Pembayaran Pembiayaan Musyarakah

Dalam kontrak ini dinyatakan kewajiban Pihak Nasabah untuk membayar pembiayaan musyarakah. Kemudian dijelaskan pula tentang apabila nasabah sudah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan disetujui oleh pihak Bank, kewajiban pembayaran tersebut tidak berlaku.

Sudah sangat baik telah menuangkan mengenai pembayaran pembiayaan musyarakah. Adapun mengenai tata cara pembayaran pembiayaan musyarakah oleh nasabah telah dituangkan pula dalam kontrak, yakni dalam Pasal 8. Dengan mencantumkan mengenai tata cara pembayaran ini, nasabah dapat mengetahui dengan jelas bagaimana seharusnya ia melakukan kewajiban pembayaran tersebut, sehingga nasabah dapat terhindar dari wanprestasi yang disebabkan oleh kesalahan cara pembayaran.

  1. Pasal 7: Pembayaran Bagi Hasil

Pembayaran bagi hasil merupakan kewajiban Nasabah. Pasal ini sudah dengan jelas mencantumkan mengenai akibat dari wanprestasi atau keterlambatan pembayaran bagi hasil oleh nasabah, yakni membayar Ta’zir. Ketentuan mengenai Ta’zir pun sudah jelas disebutkan dalam kontrak, bahwa ta’zir akan dialokasikan untuk dana sosial. Namun sayangnya, kontrak ini tidak menyebutkan berapa ta’zir yang harus dibayar oleh nasabah untuk setiap satu hari keterlambatan, padahal alangkah lebih baik jika jumlah ta’zir tersebut dituangkan dalam kontrak dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Ta’zir dituangkan dalam bentuk nominal dalam kontrak.

  1. Pasal 8: Tata Cara Pelunasan Pembiayaan Musyarakah dan Pembayaran Bagi Hasil

Pasal ini sudah sesuai dan lengkap, hanya kurang di bagian penyebutan jumlah nominal ta’zir sebagaimana Pasal sebelumnya. Pasal ini hanya menjelaskan bahwa ta’zir atau denda tersebut akan ditentukan kemudian.

  1. Pasal 9: Pengakuan Kewajiban

Sudah sangat baik kontrak mengenai pengakuan kewajiban untuk Nasabah ini dituangkan dalam akad. Pasal ini berguna untuk memastikan bahwa Nasabah telah mengakui kewajiban-kewajiban yang telah dipaparkan dalam Pasal-pasal sebelumnya, serta telah sepakat dengan kewajiban-kewajibannya tersebut. Oleh karenanya, ketika Nasabah melanggar kewajiban pembayaran pembiayaan musyarakah dan bagi hasil, serta kewajiban yang lainnya, Nasabah harus bersedia pula untuk menanggung ta’zir (denda) dan/atau akibat lainnya.

  1. Pasal 10: Biaya-biaya

Klausula yang tercantum disini sudah sesuai, karena memang pada dasarnya pembiayaan dapat dicairkan apabila pihak debitur telah membayar biaya-biaya administrasi, serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pembiayaan seperti bea-materai, biaya percetakan, biaya notaris, premi asuransi, biaya pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dll.

  1. Pasal 11: Hal-hal yang Harus Dilakukan oleh Pihak Kedua

Pada ayat ke-4 terdapat klausula bahwa “pihak kedua wajib menyediakan saldo yang mengendap di rekening pihak kedua di pihak pertama minimum sebesar satu kali angsuran.”

Klausula ini posisinya masih kurang begitu jelas apakah yang dimaksud itu di rekening pihak kedua saja, atau di rekening pihak pertama saja, atau di rekening keduanya. Dan tidak dijelaskan tujuannya apa dalam mengendapkan saldo tersebut. Sedangkan alangkah baiknya agar uang tidak diendapkan, karena perputaran uang yang productive lebih baik dari pada menimbun uang. Pada ayat-ayat lainnya sudah sesuai.

