Persekutuan Firma

badan-usaha-milik-swasta-6-728Gambar ini diambil dari https://www.slideshare.net/mangabdul/badan-usaha-milik-swasta

 

Pengertian Firma

Firma (vennootschap onder eene firma) artinya nama bersama. Persekutuan Firma merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama. Jadi firma  mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:[1]

  1. Persekutuan perdata (Pasal 1618 KUHPerdata);
  2. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD), Persekutuan firmaharus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan bagi tiap-tiap perusahaan. Disamping itu, harus memenuhi unsur-unsur perusahaan yaitu terang-terangan, terus-menerus, dan bertujuan mencari keuntungan/ laba[2];
  3. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD);
  4. Tanggung jawab sekutu (firmant) bersifat pribadi untuk keseluruhan, maksudnya pertanggungjawaban sekutu tidak terbatas pada modal yang disertakannya, tetapi juga harta kekayaan pribadi masing-masing pendiri juga dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban firma terhadap pihak ketiga (Pasal 18 KUHD).

Dalam persekutuan Firma, setiap pendiri berhak untuk melakukan pengumuman dan bertindak keluar atau berhubungan dengan pihak ketiga atas nama persekutuan tersebut. Segala perjanjian yang dilakukan salah satu pendiri atau anggota persekutuan firma mengikat anggota persekutuan yang lainnya. Begitupun segala sesuatu yang diperoleh anggota persekutuan firma menjadi harta benda milik firma atau milik bersama semua anggota. Penggunaan nama bersama untuk nama perusahaan dilakukan dengan cara:[3]

  1. Menggunakan nama seorang sekutu, misalnya: Fa. Haji Lala.
  2. Menggunakan nama seorang sekutu dengan tambahan nama keluarga, misalnya: Fa. Anwar & Brothers.
  3. Menggunakan himpunan nama semua sekutu misalnya, Fa. Asmara (Ali, Sumarni, Makmur, Azis, Rahim, dan Anwar).
  4. Menggunakan nama bidang usaha perusahaan, misalnya: Fa. Ayam Bangkok.
  5. Menggunakan nama lain, misalnya Fa. Musi Jaya, Sumber Rizky, dan sebagainya.

Di belakang nama bersama, dapat juga ditambahkan kara Co atau Cie, artinya Co adalah compagnon yang berarti kawan atau maksudnya adalah orang yang turut berusaha bersama firma. Cie adalah singkatan dari Compagnie, maksudnya ialah kelompok, yakni orang-orang yang bersama mempunyai perusahaan/persekutuan firma.

Firma bukan merupakan badan hukum, karena tidak memenuhi persyaratan materil dan formil untuk menjadi badan hukum. Syarat materil agar suatu badan usaha dapat dinamakan badan hukum, ialah:[4]

  1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu, terpisah dari kekayaan pribadi para sekutu badan usaha itu;
  2. Ada kepentingan yang menjadi tujuan (kepentingan bersama) seperti visi dan misi yang bersifat stabil,yakni dalam rangka mencari laba/keuntungan.
  3. Terdapat beberapa orang yang menjadi pengurus dari badan usaha itu, yakni memiliki struktur pengurus yang pasti.

Sementara syarat/unsur formil adalah pengakuan undang-undang dan pengesahan dari Pemerintah (Kementrian Hukum dan HAM). Syarat formil ini mengharuskan suatu badan hukum untuk memiliki Undang-undang tersendiri serta untuk mengesahkan atau mendaftarkan akta pendiriannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

 

Dasar Hukum

            Dasar hukum persekutuan firma antara lain sebagai berikut:

  1. Pasal 16 KUHD

Perseroan firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.

  1. Pasal 18 KUHD

Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.

  1. Pasal 22 KUHD

Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.

  1. Pasal 23 KUHD

Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.

  1. Pasal 24 KUHD

Akan tetapi para persero firma diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk otentik.

