Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia menurut Undang-undang dan Fatwa

Gambar diambil dari https://www.awambicara.id/2017/08/prosedur-eksekusi-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia-bagi-awam.html Notes: Makalah ini disadur dari penelitian Tri Ayu Riwayani dari UIN Malang Tahun 2015. Untuk lebih jelasnya, berikut saya lampirkan Pendahuluan dan BAB III dari penelitian tsb: pendahuluan rahn tasjily 3 Lembaga jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang dianggap menguntungkan, karena benda bergerak yang menjadi objek jaminannya tetap dapat digunakan … Continue reading Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia menurut Undang-undang dan Fatwa

Advertisements

Persekutuan Firma

Gambar ini diambil dari https://www.slideshare.net/mangabdul/badan-usaha-milik-swasta   Pengertian Firma Firma (vennootschap onder eene firma) artinya nama bersama. Persekutuan Firma merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama. Jadi firma  mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:[1] Persekutuan perdata (Pasal 1618 KUHPerdata); Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD), Persekutuan firmaharus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan bagi tiap-tiap perusahaan. … Continue reading Persekutuan Firma

Hukum Perbankan di Indonesia: Suatu Pengantar

Pengertian Perbankan Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya di lembaga perbankan. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem … Continue reading Hukum Perbankan di Indonesia: Suatu Pengantar

Pendaftaran Pelaksanaan Putusan BASYARNAS

🙂 Intro: Meski OJK menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), namun nyatanya BASYARNAS belum begitu populer di kalangan praktisi ekonomi syariah, bahkan para praktisi tersebut seringkali bingung dan bertanya: "BASYARNAS yang mana dan yang sebelah mana ya?" Websitenya pun belum dibuat :(, karena itu, informasi mengenai BASYARNAS yang terbatas tersebut … Continue reading Pendaftaran Pelaksanaan Putusan BASYARNAS

Arbitrase dan Arbitrase Syariah

Arbitrase Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang secara konstitusional lazim disebut sebagai badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945).[1] Namun arbitrase sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, bentuk tindakan hukumnya telah diakui oleh hukum positif Indonesia berdasarkan dasar hukum arbitrase berikut ini: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan … Continue reading Arbitrase dan Arbitrase Syariah

Pengantar: Penyelesaian Sengketa Pajak

Sengketa Pajak Definisi sengketa pajak terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang saat ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa pajak pada tingkat banding dan gugatan. Undang-undang tersebut Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai … Continue reading Pengantar: Penyelesaian Sengketa Pajak

Klausula Baku: Penyalahgunaan Keadaan, Peraturan, dan Analisis Contoh

Pengertian Klausula Baku Perjanjian baku/standar (standardized contract) adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis.[1] Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan … Continue reading Klausula Baku: Penyalahgunaan Keadaan, Peraturan, dan Analisis Contoh

Review 5 Jurnal tentang (Tema Jurnal): Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Aji Damanuri, Kompetensi Pengadilan Agama (PA) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Telaah atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Justisia Islamica: Vol. 11, No. 2, Juli- Desember 2014. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara … Continue reading Review 5 Jurnal tentang (Tema Jurnal): Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kondusivitas Hukum Investasi

Kondusif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung.[1] Pemakalah pahami bahwa kondusivitas ini memiliki kesamaan makna dengan efektivitas, yaitu kefektifan atau dalam arti membawa hasil dan/atau berhasil guna.[2] Jadi, kondusivitas ialah kekondusifan, yakni suatu keadaan yang mampu memberi peluang pada hasil yang diinginkan, atau keadaan yang dapat … Continue reading Kondusivitas Hukum Investasi

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Khususnya di Perbankan)

Pengertian Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang … Continue reading HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Khususnya di Perbankan)