Persekutuan Firma

Gambar ini diambil dari https://www.slideshare.net/mangabdul/badan-usaha-milik-swasta   Pengertian Firma Firma (vennootschap onder eene firma) artinya nama bersama. Persekutuan Firma merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama. Jadi firma  mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:[1] Persekutuan perdata (Pasal 1618 KUHPerdata); Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD), Persekutuan firmaharus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan bagi tiap-tiap perusahaan. … Continue reading Persekutuan Firma

Advertisements

Etika Profesi Adokat

Makalah tentang Etika Profesi Advokat akan saya lampirkan di sini. Teman-teman diharap tidak copy paste untuk tugas kuliah yaa... Makalah ini memiliki kekurangan antara lain: terlalu banyak masalah yang kami kaji, sehingga pembahasan menjadi melebar. Etika Advokat

Hukum Perbankan di Indonesia: Suatu Pengantar

Pengertian Perbankan Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya di lembaga perbankan. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem … Continue reading Hukum Perbankan di Indonesia: Suatu Pengantar

Menggagas Peradilan Etika di Indonesia

Law floats in a sea of ethics Hukum mengapung di atas samudera etika Earl Warren (1953–1969)             Sejarah perkembangan lembaga peradilan berkembang dalam proses yang sangat panjang. Sistem peradilan yang sederhana bermula dari peradilan adat atau peradilan berdasarkan hukum adat yang tidak tertulis. Kemudian di Indonesia sendiri, berkembang sistem peradilan berdasarkan kitab undang-undang hukum yang … Continue reading Menggagas Peradilan Etika di Indonesia

Simpulan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU/XIII/2015

Putusan MK Nomor 130 PUU/XIII/2015 tersebut ialah judicial review (pengujian undang-undang), yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Republik Indonesia. Landasan pemikiran dari judicial review ini ialah sebagai berikut: Lembaga prapenuntutan yang berkewajiban melakukan prapenuntutan telah terbukti tidak mampu mencapai tujuannya. Hal ini menyebabkan penyidik melakukan kesalahan dalam proses penyidikannya, … Continue reading Simpulan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU/XIII/2015

Hukum untuk Pem-Bully Anak dan Remaja

Perilaku bullying tentu memiliki efek yang sangat berbahaya, perilaku ini dapat menimbulkan dampak traumatik luar biasa. Bullying menyebabkan anak dan remaja enggan untuk masuk sekolah (membolos), menurunkan nilai rapor dan peringkat anak di sekolah, dan mengganggu kesehatan mental anak antara lain membuat anak dan remaja mengalami stress, depresi, gelisah dan khawatir, bahkan bullying dapat mendorong … Continue reading Hukum untuk Pem-Bully Anak dan Remaja

Penegakan Hukum di Indonesia (Etika Profesi Hukum 1)

Jika kita bertanya bagaimana penegakan Hukum di Indonesia? Pasti ada banyak dari kawan-kawan yang menjawab bahwa penegakan hukum di Indonesia masih banyak yang perlu dibenahi. Efektivitas hukum merupakan segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Soerjono Soekanto Sebagai suatu sistem … Continue reading Penegakan Hukum di Indonesia (Etika Profesi Hukum 1)

Pendaftaran Pelaksanaan Putusan BASYARNAS

🙂 Intro: Meski OJK menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), namun nyatanya BASYARNAS belum begitu populer di kalangan praktisi ekonomi syariah, bahkan para praktisi tersebut seringkali bingung dan bertanya: "BASYARNAS yang mana dan yang sebelah mana ya?" Websitenya pun belum dibuat :(, karena itu, informasi mengenai BASYARNAS yang terbatas tersebut … Continue reading Pendaftaran Pelaksanaan Putusan BASYARNAS

Arbitrase dan Arbitrase Syariah

Arbitrase Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang secara konstitusional lazim disebut sebagai badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945).[1] Namun arbitrase sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, bentuk tindakan hukumnya telah diakui oleh hukum positif Indonesia berdasarkan dasar hukum arbitrase berikut ini: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan … Continue reading Arbitrase dan Arbitrase Syariah

Pengantar: Penyelesaian Sengketa Pajak

Sengketa Pajak Definisi sengketa pajak terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang saat ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa pajak pada tingkat banding dan gugatan. Undang-undang tersebut Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai … Continue reading Pengantar: Penyelesaian Sengketa Pajak