  1. Pasal 26 KUHD

Petikan yang dimaksud pada Pasal 24 harus memuat:

Nama, nama kecil, pekerjaan, dan tempat tinggal para persero firma;

Pernyataan firmanya dengan menunjukan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukan cabang khusus itu;

Penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas nama firma;

Saat mulai berlakunya perseroan dan saat mulai berakhirnya;

Dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.

7. Pasal 29 KUHD

Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan, dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hal untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu.

  1. Pasal 30 KUHD

Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diijinkan dengan tegas oleh bekas persero yang namanya disebut di situ, atau bila dalam hal kematian, para ahli warisnya tidak menentangnya, dan dalam hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta, dan mendaftarkannya dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 23 serta dengan ancaman hukuman yang tercantum pada Pasal 29.

  1. Pasal 31 KUHD

Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan waktu setelah habis waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan yang diadakan dalam perjanjian yang asli  yang berhubungan dengan pihak ketiga, diadakan juga dengan akta otentik dan terhadap ini berlaku ketentuan-ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam surat kabar resmi seperti yang telah disebutkan.

Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran, pelepasan diri, penghentian, atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

  1. Pasal 32 KUHD

Pada pembubaran perseroan, para persero yang tadinya mempunyai hak mengurus harus membersihkan urusan-urusan bekas perseroan itu atas nama firma itu juga, kecuali bila dalam perjanjiannya ditentukan lain atau seluruh persero mengangkat pengurus lain dengan pemungutan suara seorang demi seorang dengan suara terbanyak.

Jika pemungutan suara macet, Raad van justitie mengambil keputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layak untuk kepentingan perseroan yang dibubarkan itu.

  1. Pasal 1282, 1642, 1811, 1868, 1874, 1895, 1898, 152, 1651, 1646 dst, 1652, 1801 dst, 1885, 444, 1036, 1916 KUHPerdata
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

 

Pendirian Firma

Berdasarkan Pasal 22 KUHD, persekutuan firma didirikan di hadapan notaris dengan akta otentik. Kemudian berdasarkan Pasal 23 dan 28 KUHD,akta pendirian tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat perseroan firma berkedudukan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Kalimat pertama Pasal 22 KUHD yang berbunyi: “Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik,” artinya pendirian firma dengan kata otentik tersebut merupakan syarat mutlak. Tetapi kalimat terakhir Pasal 22 KUHD yang berbunyi: “Akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga,” berkesimpulan bahwa akta pada pendirian Firma tidak merupakan syarat mutlak terbentuknya persekutuan Firma. Dengan demikian akta pendirian tersebut berfungsi sebagai alat bukti, yakni alat bukti terbentuknya persekutuan firma yang menjadi jaminan atau yang membawa hak dan kewajiban bagi masing-masing pendiri serta hak dan kewajiban pendiri terhadap pihak ketiga. Sebenarnya, Firma terlah terbentuk sejak adanya kata sepakat secara lisan antara para pendiri dan karenanya bentuk persetujuan persekutuan firma adalah persetujuan konsensual. Meski demikian, adanya Pasal 22 KUHD bertujuan agar:

  1. Akta otentik lebih menjamin adanya kepastian hukum.
  2. Akta otentik memudahkan pendaftaran dan pengumuman karena pendirian Firma harus didirikan secara terang-terangan (Pasal 23 dan Pasal 28).
  3. Pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan pendiri Firma harus dilindungi, yakni sebagai bukti tulisan atau jaminan untuk pihak ketiga.
  4. Berfungsi untuk memperkuat kedudukan para anggota.

Selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka pihak ketiga dapat menganggap firma sebagai:

  1. Persekutuan yang menjalankan segala macam urusan perniagaan (perusahaan umum);
  2. Didirikan untuk waktu tidak terbatas;
  3. Tidak ada sekutu yang dikecualikan untuk bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan firma, yakni semua sekutu berwenang menandatangani surat untuk firma (Pasal 29 KUHD).

