Pendaftaran Pelaksanaan Putusan BASYARNAS

🙂 Intro: Meski OJK menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), namun nyatanya BASYARNAS belum begitu populer di kalangan praktisi ekonomi syariah, bahkan para praktisi tersebut seringkali bingung dan bertanya: "BASYARNAS yang mana dan yang sebelah mana ya?" Websitenya pun belum dibuat :(, karena itu, informasi mengenai BASYARNAS yang terbatas tersebut … Continue reading Pendaftaran Pelaksanaan Putusan BASYARNAS

Arbitrase dan Arbitrase Syariah

Arbitrase Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang secara konstitusional lazim disebut sebagai badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945).[1] Namun arbitrase sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, bentuk tindakan hukumnya telah diakui oleh hukum positif Indonesia berdasarkan dasar hukum arbitrase berikut ini: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan … Continue reading Arbitrase dan Arbitrase Syariah

Suatu Pengantar: Akad-akad Ekonomi Syariah (Kontrak Bisnis Islam)

Sebelumnya, teman-teman perlu download fatwa DSN-MUI, semua fatwa yang sudah dipublish di website DSN-MUI. Wadhiah (Depostory) Secara etimologi kata wadhiah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan,[1] yakni meninggalkan suatu barang yang diletakkan pada bukan pemiliknya untuk tujuan menjaganya. Menurut pengertian tersebut, wadhiah adalah barang yang diletakkan pada orang selain pemiliknya agar orang itu memeliharanya.[2] … Continue reading Suatu Pengantar: Akad-akad Ekonomi Syariah (Kontrak Bisnis Islam)

Pengantar: Penyelesaian Sengketa Pajak

Sengketa Pajak Definisi sengketa pajak terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang saat ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa pajak pada tingkat banding dan gugatan. Undang-undang tersebut Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai … Continue reading Pengantar: Penyelesaian Sengketa Pajak

Klausula Baku: Penyalahgunaan Keadaan, Peraturan, dan Analisis Contoh

Pengertian Klausula Baku Perjanjian baku/standar (standardized contract) adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis.[1] Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan … Continue reading Klausula Baku: Penyalahgunaan Keadaan, Peraturan, dan Analisis Contoh

Review 5 Jurnal tentang (Tema Jurnal): Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Aji Damanuri, Kompetensi Pengadilan Agama (PA) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Telaah atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Justisia Islamica: Vol. 11, No. 2, Juli- Desember 2014. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara … Continue reading Review 5 Jurnal tentang (Tema Jurnal): Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kondusivitas Hukum Investasi

Kondusif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung.[1] Pemakalah pahami bahwa kondusivitas ini memiliki kesamaan makna dengan efektivitas, yaitu kefektifan atau dalam arti membawa hasil dan/atau berhasil guna.[2] Jadi, kondusivitas ialah kekondusifan, yakni suatu keadaan yang mampu memberi peluang pada hasil yang diinginkan, atau keadaan yang dapat … Continue reading Kondusivitas Hukum Investasi

MAKALAH: Ketentuan Legal Administratif Asuransi Syariah 1

Dasar Hukum Dasar hukum untuk asuransi syariah di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nissa’ ayat 9 yang artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat … Continue reading MAKALAH: Ketentuan Legal Administratif Asuransi Syariah 1

Perbedaan antara Ijarah Muntahya Bi al-Tamlik (IMBT) dan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Ijarah Penyusun akan membahas terlebih dahulu akad ijarah sebelum membahas ijarah muntahiyya bittamlik (IMBT). IMBT merupakan turunan dari akad ijarah, oleh karenanya, IMBT pastilah mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam akadijarah sebagai induk akadnya.Pada dasarnya, prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, perbedaannya hanya terletak pada objek transaksinya.Ijarah menurut Sayyid Sabiq ialah suatu jenis akad … Continue reading Perbedaan antara Ijarah Muntahya Bi al-Tamlik (IMBT) dan Sewa Guna Usaha (Leasing)

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Khususnya di Perbankan)

Pengertian Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang … Continue reading HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Khususnya di Perbankan)