Ujrah dalam Rahn (Gadai)

Belajar dari Skripsi orang, uraiannya berikut ini: ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 TERHADAP PENETAPAN UJRAH DALAM AKAD RAHN DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG WARU SIDOARJO Oleh: M. Ilyas Mawardi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah Surabaya 2014   Latar Belakang Masalah BMT UGT Sidogiri (Baitul Mal Wa … Continue reading Ujrah dalam Rahn (Gadai)

Advertisements

Hukum Perbankan di Indonesia: Suatu Pengantar

Pengertian Perbankan Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya di lembaga perbankan. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem … Continue reading Hukum Perbankan di Indonesia: Suatu Pengantar

Menggagas Peradilan Etika di Indonesia

Law floats in a sea of ethics Hukum mengapung di atas samudera etika Earl Warren (1953–1969)             Sejarah perkembangan lembaga peradilan berkembang dalam proses yang sangat panjang. Sistem peradilan yang sederhana bermula dari peradilan adat atau peradilan berdasarkan hukum adat yang tidak tertulis. Kemudian di Indonesia sendiri, berkembang sistem peradilan berdasarkan kitab undang-undang hukum yang … Continue reading Menggagas Peradilan Etika di Indonesia

Simpulan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU/XIII/2015

Putusan MK Nomor 130 PUU/XIII/2015 tersebut ialah judicial review (pengujian undang-undang), yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Republik Indonesia. Landasan pemikiran dari judicial review ini ialah sebagai berikut: Lembaga prapenuntutan yang berkewajiban melakukan prapenuntutan telah terbukti tidak mampu mencapai tujuannya. Hal ini menyebabkan penyidik melakukan kesalahan dalam proses penyidikannya, … Continue reading Simpulan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU/XIII/2015

Analisis Sederhana Kasus Budi Gunawan

Ingat kasus Cicak vs Buaya? Kasus itu berawal dari sini manteman.. 🙂 bermula dari kasusnya Budi Gunawan.  Krolonogi Perkara Permohonan Pra-peradilan Budi Gunawan Dikutip dari republika[1], proses hukum penetapan tersangka Budi Gunawan bermula dari adanya aduan masyarakat terkait dugaan aliran dana mencurigakan di dalam rekening Budi Gunawan pada tahun 2008. Menindaklanjuti hal tersebut, KPK membentuk … Continue reading Analisis Sederhana Kasus Budi Gunawan

Pendaftaran Pelaksanaan Putusan BASYARNAS

🙂 Intro: Meski OJK menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), namun nyatanya BASYARNAS belum begitu populer di kalangan praktisi ekonomi syariah, bahkan para praktisi tersebut seringkali bingung dan bertanya: "BASYARNAS yang mana dan yang sebelah mana ya?" Websitenya pun belum dibuat :(, karena itu, informasi mengenai BASYARNAS yang terbatas tersebut … Continue reading Pendaftaran Pelaksanaan Putusan BASYARNAS

Arbitrase dan Arbitrase Syariah

Arbitrase Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang secara konstitusional lazim disebut sebagai badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945).[1] Namun arbitrase sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, bentuk tindakan hukumnya telah diakui oleh hukum positif Indonesia berdasarkan dasar hukum arbitrase berikut ini: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan … Continue reading Arbitrase dan Arbitrase Syariah

Suatu Pengantar: Akad-akad Ekonomi Syariah (Kontrak Bisnis Islam)

Sebelumnya, teman-teman perlu download fatwa DSN-MUI, semua fatwa yang sudah dipublish di website DSN-MUI. Wadhiah (Depostory) Secara etimologi kata wadhiah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan,[1] yakni meninggalkan suatu barang yang diletakkan pada bukan pemiliknya untuk tujuan menjaganya. Menurut pengertian tersebut, wadhiah adalah barang yang diletakkan pada orang selain pemiliknya agar orang itu memeliharanya.[2] … Continue reading Suatu Pengantar: Akad-akad Ekonomi Syariah (Kontrak Bisnis Islam)

Pengantar: Penyelesaian Sengketa Pajak

Sengketa Pajak Definisi sengketa pajak terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang saat ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa pajak pada tingkat banding dan gugatan. Undang-undang tersebut Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai … Continue reading Pengantar: Penyelesaian Sengketa Pajak

Klausula Baku: Penyalahgunaan Keadaan, Peraturan, dan Analisis Contoh

Pengertian Klausula Baku Perjanjian baku/standar (standardized contract) adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis.[1] Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan … Continue reading Klausula Baku: Penyalahgunaan Keadaan, Peraturan, dan Analisis Contoh