Hal-hal yang perlu didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

  1. Akta pendirian; atau
  2. Ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut yang isinya antara lain:
  3. Nama, pekerjaan, serta tempat tinggal para sekutu.
  4. Penetapan nama firma yang digunakan.
  5. Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian (bagi) firma dengan pihak ketiga.
  6. Saat dimulai dan berakhirnya persekutuan firma.
  7. Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu atau kewajiban sekutu terhadap pihak ketiga.

 

Pembubaran Firma

Firma berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Firma juga dapat bubar sebelum jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Ketika ada pengunduran diri atau pemberhentian sekutu, maka firma dapat dibubarkan atau mencari sekutu yang baru untuk mengganti sekutu yang mengundurkan diri atau yang diberhentikan.

Pembubaran Firma harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris, didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam Berita Negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman tersebut mengakibatkan pembubaran firma tidak sah atau tidak berlaku bagi pihak ketiga, serta mengakibatkan tidak berlaku pula pengunduran diri, pemberhentian sekutu, dan perubahan anggaran dasar bagi pihak ketiga.

Setiap pembubaran firma memerlukan pemberesan (likuidasi).Tugas pemberesan adalah menyelesaikan semua utang firma dengan menggunakan uang kas. Jika masih ada saldo, saldo dibagi antara para sekutu. Jika ada kekurangan, kekurangan harus dipenuhi dari harta kekayaan sekutu (Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 KUHD).

 

Kepengurusan Firma

Hubungan hukum dan tanggung jawab sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan dalam anggaran dasar (akta pendirian) firma. Jika belum ditentukan, pengurus harus ditentukan dalam akta tersendiri dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Hal ini penting supaya pihak ketiga mengetahui siapa yang menjadi pengurus yang berhubungan dengannya.

Dalam anggaran dasar atau akta penetapan pengurus ditentukan pula bahwa pengurus berhak bertindak keluar atas nama firma. Jika tidak ada ketentuan, maka setiap sekutu dapat mewakili firma sepanjang mengenai perbuatan untuk kepentingan firma. Kekuasaan tertinggi dalam firma ada di tangan semua sekutu. Semua sekutu memutuskan segala masalah dengan musyawarah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar firma.[5]Menurut beberapa yurisprudensi, tindakan pengurusan sebenarnya juga mencakup didalamnya tindakan dimuka Hakim bagi kepentingan Firma sepanjang hal itu ada kaitannya dengan pekerjaan pengurus sehari-hari.[6]

Hubungan hukum internal antar sesama sekutu firma meliputi butir-butir yang ditentukan sebagai berikut:[7]

  1. Semua sekutu memutuskan dan menetapkan dalam anggaran dasar sekutu siapa yang ditunjuk sebagai pengurus firma.
  2. Semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukuan firma.
  3. Semua sekutu memberikan persetujuan jika firma menambah sekutu baru.
  4. Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam anggaran dasar.
  5. Seorang sekutu dapat menggugat firma apabila dia berposisi sebagai kreditur firma dan pemenuhan haknya disediakan dalam kas firma.

Hubungan hukum eksternal antara sekutu dan pihak ketiga meliputi hal yang ditentukan di bawah ini :[8]

  1. Sekutu yang keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum dilunasi pembayarannya.
  2. Setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan firma, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangannya.
  3. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan firma yang dibuat oleh sekutu lain termasuk juga perikatan karena perbuatan melawan hukum.
  4. Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan firma tidak ada karena tidak ada akta pendirian, maka pihak ketiga itu dapat membuktikan adanya firma dengan segala macam alat pembuktian.

