Arbitrase dan Arbitrase Syariah

Arbitrase Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang secara konstitusional lazim disebut sebagai badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945).[1] Namun arbitrase sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, bentuk tindakan hukumnya telah diakui oleh hukum positif Indonesia berdasarkan dasar hukum arbitrase berikut ini: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan … Continue reading Arbitrase dan Arbitrase Syariah

Review 5 Jurnal tentang (Tema Jurnal): Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Aji Damanuri, Kompetensi Pengadilan Agama (PA) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Telaah atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Justisia Islamica: Vol. 11, No. 2, Juli- Desember 2014. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara … Continue reading Review 5 Jurnal tentang (Tema Jurnal): Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

MAKALAH: Ketentuan Legal Administratif Asuransi Syariah 1

Dasar Hukum Dasar hukum untuk asuransi syariah di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nissa’ ayat 9 yang artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat … Continue reading MAKALAH: Ketentuan Legal Administratif Asuransi Syariah 1

Perbedaan antara Ijarah Muntahya Bi al-Tamlik (IMBT) dan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Ijarah Penyusun akan membahas terlebih dahulu akad ijarah sebelum membahas ijarah muntahiyya bittamlik (IMBT). IMBT merupakan turunan dari akad ijarah, oleh karenanya, IMBT pastilah mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam akadijarah sebagai induk akadnya.Pada dasarnya, prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, perbedaannya hanya terletak pada objek transaksinya.Ijarah menurut Sayyid Sabiq ialah suatu jenis akad … Continue reading Perbedaan antara Ijarah Muntahya Bi al-Tamlik (IMBT) dan Sewa Guna Usaha (Leasing)

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Khususnya di Perbankan)

Pengertian Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang … Continue reading HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Khususnya di Perbankan)

DISKUSI PERTANYAAN: E-COMMERCE

Apa faktor-faktor yang mempengaruhi berpindahnya transaksi off line menjadi online (transaksi elektronik/e commerce)? Electronic Commerce atau disingkat e-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer. Faktor utama dari adanya e-commerce ialah perkembangan teknologi yang dapat memudahkan manusia dalam mengerjakan kegiatan sehari-harinya. E-commerce ini memiliki beberapa keunggulan … Continue reading DISKUSI PERTANYAAN: E-COMMERCE

DISKUSI PERTANYAAN: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Apa Pengertian HAKI? Ruang lingkupnya? Dan dasar hukumnya? Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada penemu, pencipta, pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan. Hak eksklusif yang dimaksud adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu baik dilaksanakan sendiri maupun dilisensikan. Ruang lingkup HKI ialah karya … Continue reading DISKUSI PERTANYAAN: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

DISKUSI PERTANYAAN MATERI: HUKUM JAMINAN

Bagaimana kedudukan pengikatan jaminan dalam perjanjian utang piutang? Kedudukan jaminan dalam perjanjian utang piutang adalah sebagai perjanjian accesoir yang bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaan pengikatan jaminan adalah karena adanya perjanjian lain, yang disebut perjanjian induk. Perjanjian induk bagi pengikatan jaminan adalah perjanjian utang piutang yang menimbulkan utang yang dijamin.   Apa yang membedakan … Continue reading DISKUSI PERTANYAAN MATERI: HUKUM JAMINAN

Penetapan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Penetapan nilai margin ialah Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dangan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.[1] Sedangkan rasio margin keuntungan menurut pendapat Hariyadi (2002: 297) merupakan ukuran kemampuan manajemen untuk mengendalikan biaya operasional dalam hubungannya dengan penjualan. Makin rendah biaya operasi per rupiah … Continue reading Penetapan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Bank Syariah juga Berhak Menyimpan Dana Pajak

Transaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami perkembangan. Kegiatan usaha ini meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi atau surat utang syariah (sukuk), instrumen pasar modal syariah, reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lain yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perekonomian  berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki … Continue reading Bank Syariah juga Berhak Menyimpan Dana Pajak