  1. Pasal 12: Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan Pihak Kedua Selain atas Izin dari Pihak Pertama: sudah sesuai.
  2. Pasal 13: Pernyataan Pihak Kedua

Klausula tentang pernyataan pihak kedua ini sudah sesuai, karena diperlukan pernyataan yang pasti atau jelas dari pihak kedua untuk meyakinkan pihak pertama agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

  1. Pasal 14: Cidera Janji

Klausula-klausula tentang cidera janji tersebut sudah sesuai karena dalam bekerja sama tidak selamanya berjalan dengan mulus atau lancar. Dengan adanya klausula tentang cidera janji, pihak pertama dan pihak kedua dapat mengukur kesalahan-kesalahan apa saja yang dianggap wanprestasi, akibat dari wanprestasi atau cidera janji tersebut, dan seperti apa kerugian yang diakibatkan dari cidera janji.

  1. Pasal 15: Risiko Usaha

Klausula ini sudah sesuai dan jelas menerangkan mengenai akibat-akibat apa saja yang akan ditanggung apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. Klausula ini juga sudah sesuai dengan ketentuan syariah yakni pihak pertama atau kedua tidak menanggung risiko usaha dan kerugian yang disebabkan oleh cidera janji, kelalaian, kesalahan yang dilakukan pihak kedua. Dalam ketentuan syariah, para pihak memang menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tafrith, mukhalafah asy-syuruth, dan ta’adi yakni kelalaian, kesalahan, dan cidera janji yang dilakukan oleh para pihak tersebut secara masing-masing.

Dalam Pasal ini seharusnya dicantumkan pula klausula yang menyatakan bahwa apabila pihak pertama melakukan kelalaian, kesalahan, dan cidera janji sehingga menimbulkan kerugian dan risiko usaha, maka pihak kedua tidak menanggung risiko usaha atau kerugian tersebut.

Kemudian pada prinsipnya, pengelolaan dana musyarakah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun meski salah satu pihak saja yang mengelola dana, maka hal ini tidak menjadi masalah. Asalkan para pihak sepakat tentang siapa yang mengelola dana tersebut di antara mereka. Pasal ini sudah bagus dalam menyebutkan bahwa pihak pertama telah memberi kuasa kepada pihak kedua untuk mengelola dana musyarakah.

  1. Pasal: 16 Force Majeur

Sudah sesuai, karena force majeure merupakan kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan, sehingga bagi kedua belah pihak dapat memaklumi dan dapat megambil jalan tengah apakah peristiwa tersebut dapat membatalkan kontrak atau tidak.

  1. Pasal 17 Pemeriksaan dan Pengawasan

Klausula disini bersifat rancu pada kata “setiap waktu” karena dikhawatirkan bagi pihak kedua tidak menyetujui jikalau pihak pertama meminta keterangan yang dilakukan secara tiba-tiba atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan juga pada klausula tersebut kurang jelas apakah bagi nasabah menyetujui segala hal yang menjadi pemeriksaan bagi pihak pertama.

  1. Pasal 18 Jaminan

Sudah sesuai

  1. Pasal 19 Asuransi terhadap Pembiayaan

Sudah sesuai

  1. Pasal 20 Penyelesaian Perselisihan

Sudah sesuai

  1. Pasal 21 Pemberitahuan

Seharusnya judul dari pasal ini di ubah menjadi “Domisili dan Pemberitahuan” karena pasal ini berisi tentang pemberitahuan alamat dari kedua belah pihak untuk kepentingan dari kontrak tersebut.

  1. Pasal 22 Ketentuan-ketentuan lain

Ayat 3 dari Pasal ini perlu diperhatikan lagi, sebab ayat ini cenderung atau terkesan menyulitkan nasabah. Dalam ayat ini diungkapkan bahwa apabila pembiayaan dihentikan secara sepihak karena nasabah wanprestasi (menunggak), maka biaya-biaya yang timbul dari pembiayaan ini tetap menjadi kewajiban nasabah, termasuk denda wanprestasi (keterlambatan/menunggak). Pihak Bank tidak bisa menghentikan kontrak ini secara sepihak tanpa persetujuan nasabah. Kemudian apabila nasabah wanprestasi, alangkah lebih bijak untuk dilakukan rescheduling atau restructuring saja daripada harus membebani nasabah dengan biaya ta’zir dan biaya-biaya lainnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s