Secara umum ada dua macam tanggung jawab sekutu-sekutu Firma, yaitu[9]

  1. Tanggung jawab tidak terbatas, artinya apabila Firma bangkrut dan harta bendanya tidak memadai untuk membayar utang-utang Firma, maka harta benda pribadi para sekutu bisa disita untuk dilelang, dipakai untuk membayar utang-utang Firma. Jadi, selain kehilangan modal dalam Firma, anggota Firma bisa juga kehilangan harta benda pribadi. Dengan kata lain, bila Firma jatuh pailit, ada kemungkinan anggotanya ada yang terseret pailit. Sebaliknya, bila sekutunya ada yang pailit, belum tentu Firma harus terseret pailit. Mungkin hanya harus dikeluarkan dari Firma dan kekayaannya yang di Firma (modal dan keuntungan) harus dibayarkan.
  2. Tanggung jawab solider. Tanggung jawab ini khususnya terletak dalam hubungan keuangan dengan pihak luar. Sekutu Firma bertanggung jawab penuh atas perjanjian-perjanjian yang ditutup oleh rekannya untuk dan atas nama Firma. Orang luar yang mengadakan perjanjian dengan sekutu itu boleh menuntut salah seorang sekutu, boleh pula menuntut semua anggota sekaligus sampai kepada harta benda pribadinya.

Mengenai pembagian laba dan rugi antar sekutu firma itu tidak ditemukan dalam KUHD, tetapi merujuk pada ketentuan Maatschap Pasal 1624 s/d 1641 KUHPerdata. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan pelengkap, diantara pasal-pasal itu terdapat Pasal 1634 dan 1635 yang berisikan ketentuan memaksa menyangkut pembagian laba rugi. Ketentuan pembagian laba rugi merupakan hal penting untuk diatur dalam perjanjian pendirian Firma. Bila hal itu tidak diatur maka berlakulah asas keseimbangan dari pemasukan (inbreng) sebagaimana diatur dalam Pasal 1633 KUHPerdata.[10]

Sesuai dengan asas kebersamaan dalam Pasal 1618 KUHPerdata, pada hakekatnya antara para sekutu tidak boleh saling menyaingi. Namun bila hal itu terjadi berlakulah pasal 1630 KUHPerdata, yakni kewajiban memberikan ganti kerugian .[11]

Persekutuan Firma dimungkinkan menambah sekutu baru. Tetapi semua itu harus berdasarkan persetujuan bulat semua sekutu lama (Pasal 1641 KUHPerdata). Ketentuan mengenai sekutu baru serta sekutu yang mengundurkan diri dan yang diberhentikan sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian (akta otentik) Firma. Menurut Eggens, pertanggungjawaban sekutu baru terhadap perikatan-perikatan atau utang-utang Firma telah ada pada saat sekutu baru tersebut bergabung .[12]

Sementara untuk sekutu pengganti, penggantian kedudukan sekutu tersebut pada dasarnya tidak dapat dilakukan, kecuali hal itu diatur lain dalam perjanjian pendirian Firma. KUHPerdata hanya membolehkan sekutu Firma untuk menarik orang lain (teman) untuk menerima bagian yang menjadi haknya dari Firma itu walaupun tanpa izin sekutu-sekutu lainnya (Pasal 1641 KUHPerdata).

                [1]ZainalAsikin, HukumDagang, RajawaliPers, (Jakarta: 2014), hlm. 52.

                [2]HadhikusumadanR.T. Sutaniya Raharja, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 21

                [3]ZaeniAsyhadie, HukumBisnis: PrinsipdanPelaksanaanya diIndonesia, RajawaliPers, (Jakarta: 2016), hlm. 35.

                [4]PerusahaanBukanBadanHukum, Makalah, Universitas Sumatera Utara, hlm. 23.

                [5]ZainalAsikin, HukumDagang, RajawaliPers, (Jakarta: 2014), hlm. 53-54.

                [6]PerusahaanBukanBadanHukum, Makalah, Universitas Sumatera Utara, hlm. 20.

                [7]ZainalAsikin, HukumDagang, RajawaliPers, (Jakarta: 2014), hlm. 53-54.

                [8]Ibid.

                [9]Iting Partadireja, Pengetahuan dan Hukum Dagang, (Jakarta: Erlangga,1978), hal. 48.

                [10]PerusahaanBukanBadanHukum, Makalah, Universitas Sumatera Utara, hlm. 19.

                [11]PerusahaanBukanBadanHukum, Makalah, Universitas Sumatera Utara, hlm. 19.

                [12]Ibid.,hlm. 20.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s