Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

cuci uang gambar diambil dari https://dianayamazaki.wordpress.com/2012/06/20/money-laundering-pencucian-uang-dalam-pertanyaan/

Salah satu bentuk white collar crime ialah tindak pidana pencucian uang (money laundering). Money laundering berkembang pada tahun 1980-an, disebabkan oleh kejahatan peredaran obat-obatan terlarang (psikotropika dan narkotika) di dunia Barat. Sejak saat itu negara-negara Barat menaruh perhatian serius untuk melawan money laundering. Hal ini dikarenakan, banyak negara Barat yang tidak ingin para pelaku kejahatan menikmati keuntungan yang besar yang diperoleh dari hasil penjualan obat-obatan terlarang tersebut. Sedangkan istilah pencucian uang (money laundering) itu sendirimuncul pertama kali pada tahun 1920-an, yakni ketika mafia di Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha Laundromats (mesin pencuci otomatis). Saat itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal serta perdagangan narkotika. Oleh karena anggota mafia diminta menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah sah, maka mereka melakukan praktik pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membeli perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha Laundromats tersebut.[1] Sekarang, langkah yang biasa dilakukan oleh para pelaku money laundering adalah dengan menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan (financial system) atau menempatkannya di lembaga keuangan, langkah ini disebut juga dengan placement.

Dari sekian banyak lembaga penyedia jasa keuangan, khususnya bank, pasar modal ialah salah satu lembaga penyedia jasa keuangan non bank yang memiliki peranan penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi nasional, sebab fungsinya sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan wahana investasi bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) oleh Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, lembaga keuangan pasar modal perlu menerapkan Prinsip tersebut guna mengurangi praktek pencucian uang yang dilakukan melalui bursa efek. Prinsip tersebut merupakan instrumen untuk melawan tindak pidana money launderingdi pasar modal, tanpa instrumen tersebut, maka pasar modal akan menjadi pasar yang ‘empuk’ bagi para pelaku money laundering. Para pelaku money laundering akan dengan mudah membersihkan uangnya dengan hanya menempatkan (menginvestasikan) uang haramnnya di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Apalagi sekarang, investasi sudah tidak perlu lagi melalui broker, tanpa perantara siapa pun, investor baik yang domestik maupun asing bisa langsung berinvestasi secara online.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) pernah diuji dan diteliti oleh Dewi Anggraeni Pujianti (2011) melalui tesisnya yang berjudul Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.Namun tesis tersebut membatasi bahasannya, yakni hanya tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) di perbankan. Simpulan dari tesis tersebut menunjukan bahwa bank wajib melaksanakan tata cara penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) atau yang biasa disebut KYC Principles berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank. Untuk mencegah pencucian uang, bank wajib melakukan identifikasi profil nasabah tatkala menerima nasabah, pemantauan, pengkinian data, penatausahaan dokumen, pelaporan, perlindungan terhadap pelapor dan saksi, serta pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.[1] Sementara itu, Moses Frian Sabar (2016) dalam paper-nya Tindak Pidana Money Laundering dalam Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memperkuat tugas, fungsi, dan wewenang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal, yakni PPATK bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan pengawasan transaksi dan audit terhadap perusahaan efek, perusahaan kustodian, dan semua aktifitas transaksi di pasar modal.[2]Simpulan Moses Frian Sabar (2016) di atas sejalan dengan simpulan paper yang ditulis oleh Johari (2011), dengan judul Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Munir Fuady[3] menyatakan bahwa model pencucian uang yang paling lazim dilakukan ialah perdagangan saham di bursa efek, bahkan menurut Johari (2011), model dengan menggunakan sarana di pasar modal merupakan model yang lebih mudah dibanding dengan menggunakan jasa perbankan.

Edi Herdianto (2007) telah menulis paper yang diterbitkan dalam Jurnal Yustisia dengan judul Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) oleh Kalangan Pasar Modal dan Efektivitasnya dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Berbeda dengan paper yang ditulis Edi Hedianto (2007) tersebut, penelitian ini meninjau secara yuridis peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penerapan KYC Principles tersebut di Pasar Modal, serta pengaruhnya terhadap penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

 

Pencucian Uang

Penulis mengutip pengertian tindak pidana pencucian uang dari Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) untuk mencegah sistem pasar modal dan lembaga keuangan lainnya dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang. Pencucian uang menurut FATF adalah the conversion of transfer of property, knowing it is derived from crime to conceal or disguise its illicit origin or to assist a person who is involved in crime to evade legal consequences atau dapat juga diartikan, the concealment or disguising of the were nation, source, location, disposition, movement, rights over, or ownership of property, knowing that the property is derived from crime or from participation in a crime.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga memberikan definisi pencucian uang dalam The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropics Substances of 1988, yakni money laundering is the convention of transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any persons who is involved in the commission of such an offence to evade the legal consequences of his action, or the concealment or disguised of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan definisi Pencucian Uang, namun Undang-undang ini menyebutkan dalam Pasal 3, Pasal4, dan Pasal 5 ayat (1) perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, yakni: a) setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan; b) setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; c) setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

 

Pasar Modal

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang disebut pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kegiatan di pasar modal ini tidak akan dapat berjalan tanpa adanya perusahaan penyedia jasa keuangan di pasar modal. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) oleh Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian.

 

Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Penulis mengutip dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.[1]

 

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

Berdasarkan POJK di atas, Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal untuk:

  1. mengetahui latar belakang dan identitas nasabah;
  2. memantau rekening efek dan transaksi nasabah; dan
  3. melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

 

Transaksi Keuangan Mencurigakan

Berdasarkan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di atas, transaksi keuangan yang mencurigakan adalah: a) transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; b) transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tersebut; c) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d) transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.Menurut Edi Hedianto dalam karya ilmiahnya, ada beberapa bentuk kegiatan di pasar modal yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan, yakni sebagai berikut:[2]

  1. transfer dana tanpa disertai informasi yang jelas mengenai identitas dari pengirim dana tersebut;
  2. transfer dana terutama dari luar negeri, untuk tujuan investasi tetapi jumlah investasinya relatif lebih kecil jika dibandingkandengan jumlah dana yang ditransfer tersebut;
  3. keputusan investasi yang tidak memerhatikan pertimbangan ekonomis (misalnya menyimpan dana yang besar dalam rekening pasar uang);
  4. nasabah yang mempunyai beberapa rekening atau yang mempunyai rekening atas nama pihak lain yang tidak mempunyai hubungan bisnis atau alasan yang tepat lainnya dengan nasabah;
  5. adanya aliran dana yang masuk ke dalam rekening nasabah yang jumlahnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan atau sumber penghasilan nasabah;
  6. nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya, atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan dokumen pendukung mengenai identitasnya;
  7. nasabah yang tidak memperhitungkan risiko dalam berinvestasi termasuk biaya-biaya yang timbul dalam berinvestasi;
  8. nasabah yang berasal dari atau yang memiliki rekening di negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat;
  9. adanya transfer dana ke dalam suatu rekening yang sangat tinggi secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif;
  10. pembayaran transaksi melalui uang tunai, transfer dari rekening atas nama pihak lain, cek atas nama pihak lain, atau bentuk pembayaran lain yang sejenis dalam jumlah yang besar;
  11. adanya frekuensi transaksi pada rekening nasabah yang tinggi tetapi frekuensi transaksi efeknya sangat sedikit.

[1]www.ojk.go.id diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

[2]Edi Herdianto, “Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Oleh Kalangan Pasar Modal dan Efektivitasnya dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencuciain Uang,” Yustisia, Edisi Nomor 71, Mei-Agustus, 2007, hlm. 30.

[1]Dewi Anggraeni Pujianti, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”, (Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 2011), hlm. 94

[2]Moses Frian Sabar, “Tindak Pidana Money Laundering dalam Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010,” Lex Crimen, Volume V, Nomor 4, April-Juni, 2016, hlm. 42.

[3] Munir Fuady, Bisnis Kotor (anatomi Kejahatan Kerah Putih), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 198-206

[1]Muhammad Yusuf, dkk, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2011), hlm. 6-7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s